Terkait Dugaan Korupsi Pengelolaan Dana Desa Gampong Alue Buket Aceh Utara

Mantan Keucik Ditetapkan Tersangka, Empat Saksi Diperiksa

Mantan Keucik Ditetapkan Tersangka, Empat Saksi Diperiksa
Foto: Ist.

Banda Aceh | Tim Jaksa Penuntut Umum Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Utara memeriksa empat orang dari Unsur Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPPKB) Kabupaten Aceh Utara, serta Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DPKAD Kabupaten Aceh Utara terkait dengan penggunaan Dana Desa Alue Bukit Tahun 2017 pada sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi, Kamis (6/5/2021) di Banda Aceh.

Para saksi yang diperiksa antara lain berinisial, LH selaku Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, SR selaku Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Utara, kemudian MH selaku Seksetaris Desa pada Desa Alue Buket Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 dan IK Kepala Urusan Pembangunan pada Desa Alue Buket Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017.

“Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Gampong Alue Buket Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara,” kata Juliadi Lingga, SH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Utara, kepada MODUSACEH.CO, Kamis (6/5/2021).

Menurut Juliadi, naiknya perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut ke Pengadilan Tipikor merupakan bentuk supporting data dari bidang Intelijen ke bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Utara yang menemukan dugaan Tipikor, yang selanjutnya dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara.

Selain itu untuk mendapatkan hak-haknya selama proses persidangan di pengadilan, terdakwa didampingi oleh 5 (lima) orang Penasihat Hukum atas nama Muzakkir, SH dan rekan-rekannya.

Persidangan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19, antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara saksi yang diperiksa dengan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim serta Pelaksanaan Sidang tersebunt menggunakan mekanisme Daring (Online) dimana yang melaksanakan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh diantaranya Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sementara Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya mengikuti Persidangan di Lembanga Pemasyarakatan Lhoksukon Kelas II/B Lhoksukon.

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara, telah menahan mantan Keuchik Gampong Alue Buket, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, berinisial S (39) Rabu (6/1/2021), dia ditetapkan tersangka dugaan perkara tindak pidana korupsi anggaran dana desa (ADD) tahun 2017. Negara mengalami kerugian mencapai Rp 161.412.193.

Kepala Kejari Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi kepada wartawan mengatakan, penetapan tersangka karena bukti dan saksi sudah cukup dan saat ini tersangka sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, karena dikhawatirkan pelaku akan kabur, menghilangkan barang bukti.

“Hasil pemeriksaan, tersangka diduga telah menyalahgunakan dana desa tahun 2017 yang diperuntukan untuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan kegiatan lainnya, dan uang tersebut dipinjam oleh tersangka dari bendahara untuk kepentingan pribadinya, atas perbuatannya negara mengalami kerugian mencapai Rp 161 juta lebih,“ kata Pipuk Firman.

“Tersangka dapat dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,“ tegasnya.***

Komentar

Loading...