Demo Dua Dekade Reformasi di DPR Aceh

Mahasiswa Bawa ‘Mayat’

Mahasiswa Bawa ‘Mayat’
ist
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, melakukan aksi di depan Gedung DPR Aceh, Banda Aceh, Senin (21/5/18). Dalam orasinya, mereka membawa ‘mayat’ lalu diletakkan di lantai sebagai bentuk matinya reformasi di Indonesia.

Korlap aksi Aditya Siddiq mengungkapkan realisasi dua dekade reformasi tanggal 20 Mei dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional. Peristiwa penting ini dilatarbelakangi oleh para pemuda yang melakukan pergerakan dan perjuangan demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia, kemudian di tahun yang berbeda tanggal 21 Mei 1998 mahasiswa se-Indonesia berhasil melakukan demonstrasi secara besar-besaran sehingga terwujudnya reformasi dan berhasil menggulingkan orde baru.

20180521-e88d38ee-cef1-426c-b3d0-59e7c9cc715b

“Sudah dua dekade masa reformasi berlalu. Namun, kita melihat apa yang terjadi di era pemerintahan sekarang sangatlah mengecewakan bagi rakyat Indonesia. Masih saja terdapat ketimpangan keadilan yang tidak merata kepada rakyat golongan bawah, dan kediktatoran rezim yang terkesan anti kritik, dimana ada upaya pembungkaman hak-hak rakyat dalam menyampaikan pendapat kepada,” tegas Siddiq dalam orasinya.

Menurutnya, selama kurun waktu 1983 hingga 2016 pola perkembangan ekspor impor beras di Indonesia berfluktuasi cukup tajam, dengan volume impor cenderung lebih tinggi daripada volume ekspornya. Terlebih, akhir-akhir ini pemerintah lagi-lagi melakukan impor besar yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand. Itu merupakan tiga kalinya sejak tahun 2018.

 “Didasari keprihatinan mendalam dan didorong tanggung jawab moral terhadap penderitaan rakyat yang masih terus berlangsung, maka kami selaku mahasiswa menuntut kepada pemerintah agar berhenti menambah beban hutang negara serta melakukan upaya pelunasan terhadap hutang yang terus meninggi,” harapnya disambut yel-yel hidup rakyat.

Selain itu, dia meminta pemerintah mempersempit ruang Tenaga Kerja Asing (TKA) serta menanggulangi tingkat pengangguran yang tinggi dengan memberikan lapangan kerja seluas-luasnya. Lalu, kebebasan berdemokrasi, menjamin penuntasan kasus pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) masa lalu, mencegah KKN, dan kembalikan fungsi militer sebagai amanah reformasi, serta menjamin setiap anak di Indonesia mendapat wajib pendidikan minimal 12 tahun.

Peserta aksi diterima anggota DPR Aceh dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bardan Sahidi. Dalam kata sambutannya, dia juga sepaham dengan apa yang disampaikan mahasiswa dan berjanji akan mengampaikan permintaan tersebut  pada Ketua DPR Aceh.***

Komentar

Loading...