Breaking News

Terjadi Praktik “Rental” Perusahaan

LPLA Duga Proyek Besar Dominan Dimenangkan Perusahaan Luar Aceh

LPLA Duga Proyek Besar Dominan Dimenangkan Perusahaan Luar Aceh
Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) Nasruddin Bahar (Foto: Ist)
Rubrik

Banda Aceh | Ditengah hiruk pikuk proses tender atau lelang sejumlah paket pekerjaan di Aceh, muncul dugaan bahwa perusahaan luar Aceh justeru lebih dominan memenangkan lelang.

Peluang ini tak lepas dari banyaknya perusahaan lokal (Aceh) yang memang sengaja mengandeng atau meminjam perusahaan tadi, untuk ikut lelang di Aceh.

"Jika diteliti secara mendalam, ternyata perusahaan yang menang tender di Aceh, disewakan pemiliknya melalui agen agen proyek di Aceh. Jika kita perhatikan secara seksama, pemenang lelang di Aceh adalah perusahaan itu itu saja dan seolah-olah ada pengendalinya," ungkap Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) Nasruddin Bahar, didampingi Sekretaris LPLA Delky Nofrizal Qutni dalam siaran persnya kepada media, Sabtu (17/08/2019).

20190817-delky

Sekretaris LPLA Delky Nofrizal Qutni (Foto: Ist)

Itu sebabnya kata Delky, jangan heran jika membuka LPSE Aceh, pada laman tersebut diumumkan paket paket yang akan dilelang, khususnya paket paket besar di atas Rp 10 miliar dan itu dimenangkan perusahaan dari Aceh.

Menurut LPLA, pada Perpres 16/2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, secara teknis diatur dalam Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018, mempersyaratkan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) untuk usaha non kecil wajib memenuhi SKN, yang ditetapkan pada syarat kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia dan SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018, Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan Nilai minimal 10 persen dari HPS paket lelang yang diikuti.

"Berbeda sebelum diterbitkannya Perpres 16 Tahun 2018, belum mengatur secara khusus Sisa Kemampuan Nyata (SKN). Untuk usaha Non kecil dihitung Sisa Kemampuan Paket (SKP) boleh mengerjakan paket pekerjaan maksimal 7 Paket, tanpa memperhitungkan berapa nilai kontrak per paket pekerjaan. Pada Perlem LKPP Nomor 9 tahun 2018, secara tegas mengatur tentang kemampuan keuangan bukan kemampuaan paket dengan rumus yang sudah ditentukan," jelas Nasruddin.

Sekretaris LPLA Delky Nofrizal Qutni mengatakan, kebiasaan para rekanan dalam melaporkan pekerjaan yang sedang dikerjakan pada form isian kulifikasi dibuat Nihil atau sengaja dikosongkan untuk "mengelabui" Pokja Pemilihan. Alasannya, supaya tidak berpengaruh pada penilaian SKN yang bisa jadi tidak mencukupi SKN.

Menurut Delky, pada penilaian SKN nilai Kekayaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang disampaikan pada laporan SPT Pajak Tahunan, menjadi dasar penilaian kemampuan keuangan kemudian hasil SKN dikurangi dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan.

"Jika kita pelajari secara mendetail, perusahaan yang menang tender rata rata tidak jujur dalam memberikan data dengan benar. Padahal jika diketahui data yang disampaikan tidak benar, maka perusahaan tersebut terancam masuk daftar hitam selama 1 tahun anggaran,” ungkap dia.

Sebab, seluruh penyedia jasa sudah mengikat diri dengan Fakta Integritas yang wajib dijalankan dengan sesungguhnya. Jika melanggar,  maka penyedia jasa tersebut siap menanggung konsekwensi hukum yang ditimbulkan oleh perbuatannya," jelas dia.

LPLA menilai, Pokja Pemilihan ULP Aceh  tidak bekerja profesional dan tidak amanah, menjalankan undang- undang dan aturan pengadaan barang dan jasa. "Pokja pemilihan belum mampu memilih penyedia jasa yang kualifaid. Ini  terbukti para pemenang tender umumnya TIDAK LULUS Kulaifikasi dan tidak mencukupi SKN, tapi tetap saja dimenangkan.

Sebagai contoh PT.Semanggi Jaya Enjiniring, perusahaan asal Kota Surabaya ini, sudah memenangkan beberapa paket pekerjaan diberbagai daerah tapi tetap saja dimenangkan pada paket Pembangunan Rumah Sakit Regional Kota Langsa yang nilainya hampir mencapai Rp 40 miliar.

Pada dasaranya, PT.Semanggi Jaya Enjiniring tidak lulus SKN tapi karena pada kolom isian kualifikasi tidak dilaporkan pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka Pokja Pemilihan "Kecolongan" atau pura pura tidak mengetahuinya," kata Delky.

Nasruddin kembali menambahkan, Pokja Pemilihan ULP Aceh bekerja tidak maksimal dalam menggali jejak Rekam aktivitas Perusahaan yang bakal dimenangkan. Padahal jejak digital sangat mudah untuk dilihat apakah perusahaan yang bakal dimenangkan tersebut bermasalah dengan pekerjaan tahun lalu atau tidak.***

Komentar

Loading...