Tak Terbukti Korupsi

Mahkamah Agung Vonis Bebas Mantan Wali Kota Sabang

Mahkamah Agung Vonis Bebas Mantan Wali Kota Sabang
Mantan Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam bersujud usai mendengarkan vonis bebas dalam perkara korupsi pengadaan tanah pembangunan rumah guru tahun anggaran 2012 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Jumat , 7 Februari 2020. (Foto: antaranews.com)
Penulis
Sumber
antaranews.com

Banda Aceh | Majelis Hakim Mahkamah (MA) Agus memvonis bebas mantan Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam dalam kasus korupsi pengadaan tanah pembangunan rumah guru setelah menolak kasasi jaksa penuntut umum.

Zulkifli, penasihat hukum Zulkifli H Adam kepada antaranews.com, di Banda Aceh, Rabu, mengatakan, dengan vonis tersebut, Zulkifli H Adam tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Kami mengapresiasi majelis hakim pengadilan tingkat pertama maupun majelis hakim tingkat kasasi memutuskan perkara terhadap klien kami sesuai fakta hukum di persidangan," kata Zulkifli.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh memvonis bebas Zulkifli H Adam karena tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, melakukan tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan rumah guru tahun anggaran 2012, Rp1,4 miliar.

Vonis majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya JPU menuntut Wali Kota Sabang 2012-2017 tersebut dengan hukuman tiga tahun sembilan bulan penjara dan denda Rp100 juta subsidair enam bulan penjara.

Zulkifli mengatakan, Zulkifli H Adam dituntut bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atas vonis bebas tersebut, kata Zulkifli, JPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, majelis hakim Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa penuntut umum.

"Kami juga meminta jaksa penuntut umum segera mengembalikan sertifikat tanah milik klien kami yang disita sebagai barang bukti setelah salinan putusan diterima. Ada dua sertifikat milik klien kami yang disita," kata Zulkifli.***

Komentar

Loading...