Breaking News

Dibalik KSO PDKS dengan PT. KSG

Mantan Bupati Simeulue Riswan NS: Saya Berupaya Selamatkan Aset Daerah

Mantan Bupati Simeulue Riswan NS: Saya Berupaya Selamatkan Aset Daerah
Drs H. Riswan NS (Foto: Ist)
Rubrik

Banda Aceh | Mantan Bupati Simeulue, Drs. H. Riswan NS menjelaskan secara gamblang, terkait kebijakannya melakukan kontrak kerjasama operasional (KSO), Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah (PDKS) Simeulue dengan PT. Kasama Ganda (KSG) dalam pengelolaan perkebunan sawit di daerah itu.

“Yang mendasari KSO antara PDKS dengan PT. KSG adalah, sebagai upaya untuk menyelamatkan aset daerah yang telah lama tidak beroperasi. Padahal, sejak awal berdirinya sudah mengunakan anggaran daerah (APBK). Karena itu, menjadi tanggungjawab Pemkab Simeulue untuk menghidupkan kembali,” tegas Riswan atau akrab disapa Metro ini, Selasa (13/8/2019) melalui telpon seluler.

Riswan mengaku perlu menjelaskan hal ini, karena dikaitkan dengan dirinya menerima gratifikasi serta fee dari PT. KSG. “Namun, karena PDKS tidak bisa lagi disubsidi dari APBK (peringatan dari BPK RI). Tentu, kita mencari jalan serta solusi terbaik dengan mengandeng pihak ketiga sebagai investor,” ujar dia.

Menurut Metro, kondisi lain adalah, saat itu karyawan PDKS melakukan demo (unjuk rasa), menuntut gaji mereka yang belum dibayar PDKS. Saat itu Dirut PDKS mengundurkan diri di depan Bupati, Wabup, Ketua DPRK, Kapolres dan Kepala SKPK terkait.

Alasannya PDKS tidak sanggup membayar pinjaman di Bank Exim Medan, Rp 3 miliar. Karena itu, menjadi pilihan sulit bagi dirinya saat itu sebgai Bupati Simeulue. Satu sisi, PDKS terus merugi, di sisi lain, saya harus menyelamatkan aset daerah dan rakyat Simeulue.

“Anda bisa bayangkan, saat itu PDKS tidak sanggup membayar gaji karyawannya, kalau tidak salah sejak bulan April, Mei, Juni dan Juli 2012 (4 bulan). Dan, sejak tahun 2002-2012 PDKS telah disubsidi serta menghabiskan anggaran daerah (APBK) lebih kurang Rp 227 miliar.  "Inilah pertimbangan saya mengapa PDKS kita KSO kan dengan PT.KSG. Ini sebagai salah satu solusi alternatif ketika itu,” ungkap Metro.

Begitupun, KSO tersebut bukan asal pilih. Tapi, memiliki dasar hukum yang kuat. “Pertama, atas persetujuan DPRK Simeulue. Kedua, adanya izin dari Gubernur Aceh tentang Kerjasama PDKS dengan pihak ketiga. Ketiga, telah dilakukan uji publik di DPRK. Keempat, hasil seleksi dari Tim dan ULP. Kelima, Akta Notaris (dokumen ada di Setdakab, PDKS, PT.KSG dan pihak terkait lainnya),” jelas Riswan.

Masih kata Riswan. “Jadi, bukan keputusan pribadi saya sebagai Bupati saat itu. Artinya, ada kesepakatan secara kolektif kolegial saat itu. Ini menjadi penting sehingga tidak menaruh curiga dari banyak pihak dan saya tetap menganut azas transparansi serta akuntabel”.

Mengenai berapa nilai investasi atau penyertaan modal PT.KSG dalam KSO? Riswan meminta media ini untuk melakukan konfirmasi langsung.  “Silakan Anda tanyakan langsung kepada kedua belah pihak. Sebab, yang melakukan KSO adalah, PDKS dengan PT.KSG bukan dengan Pemda Simeulue.  Pemda hanya sebagai pemegang saham, sementara yang menjalankan operasional adalah PDKS dan PT. KSG sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah,” jelas dia.

20190813-kondisi-mesin-pdks

Kondisi mesin PDKS yang diduga telah dicuri OTK (Foto: Ade Irwansyah)

Nah, proses KSO sebutnya, dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi (sesuai sistem, berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan), dengan melibat para pihak tadi. Misal,  DPRK Simeulue dan atas izin Gubernur Aceh.

“Tujuannya sejak awal saya ingin menghilangkan kecurigaan tentang adanya praktek KKN, gratifikasi dan dugaan adanya komitmen fee dalam bentuk apapun. Ini telah berulang kali kami jelaskan baik melalui RDP dengan DPRK maupun melalui media pers dan medsos. Tapi, lagi-lagi kabar tidak bertanggungjawab ini dihembus oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Bahkan, Kajati Aceh saat itu Raja Nafrizal telah memberi keterangan mengenai hal ini,” himbau Riswan.

Itu sebabnya, dia menepis tuduhan dan tudingan yang dialamatkan Darmili bahwa dirinya ada menerima gratifikasi serta fee dari kebijakan KSO tersebut. “Secara logika bisnis, bagaimana pihak ketiga (PT. KSG) mau melakukan KKN, memberi fee dan gratifikasi, sementara mereka mengambil (take over) perusahaan yang sedang tidak sehat. Kami berprinsip ketika itu, ada pihak ketiga yang mau ikut “menyelematkan” PDKS saja sudah bersyukur, sehingga keuangan daerah tidak jor-joran dan masih ada skala prioritas pembangunan lainnya, yang sangat dibutuhkan rakyat Simaulue. Tapi, berdiam diri dengan tidak menyelamatkan PDKS, juga dituding tidak bertanggungjawab. Jadi, ibarat buah simalakama,” ujar dia.

Karena itu sebut Riswan, KSO antara PDKS dengan PT.KSG dilakukan sesuai mekanisme dan regulasi yang ada. Nah, tentang pertanyaan berapa setoran ke Kas Daerah yang telah dilakukan selama KSO di era kepemimpinan dirinya. Lagi-lagi kami mempersilakan untuk konfirmasi langsung kepada pihak PDKS, PT. KSG dan dinas terkait. “Tentu, sebagai Bupati Simeulue saat itu, saya tidak mengurus hal-hal teknis seperti itu. Sebab, ada dinas atau instansi yang mengurusnya.Termasuk PDKS sendiri.

Riswan kembali menegaskan. “KSO antara PDKS dengan PT. KSG dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, seseorang  maupun kelompok tertentu dan bukan untuk kepentingan politis.  Tapi semata-mata untuk kepentingan daerah karena sejak berdirinya PDKS telah menyerap uang rakyat ratusan miliar rupiah, terbuang percuma dan sia-sia”.

“Niat saya saat itu ingin menyelamatkan aset daerah. Jika ada kekurangan tentu kita perbaiki, demi kebaikan bersama dan pemasukan bagi kas daerah dalam jangka panjang. Termasuk menyerap tenaga kerja masyarakat Simeulue. Tapi memang, tidak semua niat baik akan sesuai harapan. Apalagi telah dibungkus dengan isu politik dan kepentingan pribadi serta kelompok tertentu,” jelasnya berkali-kali.

Soal sistem bagi hasil selama KSO antara PDKS dengan PT.KSG? “Semua itu telah diatur dalam Akta Notaris, sebaiknya langsung di konfirmasi kepada pihak terkait. Perlu kami jelaskan, posisi Pemda adalah sebagai Pemegang Saham (bukan kapasitas pribadi). Dan, yang melakukan KSO tersebut adalah PDKS dengan PT.KSG. Selanjutnya, ada pengawasan dari DPRK serta internal audit yaitu, Inspektorat Simeulue serta BPK RI Perwakilan Aceh,” begitu jelas Riswan.

Menurut Riswan, selain itu, KSO antara PDKS dengan PT.KSG diikat dalam satu ikatan resmi yaitu melalui Akta Notaris. “Maka para pihak harus taat dan patuh terhadap butir-butir perjanjian dalam KSO tersebut dan tidak boleh ada yang ingkar janji,” kata Riswan.

Dijelaskannya, KSO tersebut berlangsung tahun 2012 (sudah 7 tahun). Dan seiring berjalannya waktu  tahun 2017 lalu, dia telah memasuki pensiun dini. “Kami sarankan untuk lebih jelasnya perjalanan KSO tersebut dapat dikoordinasikan dengan teman-teman yang hari ini masih berada dalam system,” kata Riswan, mengakhiri penjelasannya.***

Komentar

Loading...