LSM Desak Pemerintah Aceh Secepatnya Evaluasi Kinerja BPMA

LSM Desak Pemerintah Aceh Secepatnya Evaluasi Kinerja BPMA
Ketua LSM KANa, Muzakir.

Aceh Timur | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Aneuk Nanggroe (KANa) mendesak Pemerintah Aceh agar sesegera mengevaluasi kinerja Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Karena dianggap keberadaan BPMA selama ini dinilai belum mampu memperjuangkan hak daerah dari sebuah perusahaan migas yang ada di Aceh.

“BPMA bukan perpanjangan tangan perusahaan migas, tetapi bertanggungjawab terhadap pemerintah. Namun selama ini kita melihat BPMA belum mampu membantu daerah dalam mendapatkan haknya dari sebuah perusahaan migas, seperti PT Medco E&P Malaka yang beroperasi tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang beroperasi di Aceh Timur sudah lebih dari sepuluh tahun," kata Ketua LSM KANa Muzakir kepada MODUSACEH.CO.

Muzakir juga mendesak Nova Iriansyah selaku Plt. Gubernur Aceh untuk berani mengambil sikap atas kinerja BPMA yang terkesan kurang peduli terhadap persoalan yang terjadi di kawasan Blok A Aceh Timur. Muzakir juga menambahkan, mulai dari persoalan tenaga kerja, pencemaran akibat limbah yang kerap dilaporkan masyarakat, sampai mengabaikan IMB sudah lebih sepuluh tahun tidak diurus PT Medco E&P Malaka yang saat ini sedang eksis di Aceh Timur.

“Jika perlu perintahkan petugas Satpol-PP dari beberapa Kabupaten/Kota untuk membongkar bangunan yang tidak memiliki IMB di Blok A, atas dasar itu kami meminta ketegasan kepada pemerintah dan perlu mengevaluasi kembali kinerja BPMA,” tambahnya.

Seharusnya, sambung Muzakir, BPMA mengingatkan Medco E&P Malaka agar menunaikan kewajibannya, seperti mengurus IMB, membayar pajak dan menyalurkan dana CSR. Tapi kenyataannya kita melihat BPMA tidak berkutik disaat berhadapan dengan Medco. Padahal baru-baru ini sejumlah pihak termasuk Pemkab Aceh Timur telah melaporkan soal IMB Medco E&P Malaka di Blok ke Ombusman RI.***

Komentar

Loading...