Terkait Pemukulan Anggota DPRA Azhari Cage

LBH Banda Aceh Sampaikan Kecaman

LBH Banda Aceh Sampaikan Kecaman
Azhari Cage saat diduga dikeroyok. Foto: popularitas.com
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Banda Aceh, Syahrul, S.H., M.H, menyayangkan aksi oknum polisi yang melakukan pemukulan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fraksi Partai Aceh, Azhari Cage, Kamis kemarin.

Itu disampaikannya pada rilis kepada media ini, Jumat, 16 Agustus 2019. Katanya, pihak kepolisian semestinya menjadi pengayom dan pengaman aksi. Namun, malah menjadi petaka bagi peserta aksi.

"Beberapa peserta demonstran ditangkap dan salah satu anggota DPR Aceh yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR Aceh juga mengalami perlakuan tidak manusiawi oleh oknum polisi itu," jelasnya.

Dalam video yang tersebar, jelas terlihat anggota polisi dengan pakaian lengkap melakukan pemukulan terhadap anggota DPR Aceh. "Tindakan ini jelas sangat melanggar Undang-Undang Kepolisian. Dalam UU Kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa; fungsi kepolisian salah satunya adalah, fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya lagi.

Menurutnya, polisi harusnya faham makna dan nilai yang tetuang dalam Pasal 2 tersebut. Kewenangan yang diberikan negara jangan kemudian dijadikan senjata untuk melakukan perbuatan yang bisa merendahkan hajat dan martabat manusia.

"Tugas mereka melindungi, mengayomi bukan manganiaya, membunuh serta berlagak seperti preman. Negara mendidik kepolisian pakai uang rakyat, jangan kemudian setelah didik pakai uang rakyat malah rakyat yang dijadikan bantal tinju," ungkapnya.

Selain itu, yang perlu dipahami aparat penegak hukum ini, terutama polisi bahwa aksi/demo menyampaikan pendapat di muka umum itu bukanlah barang haram. Tapi konstitusional yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

"Jika polisi faham dengan Pasal 28, 28A sampai dengan 28J UUD 1945, paham dengan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, Pasal 23, 24, 25, 44 dan 71 UU Hak Asasi Manusia dan UU Ratifikasi Hak Sipil Politik, pasti kejadian brutal saat aksi demo tidak akan terjadi," sebutnya.

"Polisi harus cerdas, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pasal tersebut tidak lagi dipahami sebagai delik formil yang bisa langsung dipidana tanpa harus menunggu ada atau tidaknya dampak akibat penghasutan tersebut," kata Direktur LBH itu.

Setelah putusan MK, pasal 160 KUHP berubah menjadi delik materil, artinya penghasutan yang harus difahami dalam pasal ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada perbuatan pidana yang berakibat dari pengasutan itu sendiri. Rumusan delik materil adalah seseorang yang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain, seperti kerusuhan atau suatu perbuatan anarki.

"Kita sangat kecewa dan mengecam kejadian brutal pihak kepolisian yang menganiaya peserta demo memperingati 14 tahun Perdamaian Aceh kemarin di depan gedung DPRA," kecam Syahrul.

"Kapolda Aceh harus bertindak dan memeriksa polisi yang terlibat dalam pengamanan aksi kemarin sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi terhadap jajarannya yang tidak paham hukum, sehingga telah melanggar Hak Asasi Manusia dengan cara merenggut harkat dan martabat kebebsan rakyat dalam menyampaikan pendapat," ungkapnya.***

Komentar

Loading...