Kepala Desa Dinilai Menyalahi Aturan 

Mahasiswa Subussalam Demo Kejati Aceh

Mahasiswa Subussalam Demo Kejati Aceh
Penulis
Rubrik

Banda Aceh l Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subussalam (Ampes) berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh, Jalan Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Senin, 13 Januari 2020.

Dalam aksinya, mahasiswa menilai pengunaan dana desa di wilayahnya tak mengarah pada pembangunan dan pemberdayaan di Kota Subussalam.

Misal, beberapa waktu lalu,  kepala desa di Kota Subussalam telah dijadwalkan melakukan Bimbingan Teknik (BIMTEK) ke Batam, Provinsi Kepri dan menurut mahasiswa, kepala desa telah telah melanggar Undang Undang Perdesaan PDTT Nomor 11 Tahun 2019, tentang perioritas penggunaan dana desa.

Karena itu, mereka menuntut Kejaksaan Tinggi Aceh untuk mengawasi aliran dana negara termasuk Dana Desa di Kota Subbusalam.

Hal tersebut, sesuai dengan Pasal 40 Undang Undang Nomor 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kajati Aceh.

Menurut para mahasiswa itu, Kementerian Desa (Kemendesa) dan Kejati Aceh telah menandatangani MoU dalam peningkatan pengawasan dan pendampingan dana desa. 

Sebab itu, tak ada alasan bagi pihak Kejaksan Tinggi Aceh untuk tidak memanggil dan mempertanyakan penggunaan dana desa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Para pendemo meminta Kejaksaan Tinggi Aceh untuk mendesak Kajari Subussalam melakukan pengawasan terhadap dana desa di seluruh Kota Subussalam secara terbuka serta melakukan tugas sesuai fungsingnya. 

Kemudian, meminta Kajati Aceh agar mendesak Kajari Subussalam mengaudit penggunaan dana desa dalam kegiatan Bimbingan Teknologi (BIMTEK) yang dilakukan seluruh kepala desa se-Kota Subussalam.***

Komentar

Loading...