Walau Dilanda Wabah Virus Corona (Covid-19)

Ternyata Lelang Proyek APBA 2020 Jalan Terus

Ternyata Lelang Proyek APBA 2020 Jalan Terus
Pengumuman lelang di LPSE Pemerintah Aceh (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)
Penulis
Rubrik
Sumber
Saiful Haris Arahas/Reporter Aceh Besar

* Menkeu RI Sri Mulyani: segera hentikan semua proyek pengadaan barang dan jasa, termasuk pembangunan fisik dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Banda Aceh | Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, telah mengirim surat kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota untuk dapat segera menghentikan semua proyek pengadaan barang dan jasa, termasuk pembangunan fisik, dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam suratnya, Jumat, 27 Maret 2020, tentang perihal ‘Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020. Sri Mulyani meminta para kepala daerah langsung menerapkan penghentian tersebut, sesuai dengan instruksi Menteri Keuangan, terhitung sejak menerima surat tersebut.

Diketahui, surat bernomor S-247/MK.07/2020 itu bersifat segera, dengan kata lain harus dilaksanakan secepatnya. Sri Mulyani menegaskan, agar seluruh anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DAK, difokuskan untuk membiayai perang melawan wabah corona virus desease 2019 (Covid-19).

Menkeu RI menjelaskan, wabah Covid-19 dibeberapa wilayah di Indonesia saat ini, membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan wabah tersebut.

20200327-sri

“Bersama ini kami meminta seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/sub bidang DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya, untuk dapat dihentikan pelaksanaannya,” demikian tertulis dalam surat yang ditandatangani Menkeu RI, Sri Mulyani.

Surat tersebut ditembuskan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI di Jakarta.

Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Muhammad Iswanto kepada media ini membenarkan, surat dari Kemenkeu RI tentang perihal; Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020, telah diterima Pemerintah Aceh.

Menurut Iswanto, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) sedang mempelajari muatan dari surat tersebut, dan akan segera mengambil kebijakan nantinya.

“Iya benar, sekarang orang BPKA sedang mempelajari surat itu, dan akan mengambil kebijakan. Nanti kita lihat kebijakan seperti apa, dan pasti akan kita informasikan ke teman-teman media,” kata Iswanto saat dihubungi media ini, Jum’at (27/3/2020) malam.

Begitupun, hasil pantauan media ini pada laman LPSE Provinsi Aceh (lpse.acehprov.go.id), hingga hari  ini masih terdapat sejumlah paket pekerjaan yang sedang dilelang, maupun pengadaan langsung.

Namun, tidak ada satu pun proyek pekerjaan yang sedang dilelang itu, menuliskan sumber mata anggaran, selain kalimat APBD 2020. Seharusnya pada setiap proyek pekerjaan itu dituliskan sumber dana yang jelas.

Misal, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pada laman LPSE Provinsi Aceh, ditemui ada 8 paket pengadaan barang yang sedang dalam proses lelang. Seperti, pengadaan bibit sere wangi di Kabupaten Gayo Lues, dengan nilai pagu Rp595 juta. Pengadaan bibit kakao klonal di Kabupaten Aceh Tenggara (Rp840 juta). Pengadaan bibit bawang merah di Kabupaten Aceh Tengah (Rp861,4 juta). Semua itu berada pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Selain itu, ada pengadaan perlengkapan olahraga bola kaki di Kabupaten Aceh Utara, dengan nilai pagu Rp499,6 juta, pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh.

Ada juga pengadaan perlengkapan olahraga bola kaki untuk 5 kecamatan di Kota Langsa (Rp499,6 juta). Pengadaan peralatan olahraga di Kabupaten Aceh Selatan (Rp499,8 juta). Pengadaan cetak tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran PKB (Rp1,4 miliar). Dan pengadaan mesin lamit coating (Rp334,6 juta).

Sementara untuk pekerjaan konstruksi, terdapat 26 paket proyek yang sedang dilelang. Lima diantaranya, pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Mon Seuke, Kabupaten Bireuen (Rp21,2 miliar. Pekerjaan pembangunan jembatan Krueng Lhok Tunggok di Geumpang, Kabupaten Pidie (Rp15,6 miliar).

Ada juga, pekerjaan peningkatan jalan batas Aceh Besar-Tibang, dengan nilai pagu Rp12 miliar. Pekerjaan pengendalian banjir sungai Krueng Buloh, Kabupaten Aceh Utara (Rp11,3 miliar). Dan, pekerjaan pembangunan jembatan Krueng Teukuh Kuala Batee di Kabupaten Aceh Barat Daya (Rp13,1 miliar).***

Komentar

Loading...