Terkait Proyek Multi Years 2020, Rp2,7 Miliar

Mantan Ketua Komisi IV DPRA, Tgk. Anwar Ramli: Saya Pastikan Tidak Ada Persetujuan DPRA

Mantan Ketua Komisi IV DPRA, Tgk. Anwar Ramli: Saya Pastikan Tidak Ada Persetujuan DPRA
Tgk. Anwar Ramli/Foto MODUS ACEH/Dok
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Mantan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2014-2019, Tgk. Anwar Ramli memastikan, anggaran untuk proyek multy years dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020, Rp 2,7 triliun lebih tidak ada persetujuan DPR Aceh.

Penegasan tersebut disampaikan Tgk. Anwar Ramli saat media ini meminta penjelasan, Senin (6/4/2020) di Banda Aceh.

“Saya pastikan tidak ada persetujuan DPRA, yang ada hanya MoU antar pimpinan. Kedua penandatanganannya tidak ada dalam KUA-PPAS,” tegas Tgk. Anwar Ramli.

Ia juga mengaku dan menduga, munculnya anggaran untuk proyek multy years dalam APBA 2020, Rp 2,7 triliun, ada mekanisme yang dilanggar. “Jadi, ada hal-hal yang dilanggar,” kata Tgk. Anwar Ramli.

Dugaan pelanggaran tersebut, karena dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga penandatanganan MoU KUA-PPAS, 10 September 2019, tidak ada anggaran untuk proyek multy years yang muncul kemudian dalam APBA 2020.

Pembahasan KUA-PPAS APBA 2020 ungkap Tgk. Anwar Ramli, dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh. “Tidak pernah ada usulan dan tidak pernah dibicarakan tim pemerintah dalam hal ini tim TAPA,” ungkap Tgk Anwar.

Anwar Ramli mengaku, tanggal 6 September 2019, Komisi IV DPRA menerima surat Plt. Gubernur Aceh yang disposisikan salah seorang pimpinan DPR Aceh ke Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk diteruskan ke Komisi IV DPRA.

Surat Plt. Gubernur Aceh tadi terkait usulan untuk permintaan persetujuan dan rekomendasi  anggaran tahun jamak (multy years).

Tetapi tegas Tgk. Anwar Ramli, selang tiga hari dari surat Plt. Gubernur yang diterima Komisi IV, tanggal 9 September 2019, Komisi IV DPRA mengeluarkan rekomendasi tidak setuju terhadap anggaran untuk proyek multy years dalam APBA 2020.

“Jadi kami buat rekomendasi bahwa tidak sepakat dan tidak setuju untuk beberapa kegiatan itu dilakukan kontrak jamak, tetapi kalau single years silakan,” jelas Anwar Ramli.

Parahnya lanjut Anwar Ramli, tiba-tiba muncul MoU pimpinan DPRA dengan Plt. Gubernur Aceh, terkait anggaran multy years dalam APBA 2020. Nah, meskipun ada MoU pimpinan alokasi anggaran untuk tahun jamak dalam APBA 2020 akui Tgk. Anwar Ramli, tidak sah.

Baik menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, tentang perubahan kedua Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengalokasian Keuangan Daerah.

Karena itu sebut Tgk. Anwar Ramli, anggaran multy years harus mendapat persetujuan DPR. Artinya lanjut Anwar Ramli, harus dilakukan sidang paripurna untuk meminta persetujuan bersama.

“Menurut Permendagri harus ada persetujuan DPRD, maksud dari persetujuan DPRA itu adalah sidang paripurna, bukan persetujuan pimpinan DPR, untuk bisa minta persetujuan harus ada sidang paripurna,” tegas Tgk. Anwar Ramli.

Bahkan hingga paripurna pengesahan APBA 2020, untuk anggaran multy years tersebut juga tidak ada.  “Jadi, paripurna APBA 2020 pun tidak ada dalam pengantar saudara Plt. Gubernur Aceh yang menyatakan ada beberapa projek untuk dilaksanakan multy years, tidak ada juga,” tegas Tgk. Anwar Ramli kembali.

Anwar Ramli juga menjelaskan, sumber anggaran multy years dalam APBA 2020 berasal dari anggaran Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.***

Komentar

Loading...