Terkait Dugaan Persekongkolan Tender Paket MYC

LPLA Resmi Lapor ke KPPU Perwakilan Medan

LPLA Resmi Lapor ke KPPU Perwakilan Medan
Nasruddin Bahar (Foto: Ist)
Rubrik

MODUSACEH.CO I Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), Selasa, 12 Januari 2021, secara resmi melaporkan dugaan persekongkolan tender (lelang) paket Multi Year Contrac (MYC) 2020, 2021 dan 2022 ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Medan.

"Laporan tersebut diterima Bidang Penegakan Hukum Ibu Devi dari Komisi Persaingan Usaha KPPU Perwakilan Medan," jelas Koordinator LPLA Nasruddin Bahar pada media ini, Selasa malam.

Kata dia, laporan LPLA disertai Berita Acara Serah Terima Laporan diserahkan melalui Kabid Penegakan Hukum tersebut. "Ibu Devi sangat serius menanggapi permasalahan ini karena menyangkut uang negara dalam jumlah sangat besar. Dia berjanji akan segera memprioritaskan kasus ini segera mungkin," jelas Nasruddin.

Jika apa yang kita laporkan tersebut ulas Nasruddin, terutama adanya persyaratan diskriminatif serta dugaan persekongkolan terhadap paket MYC tersebut, dipastikan KPPU akan mengeluarkan rekomendasi pembatalan tender dan segera dilakukan tender ulang untuk 15 paket MYC tadi. 

Sebelumnya, Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) juga mendesak Gubernur Aceh Ir. Nova Iraiansyah MT untuk memerintahkan Inspektorat Aceh, dalam hal ini APIP Aceh, melakukan Uji Forensik terhadap Hasil Penetapan Pemenang Tender Proyek Multi Years (tahun jamak) di Perintah Aceh.

Alasannya, proses tender atau lelang tersebut diduga diduga sarat persekongkolan antara penyedia dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan.

"Dari hasil investigasi dan pemantauan yang dilakukan LPLA, kami banyak sekali menemukan kejanggalan kejanggalan yang mengarah pada persaingan tidak sehat dan berpotensi merugikan keuangan negara," ungkap Nasruddin Bahar, Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh LPLA, melalui siaran pers, Selasa, 15 Desember 2020 petang di Banda Aceh.

Menurut Nasruddin Bahar, indikasi itu jelas terlihat dari hasil penawaran mendekati HPS sehingga tidak lagi terlihat adanya persaingan yang biasanya dalam sebuah tender.

"Perusahaan yang akan ditetapkan sebagai pemenang sudah dikondisikan sebelumnya. Misal, PT. Wiratraco Mitra Mulya gugur pada paket Peningkatan Jalan Gayo Lues-Babah Roat dengan alasan tidak mencukupi ambang batas. Anehnya PT.Wiratraco Mitra Mulya justru menang pada Paket Peningkatan Jalan Trumon-Batas Singkil Nilai Penawaran Rp129.405.081.000," papar Nasruddin.

Selain itu, PT. WANITA MANDIRI PERKASA asal Jakarta Gugur pada Paket Jalan Simpang Tiga-Redolong dengan alasan nilai 59,0 dan dinyatakan tidak lulus ambang batas 80,0. Anehnya PT.WANITA MANDIRI PERKASA justru dimenangkan pada Paket Peningkatan Jalan Peureulak-Leukop Nilai Penawaran Rp204.226.267.665. Padahal dokumen kualifikasi yang disampaikan tidak jauh berbeda.

20210112-kppu3

Kondisi serupa juga terlihat pada PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI yang memenangkan dua paket pekerjaan sekaligus. Pertama, paket Bendung D.I Sigulai dengan nilai Rp174.225.843.941. Kedua, paket Paket Jalan Peurelak-Lokop-Bts Gayo Lues Rp183.497.700.373-.

"PT. PERAPEN PRIMA MANDIRI kami nilai tidak mencukupi Sisa Kemampuan Nyata SKN. Nah, melalui uji forensik kita melihat berapa Nilai Neraca Kekayaan bersih yang sebenarnya untuk menghitung SKN. LPLA mencurigai Opini Akuntan Publik "Disclaimer" sehingga tidak bisa dijadikan pedoman dalam menghitung SKN," ulas Nasruddin.

Itu sebabnya sebut Nasruddin, hampir semua paket masalahnya sama. "Untuk itu kami meminta Pak Gubernur memenuhi janjinya yang pernah disampaikan kepada publik agar masyarakat mengawasi secara ketat proses tender Paket MYC yang jauh jauh hari sudah menjadi sorotan publik," ujar Nasruddin.

LPLA berharap ucap dia, siapapun yang jadi pemenang benar benar perusahaan yang memenuhi syarat bukan akal akalan menggunakan "bendera" dari luar tapi pemainnya, tetap orang itu itu juga.***

Komentar

Loading...