Breaking News

Mahasiswa Aceh Demo Tolak Revisi Undang-Undang KPK

Mahasiswa Aceh Demo Tolak Revisi Undang-Undang KPK
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitias Syiah Kuala Banda Aceh, melakukan unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jalan Tgk. Daud Beureueh H.M, Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Selasa, 17 September 2019.

Unjuk rasa ini, Menolak Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Koordinator Lapangan, Dhiya Athari mengatakan. Anggota legeslatif di Senayan harusnya bertindak tegas tentang perubahan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan kembali seperti masa pemerintahan Orde Baru.

“Jika dilanjutkan, maka negara ini akan kembali dalam pemerintahan Orde Baru. Maka sangat disayangkangkan, karena tidak sejalan dengan tujuan reformasi 1998,” ungkapnya, disambut yel-yel dari pera demonstran.

Selain itu dia mengatakan, selama ini banyak uang negara yang salah dipergunakan. Padahal uang tersebut milik rakyat. Namun, saat ini lembaga KPK malah diperhambat tugasnya.

“Semoga bapak-bapak yang memakai jas itu tidak hanya mementingkan rumah dan keluarga sendiri. Tapi harus juga memikirkan tentang rakyat,” harapnya.

Kata Dhiya Athari, pemerintah memang dapat membodohi masyarakat. Tapi mahasiswa tidak dapat dibodohi. “Hari ini masyarakat telah dibodohi, tapi jangan sampai mahasiswa dibodohi juga,” soraknya.

Mereka juga mengaku terpukul atas terjadinya kasus yang menimpa orang nomor satu di Aceh terkait kasus korupsi beberapa waktu lalu. “Kami sangat terpukul saat pemerintahan dipegang inisial I yang sekarang tertangkap. Kami tak ingin ada unsur dari Pemerintah Aceh yang terlibat kasus korupsi lagi,” curhatnya.

Sambungnya lagi, jika pun Undang-Undang tentang KPK tetap direvisi. Maka pihaknya akan kehilangan kepercayaan terhadap Angota Dewan Perwakilan Aceh yang ada di Senayan.

Sebab itu, mereka menyatakan sikap dengan keras. “Kami menolak segala bentuk perubahan Undang Undang KPK, menolak lembaga KPK menjadi lembaga eksekutif, dan meminta DPRI RI mengakaji ulang Draf KPK, serta meminta semua masyarakat dan lembaga untuk mengawal perubahan Undang-Undang KPK,” tutupnya mengakhiri aksi pagi itu.***

Komentar

Loading...