LHP BPK Terhadap Pemkab Abdya Tahun Anggaran 2019

Luar Biasa! Tunjangan Anggota DPRK Lebih Besar dari DPRA

Luar Biasa! Tunjangan Anggota DPRK Lebih Besar dari DPRA
Pelantikan dan pengambilan sumpah 25 anggota DPRK Abdya periode 2019-2024

BPK mencatat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya ada mengalokasikan anggaran belanja pegawai, Rp395.276.147.960,55. Realisasinya Rp353.174.056.742,00. Hasil telaah BPK terjadi pemborosan atas pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRK. Itu disebabkan, Bupati Aceh Barat Daya belum sepenuhnya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MODUSACEH.CO | Realisasi Rp8.157.438.922,00. Sementara itu, penghasilan pimpinan dan anggota DPRK Abdya terdiri dari uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Pimpinan dan anggota DPRK juga diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif, dana operasional, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan beserta keluarga yaitu suami atau istri dan dua orang anak, tunjangan perumahan, serta tunjangan transportasi.

Hasil uji petik atas pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRK diketahui, tunjangan perumahan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPRK Rp3.290.500.000,00,- dengan realisasi Rp3.232.500.000,00 atau 98,23 persen dari anggaran.

Hasil telaah BPK atas dokumen pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRK Abdya diketahui. Terjadi pemborosan atas pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRK Rp202.500.000,00.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan. Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nah, hasil wawancara auditor BPK dengan Sekretaris DPRK diketahui. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya belum menyediakan fasilitas rumah dinas untuk pimpinan maupun anggota DPRK.

Karena itu, Pemkab Aceh Barat Daya pada tahun anggaran 2019, memberikan tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRK dalam bentuk uang sewa rumah yang dibayarkan setiap bulan.

Besarannya diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya No. 3 Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018, tentang Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya dengan rincian. Ketua Rp19.5 juta. Wakil Ketua (Rp16.5 juta) dan anggota (Rp9.5 juta).

Hasil wawancara dengan Sekretaris DPRK Aceh Barat Daya diketahui, penentuan besaran pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRK itu, belum memperhatikan standar harga setempat yang berlaku.

Padahal, PP Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD provinsi.

Sebagai bandingan, tahun anggaran 2017 sebut BPK, Pemerintah Aceh menetapkan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRA Rp9 juta per bulan. Ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh, Nomor 4 Tahun 2017, tanggal 27 Januari 2017, tentang Bantuan Tunjangan Perumahan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dimana tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPR Aceh TA 2017.

Berdasarkan analisa Berita Acara Hasil Wawancara Tim Pemeriksa BPK pada Pemeriksaan Interim I LKPD Provinsi Aceh TA 2019 dengan Sekretaris DPRA diketahui. Pemerintah Aceh pada TA 2018, dan Januari sampai September 2019, memfasilitasi anggota DPR Aceh dengan rumah dinas, sehingga Pemerintah Aceh tidak mengatur besaran tunjangan perumahan anggota DPRA pada periode tersebut.

Itu sebabnya, karena tidak adanya aturan tersebut, seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, melakukan survey harga wajar/pasar sewa rumah di wilayah Aceh Barat Daya dalam menentukan besaran pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRK tahun anggaran 2019.

Pemerintah Aceh menetapkan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRA Rp10 juta per bulan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 84 Tahun 2019, tanggal 28 Oktober 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Pergub tersebut mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu tanggal 28 Oktober 2019.

Di sisi lain, dengan tidak adanya dasar penetapan besaran dengan memperhatikan kewajaran harga pasar atas sewa rumah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018, mengakibatkan adanya pemborosan atas pembayaran tersebut periode Januari sampai September 2019, Rp202.5 juta.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 17 ayat (1) menyebutkan, besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kawajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (5) menyebutkan, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 tentang Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Kenapa semua itu bisa terjadi? Menurut BPK, karena Sekretaris DPRK dalam menyusun dan menetapkan usulan besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

Kedua, Bupati Aceh Barat Daya dalam menetapkan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya, belum sepenuhnya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nah, terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Sekretaris DPRK menyatakan, sependapat dengan temuan BPK, dan akan menarik kelebihan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan DPRK Rp27.2 juta.

Selain itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Aceh Barat Daya agar menetapkan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas standar harga setempat yang berlaku dan standarisasi bangunan dan lahan rumah negara sesuai ketentuan.

Kedua, memerintahkan Sekretaris DPRK supaya dalam menyusun dan menetapkan usulan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRK, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan menarik kelebihan pembayaran Rp27.2 juta serta menyetorkannya ke kas daerah.***

Komentar

Loading...