Tangani Pandemi Covid-19

LBH Banda Aceh: Jangan Tunggu Instruksi Pusat, Pemerintah Aceh Harus Buat Terobosan

LBH Banda Aceh: Jangan Tunggu Instruksi Pusat, Pemerintah Aceh Harus Buat Terobosan
Direktur YLBHI Lembaga batuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul.

Banda Aceh | Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul menegaskan. Pemerintah Aceh jangan terlalu menunggu instruksi dari pemerintah pusat, terkait penanganan virus corona (Covid-19) di Provinsi Aceh.

"Jika melihat kondisi dan pola penanganan wabah secara nasional saat ini, kami khawatir pemerintah tidak memiliki kesiapan jika virus ini menyebar lebih luas. Apalagi tak ada solusi kongkrit atas persoalan tersebut," kata Syahrul melalui siaran pers yang diterima media ini, Rabu siang, 25 Maret 2020 di Banda Aceh.

Mengutip data resmi pemerintah pusat sebut Syahrul, sejak memasuki 2 Maret hingga Selasa, 24 Maret 2020, gugus tugas penanganan Corona Virus (Covid-19) merilis ada 686 kasus pandemik itu di Indonesia. Angka tersebut bertambah 107 dari data sebelumnya atau terdapat 55 pasien meninggal dan total sembuh 30 pasien.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia (secara nasional) menetapkan status penyebaran virus corona sebagai bencana nasional sejak 15 Maret 2020.

Menurut para ahli yang tergabung dalam Tim Peneliti Matematika Epidemiologi dari Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi ITB (PPMS ITB). Penyebaran virus ini di Indonesiam diperkirakan akan terus menyebar dan meluas bahkan sampai ke daerah.

Ditaksir, korban mencapai delapan ribu bahkan jutaan jika tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintahpusat maupun pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) di Aceh.

Nah, melihat dari kondisi dan pola penanganan wabah corona secara nasional saat ini, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul mengaku khawatir. Alasannya, pemerintah tidak memiliki kesiapan jika virus ini menyebar lebih luas. Apalagi tak ada solusi kongkrit (nyata) atas persoalan tersebut.

“Kami khawatir pemerintah tidak memiliki kesiapan dan tidak berdaya jika virus ini sudah menyebar secara luas. Untuk jumlah orang yang telah terinfeksi saat ini saja, pemerintah terlihat kalang kabut, rakyat seperti bertahan hidup sendiri, pemerintah terkesan tidak memiliki peran kongkrit terhadap persoalan ini,” kritik Syahrul.

Dia menilai, sampai saat ini, pemerintah khususnya Provinsi Aceh baru menerapkan Social Distancing di beberapa titik. Baginya, belum melihat ada ide baru yang strategis diterapkan oleh pemangku kebijakan untuk solusi pencegahan dan penanganan. Setidaknya, Aceh bisa mengikuti metode Lacak, Uji, dan Obati seperti yang digunakan Korea Selatan.

Ia menerangkan, Pemerintah Aceh hanya mengeluarkan instruksi untuk Sosial Distancing dan belum bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat Aceh tidak ada yang positif. Harusnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, berhenti bernarasi dan segera mengambil langkah strategis, memanfaatkan kewenangan dan anggaran yang ada untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran dan penaganan virus ini.

“Yang paling penting harus segera dilakukan Pemerintah Aceh adalah, berupaya untuk memenuhi dan memastikan kecukupan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja kesehatan, fasilitas kesehatan, Rapid Tes Masal, memastikan ketersedian bahan pokok, dan metode serta alat perlindungan diri untuk masyarakat,” terang Syahrul.

Perlu diingat, lanjut Syahrul, Rapid Tes Masal jangan diperioritaskan untuk pejabat pemerintah dan keluarganya saja seperti yang akan dilakukan DPR RI. Tapi, Rapid Tes tersebut juga harus diutamakan kepada orang-orang yang dalam status ODP, PDP dan masyarakat rentan yang berada dalam lingkungan calon suspect.

“Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pembatasan ruang gerak kepada orang dalam status ODP, jangan seperti saat ini, orang ODP ini bebas berkeliaran, jika kemudian hasil tesnya posiitif, maka ini sangat bahaya,” ungkap dia.

Untuk itu, pihaknya berharap Pemerintah Aceh jangan hanya menunggu instruksi dan metode penanganan dari nasional, Aceh terutama dengan kewenangan Otsusnya harus mampu dan lebih maju dalam mengambil langkah pencegahan dan penanganan di daerah.***

Komentar

Loading...