Breaking News

Dibalik Lelang Rumah Sakit Regional di Aceh

Mantan Kepala ULP, Nizarli: Saya Hanya Keluarkan SP, Yang Ngatur Menang-Kalah Ketua Pokja

Mantan Kepala ULP, Nizarli: Saya Hanya Keluarkan SP, Yang Ngatur Menang-Kalah Ketua Pokja
Nizarli (Foto: dialeksis.com)
Rubrik

Banda Aceh | Lama tak muncul dan berbicara kepada publik (media pers). Mantan Kepala ULP Pemerintah Aceh, Nizarli akhirnya bersedia diwawancara media ini, Kamis (19/9/2019), melalui telpon seluler.

Walau berlangsung singkat, namun cukup menjawab tentang dugaan praktik pat gulipat dibalik proses dan pemenangan lelang proyek pembangunan Rumah Sakit Regional Rujukan  di Kota Langsa, Aceh Selatan dan Takengon.

Menurut Nizarli, itu terjadi tahun 2018. Sebab, tahun 2019 bukan dia lagi yang duduk sebagai Kepala ULP Pemerintah Aceh.

“Saya hanya mengeluarkan surat penugasan (SP) kepada Ketua Pokja saat itu untuk melaksanakan proses lelang. Selanjutnya, yang putuskan menang atau kalah perusahaan lelang adalah Ketua Pokja,” ungkap Nizarli.

Itu sebabnya sebut Nizarli, bagaimana cara Pokja memutuskan dan mempertimbangkan untuk memenangkan  satu perusahaan tersebut. Sepenuhnya berada di tangan mereka.

“Sebab, saya tidak tahu lagi dan tak menjabat lagi. Selain itu, begitu keluar SP, mereka (Pokja) tidak melakukan koordinasi lagi kepada saya. Mereka berjalan sendiri,” ujar dia.

Dia menyebut, tapi saat itu dia tak mau ambil pusing, sebab tak mungkin semua bisa dikontrol karena terlalu banyak paket, pekerjaan dan kegiatan yang harus dia lakukan.

“Niat saya waktu itu, yang penting perekonomian rakyat bisa jalan,”  ucap dosen FakultasTeknik, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh ini.

Lantas, siapa Ketua Pokja saat itu? “Saya lupa-lupa ingat. Untuk Aceh Selatan kalau tidak salah M. Zakir sedangkan di Langsa dan Takengon, Mutaqqin. Tapi bisa di cross check kembali,” ujar Nizarli.

Dia merasa harus memberikan informasi ini, karena sempat muncul sejumlah pemberitaan media bawah proses lelang tersebut saat dirinya menjabat Kepala ULP Pemerintah Aceh.

“Tahun 2018 benar saya, tapi tak lama karena saya mundur. Soal bagaimana tahun 2019 hingga muncul pemberitaan seperti saat ini. Itu diluar pengetahuan saya,” jelas dia.

Terkait pemenang paket seperti di Aceh Tengah, PT. Pulau Bintang Bestari (2018-2019), di Kota Langsa, PT. PT. Mina Fajar Abadi (2019), yang kini menjadi sorotan dari KPPU maupun di Aceh Selatan (PT Linggarjati Perkasa), Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Putra Indo Manunggal (2018)  dan PT. Bijeh Pade Tapula (2019). Nizarli mengaku tak tahu.

“Saya baca di media pers, proyek di Langsa dan Aceh Tengah mulai dibidik KPPU karena dugaan adanya persengkongkolan dan di Aceh Selatan mulai disidik Kejagung RI, karena ada indikasi korupsi,” begitu jelas Nizarli.

Itu sebabnya, Nizarli berulangkali mengaku dirinya tak mengetahui proses tersebut secara detail. “Saya hanya sebatas mengeluarkan surat penugasan (SP) lelang kepada Ketua Pokja saat itu (2018),” tegas dia.

Nah, sebut Nizarli apakah ada Ketua Pokja yang bermain, dia mengaku tidak tahu.

“Kecuali saya sebagai Kepada ULP Pemerintah Aceh saat itu juga ada main dan terima uang dari rekanan. Makanya, waktu ditracking KPK, semua data dibuka dan Insya Allah, saya tidak ada masalah,” ungkap Nizarli.***

Komentar

Loading...