Breaking News

Lima Fraksi DPRA Tolak Raqan LPJ APBA 2020, Usulan Pergantian Sekda Aceh Kembali Disuarakan

Lima Fraksi DPRA Tolak Raqan LPJ APBA 2020, Usulan Pergantian Sekda Aceh Kembali Disuarakan
Foto: Firdaus Hasan

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh akhirnya menolak Rancangan Qanun Laporan Penangungjawaban (LPJ) pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapata Belanja Aceh (APBA) 2020 untuk dijadikan Qanun Aceh.

Keputusan ini diambil setelah mendengar pendapat akhir Fraksi-Fraksi di DPRA pada sidang paripurna Jumat (20/8/2021) malam.

Dari sembilan Fraksi yang ada di DPRA, lima Fraksi menyatakan dengan tegas menolak Rancangan Qanun tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2020 untuk diqanunkan, dan empat Fraksi setuju LPJ APBA 2020 diqanunkan.

Kelima Fraksi yang menolak itu adalah Fraksi PA, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi PNA. Sedangkan empat fraksi yang menerima yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB/PDA, dan Fraksi PKS.

Penyampaian pendapat diawali Partai Aceh (PA) yang dibacakan Khalili (Wakil Ketua Juru Bicara Fraksi PA). Dia menilai banyak pelanggaran peraturan perundang-undang pada pelaksanaan APBA 2020 dan meminta Sekda bertanggungjawab sehingga Sekda Aceh wajib diganti.

Selanjutnya, Fraksi Gerindra yang dibacakan Ridwan Yunus (Jubir Fraksi). Fraksi Gerindra meminta Gubernur Aceh untuk mengembalikan kerugian negara akibatkan penetapan staf khusus, penasehat khusus dan tim kerja Gubernur yang berjumlah Rp6 miliar lebih.

Fraksi Demokrat meski, menerima Qanun APBA 2020, mereka meminta Pemerintah Aceh untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi LHP-BPK RI tahun 2020 dan memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJM 2017-2022. Terutama terkait pembangunan rumah dhuafa yang hilang akibat refocussing. Itu disampaikan Tantawi.

Fraksi Golkar yang dibacakan Muhammad Rizki. Dia menyatakan besarnya Silpa sebagai akibat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya angka penganguran dan bertambahnya angka kemiskinan.

Selain itu Golkar menilai penggunaa dana refocussing tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pembelian mobil dinas dan rehab Gedung Gubernur Aceh.

Fraksi ini juga meminta adanya penertiban kenderaan dinas dengan mengeluarkan perturan tentang penggunaan kenderaan dinas, agar ada kepastian pejabat struktural apa saja yang boleh menggunakan secara melakat dengan jabatan dan juga fungsional di lingkup Pemerintah Aceh.

Fraksi PPP dibacakan Tgk H Attarmizi. Menurut Fraksi PPP, pengunaan dana refocussing tidak pernah sekali pun berembuk dengan DPRA. Padahal sejak awal sudah ada kesepakatan untuk dibahas bersama, namun dalam perjalanannya pemerintah melenggang sendiri.

PPP juga menilai, pemerintah belum mampu mewujudkan reformasi birokrasi sesuai RPJM dan meminta Sekda Taqwallah segera diganti dengan figur yang lebih baik. Alasan mereka, sebagai ketua TAPA, Sekda Aceh tidak mampu membangun harmoni dengan DPRA dan Forkopimda.

Sementara Fraksi PKB/PDA dibacakan Syarifuddin. Dan, menyatakan menerima usulan Qanun LPJ APBA 2020 meski pun menila pemerintah melanggar peraturan yaitu Pasal 3 ayat 1 dan 2 Perpu Nomor 1 tahun 2020 dalam pengelolaan dana refocussing dan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014.

Fraksi PAN dibacakan Tezar Azwar Abubakar menyatakan sepakat menerima, tetap dengan catatan mengakomodir semua pendapat Banggar dan temuan BPK RI.

PAN menilai, Pemerintah Aceh telah keliru dalam melakukan refocussing anggaran. Sebab, anggaran belanja publik dibatalkan, sementara belanja aparatur kurang tersentuh, sehingga terkesan hanya memenuhi kebutuhan aparatur saja.

Selain itu Silpa anggaran Rp 3.9 triliun menunjukkan pemerintah gagal dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan optimal.

Pada kesempatan yang sama, Fraksi PNA juga menyampaikan pendapatnya yang dibacakan Tgk Haidar (Sekretaris Fraksi). PNA juga menyoroti permasalahan dan banyak kekurangan serta temuan pelanggaran keuangan negara sebagaimana hasil temuan BPK-RI.

Visi dan misi Aceh Hebat yang dituangkan dalam RPJMA 2017-2022 masih jauh antara harapan dan kenyataan. Dana Otsus untuk kegiatan sarana dan prasarana aparatur di beberapa SKPA sangat bertolak belakang dengan isi Pasal 183 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh.

PNA juga berpendapat besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus kepada kabupaten/kota tidak menggunakan indikator yang terukur dan sebagian dana digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Di sesi terakhir, Bardan Sahadi selaku Jubir Fraksi PKS menyampaikan pendapat bahwa Fraksi PKS menerima rancangan Qanun LPJ APBA 2020 untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Qanun Aceh, sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

PKS meminta Pemerintah Aceh segera menjalankan Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa kepengurusan Majelis Adat Aceh dan merehabilitasi Badruzzaman Ismail pada jabatan semula sebagai ketua MAA.

"Dengan akan berakhirnya alokasi Dana Otsus tahun 2023, Fraksi PKS meninta Pemerintah Aceh menyiapkan skema dan strategi belanja Aceh pasca berakhir dana Otsus dan tambahan hasil Migas Aceh," tutup Bardan Saidi.***

Komentar

Loading...