Lelang Proyek MYC, Jejak Tuan Rebonding dan Kisah Toke Bangku

Lelang Proyek MYC, Jejak Tuan Rebonding dan Kisah Toke Bangku
Daftar Proyek MYC (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Rubrik

MODUSACEH.CO I Walau belum ada kata akhir dan tindakan hukum yang nyata, terkait proses lelang proyek Multi Years Contract (MYC) atau tahun jamak 2020, 2021 dan 2022.

Namun, satu per satu “bau amis” dan berbagai dugaan persaingan tidak sehat. Termasuk indikasi persekongkolan, mulai muncul dan tercium ke publik.

Nah, salah satunya hasil temuan auditor, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh.

Bayangkan, dari  15 paket proyek tersebut, ada empat diantaranya terindikasi tak sesuai prosedur.

Itu sebabnya, auditor BPKP merekomendasikan agar penetapan pemenang dibatalkan, dan proyek-proyek tersebut dilelang ulang.

Kepala BPKP Perwakilan Aceh Indra Khaira Jaya yang dikonfirmasi MODUSACEH.CO, Rabu, 30 Desember 2020 petang di Banda Aceh, membenarkan temuan tadi.

“Kami telah memberi masukan kepada Gubernur Aceh, Inspektorat, kepala dinas terkait, ULP dan teman-teman Pokja sebagai pertimbangan,” ungkap Indra Khaira Jaya.

Katanya, indikasi tersebut diambil, karena pihaknya ikut mengawasi sejak dari perencanaan, pelelangan hingga pengumuman pemenang berdasarkan berbagai dokumen yang disesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi, proyek itu kami awasi mulai dari perencanaan, lelang hingga pembayaran,” ujar dia.

Karena itu sebutnya, sejak awal pihaknya sudah berikan masukan dan saran untuk perbaikan, sesuai aturan standar yang berlaku dari semua proses yang dilakukan.

“BPKP bersama Inspektorat Aceh melakukan pendampimpingan 15 paket tersebut mulai dari perencanaan termasuk pembuatan HPS, hasil pendampingan kami HPSnya memerlukan dikoreksi senilai Rp145 miliar lebih di 10 paket pekerjaan multiyear tersebut agar harganya wajar, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan,"jelas Indra.

Sebut Indra, tugas yang dilakukan jajarannya dengan mengoreksi dan perbaiki proses  lelang MYC, semata-mata untuk mengamankan uang negara sehingga jangan sampaikan keluar dari aturan yang berlaku. Apalagi jumlah tidak sedikit yaitu, Rp2,7 triliun.

“Misal, jika ada harga terlalu tinggi dan tidak sesuai prosedur, kami beri saran dan benarkan. Termasuk mengawasi kualitasnya, jangan sampai nilainya besar tapi kualitasnya rendah”.

Masih kata Indra. “Semua itu kami lakukan bersama Inspektorat Aceh, termasuk melakukan audit forensik untuk memastikan semua proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah proses pelelangan itu sesuai dengan perundang-undangan atau terjadi persaingan usaha tidak sehat,” tegas dia.

Dijelaskan Indra, semua itu tidaklah sulit. Sebab, mulai dari perencanaan hingga lelang dan penentuan pemenang, semua dapat kami telusuri melalui jejak digital.

“Sehingga semua menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan. Termasuk melihat faktor-faktor yang bersifat adanya dugaan persekongkolan. Selain itu, meneliti dan menelaah semua dokumen dan harga yang ditawarkan serta harga yang dimenangkan. Apakah sudah diatur atau tidak. Itu yang kami telusuri,” sebut Indra.

Bisa jadi, apa yang diungkap Indra ada benarnya. Hasil penelusuran media ini misalnya. Sebanyak 15 paket MYC tersebut dikendali oleh dua orang yaitu, Toke Mochokolo dan Toke Rebonding. Keduanya memiliki akses langsung kepada penguasa.

Sumber media ini di jajaran Pemerintah Aceh mengungkap. Empat paket yang direkomundasi BPKP agar penetapan pemenang dibatalkan, dan proyek-proyek tersebut dilelang ulang. Kabarnya dibawah kontrol Toke Mochokolo. Sisanya, dikerjakan sendiri dengan mengunakan perusahaan berbeda.

Lokasinya di segmen 1-3 Aceh Timur dan satu paket di Pulau Simeulue. Sementara, ada tujuh paket dibawah pengawasan Toke Rebonding (lihat tabel).

Nah, ada tiga paket yang dikerjakan atau sebagai pemenang adalah perusahaan Toke Rebonding yaitu, peningkatan jalan Blangkejeren-Tongra (batas Aceh Barat Daya). Nilai pagunya, Rp360 miliar dengan pemenang PT. Telaga Megabuana.

Kedua, peningkatan jalan batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (Rp181,8 miliar) lebih ( PT. Gunakarya Nusantara) dan ketiga peningkatan Jalan Simpang Tiga Redelong-Pondok Sayur-Samar Kilang (Rp252,6 miliar) lebih (PT. Galih Medan Persada).

Sedangkan  empat paket lain seperti, peningkatan jalan batas Gayo Lues-Babah Roet (Rp125,3 miliar) lebih, dimenangkan PT. Delta Batarajaya Jasa Konstruksi.

Peningkatan jalan Trumon-Batas Singkil (segmen-1), senilai Rp139 miliar dimenangkan PT. Wiratako Mitra Mulia. Peningkatan jalan Trumon-Batas Singkil (segmen-2), Rp139 miliar dimenangkan PT.Sapta Unggul dan peningkatan jalan Batas Aceh Selatan-Singkil-Telaga Bakti (Rp72,6 miliar) yang dimenangkan PT. Pirimbilo Permai, dibawah koordinasi Toke Rebonding sebagai Toke Bangku.

Disebut-sebut, semua pemenang tender tadi telah menandatangani kontrak dan menarik uang muka.

Yang jadi soal adalah, apakah semua proses lelang paket tersebut akan ditinjau ulang Inspektorat Aceh selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tetap berjalan dengan “menebas” sejumlah temuan dari BPKP Aceh?

Selanjutnya, apakah APIP akan “mengaminkan” semua proses lelang tadi dengan menepis berbagai dugaan penyimpangan yang telah dilakukan Pokja dan ULP Setda Aceh? Biar waktu yang menjawabnya.***

Komentar

Loading...