Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Diduga Tetapkan Perusahaan Blacklist

LPLA Desak Kadis Kesehatan Aceh Besar Keluarkan PT Mirtada Sejahtera

LPLA Desak Kadis Kesehatan Aceh Besar Keluarkan PT Mirtada Sejahtera
Rubrik

Banda Aceh | Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), mendesak Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, selaku PA/KPA paket Pembangunan Puskesmas Pulo Nasi Tahun Anggaran 2020, untuk mengeluarkan PT. Mirtada Sejahtera.

Alasannya karena dinilai gagal mengerjakan pembangunan Puskesmas Pulo Nasi di Kabupaten Aceh Besar sampai tahun anggaran berakhir.

"Paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulo Nasi dikerjakan PT. Mirtada Sejahtera Nomor kontrak 050.1/262/SPP/220, tanggal 20 Juli 2020. Informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Pulo Nasi tersebut telah dilakukan pemutusan kontrak," ungkap Koordinator LPLA, Nasruddin Bahar, Rabu (31/3/2021).

Masih kata Nasruddin, Berdasarkan Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2018, tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Pada BAB III Pasal 3 huruf g sebut Nasruddin, penyedia yang tak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK/PA/KPA, disebabkan oleh kesalahan penyedia barang dan Jasa.

Nah, jika PA/KPA tidak melakukan amanah Perka LKPP Nomor 17/2018 ini, maka pejabatnya bisa dikatagorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dsn sanksinya wajib diterima pejabat tersebut, sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Blacklist atau Daftar Hitam merupakan konsekwensi yang harus diterima penyedia yang tidak melaksanakan kontrak.

Selain itu, black list juga dapat menjadikan efek jera kepada pengusaha yang suka meminjamkan bendera dengan mengharapkan fee dari pihak lain dan ini lumrah dilakukan, meskipun secara aturan tidak dibenarkan menyewa bendera kecuali ada aturan khusus yang mesti dilaksanakan.

Misalnya melakukan JO Join Operasional atau sub kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***

Komentar

Loading...