Perkara Pelecehan Seksual terhadap Anak

Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Lazim Putuskan Hukuman Penjara untuk Pelaku

Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Lazim Putuskan Hukuman Penjara untuk Pelaku
Humas Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, Hasanuddin, S. HI (Juli Saidi/modusaceh.co)

Meulaboh | Dalam mengadili perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, rupanya Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh punya pertimbangan lain.

Menurut Humas Mahkamah Syar’iyah Meulaboh yang menangani perkara dari Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya itu, kata Hasanuddin, untuk perkara jinayat yang korbannya anak di bawah umur, meski hukuman pokoknya cambuk yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh lazim berikan putusan dengan hukuman penjara pada pelaku.

Bahkan, kata Hasanuddin, rata-rata putusannya juga di atas lima tahun. “Hukuman untuk pidana anak ini kita melihat pada pelakunya. Kalau hukuman pokoknya itu cambuk, tetapi dalam putusan, kita cenderung kita tahan pelaku. Pertimbangannya karena pelakunya orang dekat,” kata Hasanuddin di kantor Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, Peunaga, Kecamatan Meureubo, Senin (31/07/2017).

Mengapa cenderung menjatuhkan hukuman penjara, menurut Hasanuddin, banyak pertimbangan lain. Terutama terhadap psikologis anak atau korban itu sendiri.

Hasanuddin mencontohkan, misalnya pelaku yaitu ayah terhadap anak atau tetangga. Jadi, kalau hukuman cambuk diberikan, itu berefek besar pada anak . “Kalau dicambuk, setelah menjalani hukuman cambuk, berkumpul lagi. Artinya psikologis anak ini terus melihat pelaku dan tertekan,” kata Hasanuddin.

Itulah alasannya mengapa Mahkamah Syar’iyah Meulaboh lazim memutuskan perkara pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dengan  hukuman penjara.

“Jadi, dari pertimbangan itu, untuk kasus korban anak ini, cenderung kita menahannya. Jangan sampai anak ini melihat lagi pelaku dalam waktu tertentu,” sebut Humas Mahkamah Syar’iyah Meulaboh itu.

Lanjut Hasanuddin yang juga hakim ini, lama hukumannya juga mereka tidak terlepas dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka, berdasarkan undang-undang itu, hukuman pada pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, minimal hukumannya lima tahun. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, itu juga tidak bertentangan meskipun hukuman pokoknya cambuk. “Berdasarkan qanun itu, berlaku secara umum. Secara qanun hukumannya juga di atas lima tahun juga. Perzinaan saja itu 100 kali cambuk, artinya 100 bulan. Kalau perzinaan dengan anak itu minimal 125 kali. Artinya tidak bertentangan,” ujarnya.

Kemudian, terhadap tiga pilihan yang diatur dalam Qanun Aceh tadi, cambuk, penjara dan denda, itu majelis hakim yang memilihnya.

“Berdasarkan qanun itu, hakim yang memilihnya. Hakim melihat seberapa manfaat hukuman yang diberikan. Jadi terkait kekerasan terhadap anak, kita melihat kemaslahatan anak,” katanya.

Tetapi, ada perkara tertentu yang diputuskan hukuman cambuk. Terutama perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Qanun Jinayat, itu tidak boleh dialihkan. Walaupun hukumnya cambuk, tetapi secara umum kita mengarahkan hukuman penjara, kecuali kasus-kasus tertentu, misalnya zina (hudud). Hudud sudah pasti hukumannya tidak bisa dialihkan. Beda dengan ta’zir, itu bisa dialihkan, maka kita memilih penjara,” sebutnya.***

Komentar

Loading...