Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Menatap Negeri Seribu Buket

LHP BPK dan Potret Kinerja Pemerintahan Muhammad Amru

LHP BPK dan Potret Kinerja Pemerintahan Muhammad Amru
Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)
Rubrik

Banyak cara untuk mengukur kinerja dan kepemimpinan seorang kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota. Salah satu indikator adalah, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, terhadap tata kelola pemerintahan. Sebab, tidak sedikit dari berbagai temuan, akhirnya bermuara pada proses hukum. Lantas, bagaimana dengan kepemimpinan Muhammad Amru, Bupati Kabupaten Gayo Lues periode 2017-2022? Wartawan MODUSACEH.CO menulisnya untuk Liputan Fokus. Berikut laporannya.

JAUH dari pusat ibukota provinsi, membuat perjalanan pemerintahan kabupaten dan kota di Aceh lebih leluasa dan nyaris tanpa pengawasan.

Apalagi bila legislatif dan yudikatif (institusi) penegak hukum sudah satu kata. Maka, posisi pimpinan daerah pun persis diibarat “raja-raja” kecil yang bisa berbuat dan bertindak apa saja.

Andai pun ada berbagai temuan yang berpotensi melanggar hukum, biasanya terkesan seperti angin lalu. Tentu, semua itu tidaklah gratis.

Nah, lepas dari semua itu. Liriklah LHP BPK RI Perwakilan Aceh tahun anggaran 2019 lalu terhadap berbagai temuan pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Andai pun tak sampai menyesakkan data, tapi cukup memprihatinkan.

Ambil contoh pada proyek pembangunan pisik. Ternyata ada kekurangan volume pada delapan paket pekerjaan belanja modal pada Dinas PUPR Aceh Tengara. Jumlahnya, Rp211 juta lebih.

Sesuai LHP BPK RI Perwakilan Aceh 2019 lalu. Tersebut Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menganggarkan Belanja Modal dalam APBK tahun 2019, Rp216.175.656.473,00 dengan realisasi keuangan per 31 Desember 2019,  Rp189.666.012.327,68 atau 87,74% dari anggaran.

Salah satunya realisasinya adalah, belanja infrastruktur jalan dan prasarana pendukung, dibawah tata kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gayo Lues.

Nah, berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan 2019 diketahui, pekerjaan mulai dilaksanakan pada Mei dan Juni 2019, dan diselesaikan pada Oktober dan November 2019.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak beserta addendum, dokumen serah terima pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO), back up data, foto dokumentasi pekerjaan dan gambar as-built drawing, dokumen pembayaran, serta peninjauan fisik terhadap paket-paket pekerjaan tersebut, menunjukkan pembayaran pekerjaan Rp211.266.000,00 (setelah pembulatan),

Namun, setelah pemeriksaan fisik dilakukan dengan menguji kesesuaian antara mutu pekerjaan dalam spesifikasi teknis, serta ketepatan volume yang terdapat dalam back up data kuantitas sebagai dasar pembayaran, ditemukan?

Pertama, peningkatan struktur ruas Jalan Sp. Pasir - Rerebe (DAK) pada Pekerjaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Sp. Pasir - Rerebe dilaksanakan oleh PT. NLA.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2.7/SP/KPAPUPRGL/DAK/BM/2019, antara Kuasa Pengguna Anggaran selaku PPK pada bidang Bina Marga Dinas PUPR dengan Direktur PT. NLA. Kontrak ditandatangani tanggal 17 Juni 2019 dengan nilai kontrak yang disepakati Rp4.9 miliar lebih.

Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 4.7/SPMK/KPAPUPRGL/ DAK/BM/2019, tanggal 19 Juni 2019. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 150 hari kalender terhitung mulai 19 Juni 2019 sampai 15 November 2019.

Memang, pekerjaan telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan dengan berita acara serah terima Nomor: 620/41/BAST/KPA-PUPR/APBK-DAK/BM/2019, tanggal 4 November 2019.

Selain itu, pembayaran atas pekerjaan tersebut telah terealisasi 100 persen melalui pembayaran terakhir dengan SP2D Nomor: 4712/SP2D/LS-PBJ/2019, tanggal 27 Desember 2019 senilai Rp354.102.900,00.

Ironisnya, setelah BPK melaksanakan pemeriksaan fisik ke lokasi pekerjaan pada 12 Februari 2020. Ditemukan kekurangan volume sebesar Rp37.647.000,00.

Kedua, Peningkatan Struktur Ruas Jalan Gele - Cinta Maju (DAK) yang dilaksanakan CV. HJ. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 2.2/SP/KPA/PUPRGL/DAK/BM/2019, antara Kuasa Pengguna Anggaran (PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR) dengan Direktur CV. HJ, tanggal 17 Juni 2019, nilai kontrak yang disepakati Rp1.998.600.000,00.

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 4.2/SPMK/KPA-PUPRGL/DAK/BM/2019, tanggal 19 Juni 2019, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 150 hari kalender terhitung mulai 19 Juni 2019 sampai 15 November 2019.

Pekerjaan telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan dengan berita acara serah terima Nomor 620/71/BAST/KPA-PUPR/APBKDAK/BM/2019, tanggal 12 Desember 2019. Dan, pembayaran atas pekerjaan tersebut telah terealisasi 100 persen melalui pembayaran terakhir dengan SP2D Nomor: 4806/SP2D/LSPBJ/2019, tanggal 27 Desember 2019 senilai Rp294.192.600,00.

Setelah BPK melakukan pemeriksaan fisik ke lokasi 13 Februari 2020. Ditemukan kekurangan volume sebesar Rp15.213.000,00.

Ketiga, peningkatan Struktur Ruas Jalan Datok Imam Bukit - Ulon Tanoh (DAK) Pekerjaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Datok Imam Bukit - Ulon Tanoh, yang dilaksanakan PT. PC, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 2.6/SP/KPAPUPRGL/ DAK/BM/2019, antara Kuasa Pengguna Anggaran (PPK pada bidang Bina Marga Dinas PUPR) dengan Direktur PT. PC. Kontrak ditandatangani tanggal 17 Juni 2019 dengan nilai kontrak yang disepakati Rp5.037.700.000,00.

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 4.6/SPMK/DAK-BM/DPUPRGL/2019 tanggal 19 Juni 2019, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 150 hari kalender terhitung mulai 19 Juni 2019 sampai November 2019.

Pekerjaan telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan dengan berita acara serah terima Nomor: 620/89/BAST/KAP-PUPR/APBK-DAK/BM/2019, tanggal 2 Januari 2020.

Pembayaran pekerjaan tersebut telah terealisasi 100 persen melalui pembayaran terakhir dengan SP2D Nomor: 0268/SP2D/LS-PBJ/2020 (melalui DPAL), tanggal 17 April 2020 senilai Rp973.892.150,00.

Hasil audit BPK tanggal 14 Februari 2020 ditemukan terdapat kekurangan volume sebesar Rp25.049.000,00. (bersambung).***

Komentar

Loading...