Breaking News

Polemik Tumpah Batu Bara di Pantai Lhoknga

Mahasiswa Tuntut Ganti Rugi, PT SBA Mengaku Sudah Bayar Melalui Panglima Laot

Mahasiswa Tuntut Ganti Rugi, PT SBA Mengaku Sudah Bayar Melalui Panglima Laot
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Kasus tumpahan batu bara di laut Lhoknga dan Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar, masih menuai kontroversi. Maklum, banyak pihak menilai batu bara yang tumpah pada 29 Juli 2018, sekira pukul 07.30 WIB, sampai sekarang pihak terkait belum melakukan pembersihan secara tuntas.

Sejumlah mahasiswa Aceh Besar misalnya. Setelah melakukan aksi demo di Bundaran Simpang Lima, beberapa waktu lalu. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Pageu Wilayah Aceh Rayeuk (Pilar) melancarkan aksi kembali.

Kali ini, mereka memilih mendatangi Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, di Kota Jantho, Rabu 27 November 2019.

Mahasiswa menuntut, Pemerintah Aceh Besar meyelamatkan lingkungan di kawasan Kecamatan Lhoknga dan Leupung dari aktivitas pertambangan dan tumpahan batubara di kawasan pantai laut Lhoknga.

Selain itu, menuntut komitmen pemerintah untuk menyelamatkan lingkungan dari aktivitas pertambangan perusahaan semen PT Solusi Bangun Andalas (SBA).

Mereka juga mendesak PT SBA bertanggungjawab penuh untuk melakukan reklamasi lokasi bekas tambang dan pemulihan laut Lhoknga akibat sisa tumpahan batubara tahun lalu.

Bahkan, mendesak Bupati Aceh Besar Mawardi Ali dan Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali, menandatangani pernyataan komitmen yang disodorkan massa. Isinya, merekomendasikan wilayah Pucok Krueng Raba, Kecamatan Lhoknga sebagai kawasan bentang alam kars sumber mata air yang harus dilindungi.

Kemudian, tidak mengeluarkan rekomendasi dan izin untuk perluasan dan penambahan areal pertambangan PT. SBA di Kecamatan Lhoknga dan Leupung.

Kecuali itu, mendesak PT. SBA segera melakukan reklamasi dibekas areal pertambangan untuk memulihkan dan melindungi lingkungan hidup. Menjamin ketersediaan dan pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan masyarakat Kecamatan Leupung.

Pemerintah Aceh Besar juga diminta, meninjau ulang sumber air di Kecamatan Leupung untuk kepentingan Industri PT SBA. Mendesak PT SBA memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak akibat kerusakan ekosistem laut serta pesisir pantai akibat tumpahan batubara.

Memastikan PT. SBA bertanggungjawab penuh melakukan pemulihan laut dan pesisir pantai Lhoknga akibat sisa tumpahan batubara.

Terakhir, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar membentuk Pansus menyelesaikan persoalan masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan PT SBA.

Nah, berkaitan hal itu, Jumat November 2019 lalu. Wartawan MODUSACEH.CO sudah mengkonfirmasi secara langsung terkait kasus tersebut. Direktur PT. SBA, Farabi Azwany diwakili Manajer Teknik, Anwar Bakti mengatakan. Masyarakat salah jika menyalahkan PT. SBA terkait tumpahnya baru bara di laut Lhoknga.

“Secara kelembagan menyangkut tangung jawab apa yang didemokan mereka itu agak kurang pas. Ibarat saya pesan go food, kalau go footnya belum sampai ke rumah saya atau jatuh di tengah jalan, maka tidak saya bayar dan jika terjadi apa apa tangung jawab dialah. Itu salah satu analoginya dari segi financial,” jelasnya memberi contoh.

Menurutnya, kebetulan lokasi tumpah batu bara dekat PT. SBA, sehingga seolah olah pihaknya yang harus bertangungjawab.

“Mungkin kebetulan karena lokasinya sudah dekat. Namun akan lain kalau kejadiannya di Sumatra Utara, atau masih di Medan. Jika pecahnya di Medan, mungkin kita tidak akan terbawa bawa,” ungkapnya.

Pihak PT. SBA memesan batu bara pada PT Bahtera Bestari Shipping (BBS), perusahaan di Kota Tanjungpinang, Palembang. Dalam masa kerjasama pihak PT. BBS mengasuransikan barang dan kapal tombang mirik mereka.

“Kita sebagai pembeli barang, kita asuransikan juga. Jadi pada saat barang tidak sampai maka kita klaim. Nah si pemilik tambang memang ada kewajiban, atau tanggung jawab kalau terjadi apa apa, baik pencemaran, dan itu sudah diatur dalam undang undang palayaran. Mereka yang harus bertangung jawab,” jelasnya.

Setahu mereka, saat kejadian tumpah batu bara 2018 lalu, pihak PT. BBS sudah turun ke pantai Lhoknga dengan membawa tim asuransi, tim teknis, yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, melakukan rapat.

“Waktu itu dibuat Tim Teknis Pembersihan yang dikoordinasi DLHK Provinsi Aceh. Karena sudah menyangkut beberapa institusi, ada perairan, kelautan, lingkungan hidup dan seterusnya. Karena ini menyangkut dengan isu lingkungan maka DLHK yang mengkoordinir,” ungkapnya.

Pembersihan pertama hanya dapat dilakukan kurang dari dua meter dengan melibatkan warga, pemimpin yang membersihkan yaitu Panglima Laot Gampong Lhoknga.

“Setelah selesai tahap satu kemudian diverifikasi oleh tim lagi. Karena ini skala nasional, DLHK pun berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Anwar.

Setelah itu, adanya investigasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, diberilah beban kerusakan atau ganti rugi pencemaran lingkungan.

“Asuransi telah diganti ke pemerintah. Sudah ditunaikan, namun dalam masalah ini kami tidak terlibat,” jelas Manajer Teknis PT. SBA itu.

Dengan demikin, kewajiban PT Bahtera Bestari Shipping (BBS) dinggap sudah selsai.

“Malah terakhir kerugian terhadap komunitas warga nelayan, pantai wisata karena terganggu usaha mereka sudah dibayar. Kita tidak terlibat karena itu iuran dari orang yang mengirim barang. Sudah dikoordinasikan oleh keuchik pada pemilik warung dan sudah dibayar,” tuturnya.

Setahunya, uang ganti rugi yang diberikan lebih dari Rp 1 miliar. “Mereka itu punya panitia. Bisa ditanya sama Panglima Laot Lampuuk. Berapa uang yang diterima, berapa yang menerima, itu sama Panglima Laot yang terlibat. Mengenai dana itu kami sendiri tidak dilibatkan. Dan setiap warga yang terkena imbas dari tumpahnya batu bara dibayar berbeda, tergantung jauh dekatnya dengan lokasi pantai,” jelasnya.

Menyangkut dengan pembersihan, tim ahli dari PT Bahtera Bestari Shipping (BBS), DLHK Provinsi Aceh rencananya akan melakukan pembersihan tahap kedua.

“Pergerakan air inikan membawa sisa yang ditengah laut ke pinggir untuk bulan-bulan berikutnya. Itu saja, karena namanya sebaran dan kedalaman sehingga pembersihan kedua memerlukan masa dan keamanan.

Dia menegaskan, posisi PT SBA adalah sebagai witness atau saksi saat kejadian.

“Jadi ketika ada survey kita ikut. Cuma kami tidak kompetensi untuk menginvestigasi. Mereka punya komuniti sendiri seperti tim selam atau kelautan. Dia sendiri memberikan technical opining . Dan dia sendiri bergabung dalam tim ahli komuniti dan tim ahli provinsi,” ungkapnya.

Menyangkut sumber air di Kecamatan Leupung yang diduga digunakan untuk kepentingan Industri PT. SBA. Menurut Anwar, masalah itu agak sumir. Dia menjelaskan suplai air PT SBA berasa dari Leupung, Krung Sara yang mencapai 5 kilo meter.

“Kita tidak mengambil dari air tanah. Jika ada yang komplen karena ada aktivitas pabrik, ini sudah ada sejak tahun 80 an. Kenapa mereka baru komplain sekarang? Dan sumber air kita dari Krung Sara. Sehingga menurut kami tidak relevan,” ungkap Anwar.

Disisi lain pihak PT. SBA akan mencari solusi apabila ada masalah dengan masyarakat setempat.

“Jika ada muncul hal-hal seperti itu kita akan membuktikannya,  jangan sampai ada masyarakat yang terlibat. Semua kinerja industri itu dipantau pemerintah. Ada hak dan kewajiban, tentang bagaimana mengelola lingkungan dan merawat lingkungan. Itu kita laporkan secara berskala. Jika, satu perusahaan dianggap merusak lingkungan maka keluar hitam dari hasil diauditnya. SBA ini dari jaman 1989 sudah empat tahun berturut-turut peringkatnya biru ,” jelasnya.***

Komentar

Loading...