Di Balik Temuan BPK RI

Laporan Menginap Anggota DPRK Aceh Barat Tak Sesuai Fakta alias ‘Bohong’

Laporan Menginap Anggota DPRK Aceh Barat Tak Sesuai Fakta alias ‘Bohong’
Sekwan DPRK Aceh Barat Mulyadi/Foto Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh, menemukan pertanggungjawaban biaya penginapan perjalanan dinas tahun anggaran 2019 tidak sesuai fakta.

Besarannya mencapai Rp449 juta lebih tahun anggaran 2019.

Dari jumlah Rp449.671.000 temuan BPK RI tersebut, terbesar ditemukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, senilai Rp149.313.000.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Aceh Barat Mulyadi, Selasa (24/11/2020) kemarin membenarkan temuan BPK RI tersebut.

Ia menjelaskan, dari total temuan BPK RI terkain biaya penginapan perjalanan dinas, itu bukan hanya anggota DPRK Aceh Barat saja.

Tetapi jelas Mulyadi, termasuk pertanggungjawaban biaya penginapan perjalanan dinas pegawai negeri sipil dan tenaga harian lepas (THL) atau tenaga kontrak yang berkerja di gedung sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

Diakui Mulyadi, tindak lanjut dari temuan BPK RI tersebut hampir rampung dituntaskan. Volumenya jelas Mulyadi mencapai hampir 80 persen.

“Sebelum berakhir tahun 2020 ini sudah selesai pengembalian temuan BPK RI,” ujar Sekwan, Selasa kemarin.

Bahkan, terkait anggota DPRK Aceh Barat yang tidak lagi terpilih pada periode 2019-2024, Mulyadi mengakui sudah menyurati untuk pengembalian temuan BPK RI itu.

Lanjut Mulyadi, dari 25 jumlah anggota DPRK Aceh Barat, 15 anggota dewan yang tidak terpilih lagi pada Pemilu 2019 lalu. Kemudian, dari 15 anggota dewan tersebut, hanya sekitar tiga orang yang menjadi temuan BPK RI.

“Kita sudah menyurati anggota dewan bersangkutan. Jumlahnya tidak banyak, dari 15 orang hanya sekitar tiga orang,” ujar Sekwan DPRK Aceh Barat, Mulyadi.

Lantas seperti apa temuan BPK RI? Nah, berdesarkan LHP BPK RI Nomor: 8.C/LHP/XVIII.BAC/06/2020 disebutkan,  dalam LRA TA 2019 (Audited), Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp231.648.643.778,58 dan direalisasikan sebesar Rp225.662.260.424,69 atau 97,42 persen dari anggaran.

Realisasi tersebut, termasuk diantaranya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp23.800.903.862.

Pelaksanaan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, itu diatur berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 46 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Komponen belanja perjalanan dinas luar daerah, terdiri dari uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota.

Biaya transportasi (khusus angkutan udara) dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil atau at cost.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan, pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 persen dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas yang di bayarkan secara lumpsum.

Saat BPK RI melalukukan audit dengan uji petik atas pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa dalam bentuk perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan biaya akomodasi berupa penginapan dilakukan pada 30 SKPK.

Pemeriksaan BPK RI dilakukan dengan membandingkan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan hasil konfirmasi terhadap hotel atau penginapan yang digunakan dalam perjalanan dinas dimaksud.

Hasil konfirmasi auditor BPK RI terhadap hotel atau penginapan yang dipertanggungjawabkan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas,  diketahui terdapat pelaksana perjalanan dinas yang dinyatakan tidak menginap dan terindikasi bahwa bukti kuitansi/bill hotel/penginapan yang digunakan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, menunjukkan adanya kelebihan pembayaran atas biaya penginapan yang ditagihkan ke Bendahara Pengeluaran Rp449.671.000.

Bahkan jelas LHP BPK RI, hasil permintaan keterangan kepada para pelaksana perjalanan dinas, diketahui yang bersangkutan mengakui hasil pemeriksaan BPK dan telah membuat surat pernyataan untuk melakukan pengembalian ke Kas Daerah.

Dari temuan BPK RI tersebut, menurut LHP BPK RI kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 141 ayat (1) menyatakan, setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Kemudian, lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dalam ketentuan Belanja Barang dan Jasa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal diantaranya biaya transportasi dan penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Tak hanya itu, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 409 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 172 Tahun 2015, tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap.

“Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya penginapan kepada para pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp449.671.000,” sebut BPK RI dalam LHP.

Lantas kenapa temuan itu bisa terjadi? Menurut LHP BPK RI, Kepala SKPK terkait selaku Pengguna Anggaran, kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas belanja perjalanan dinas pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dipimpinnya.

Lanjut BPK RI PPTK atas kegiatan terkait kurang optimal dalam melakukan verifikasi atas bukti- bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas.

Selain itu para pelaksana perjalanan          dinas  tidak   mematuhi      ketentuan      terkait pertanggungjawaban biaya penginapan yang sah.

Itu sebabnya, BPK RI atas permasalahan tersebut,  Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Kepala SKPK terkait, mengakui temuan BPK dan meminta kepada pelaksana perjalanan dinas untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dengan menyetorkannya ke Kas Daerah.

BPK RI juga merekomendasikan Bupati Aceh Barat Ramli MS, agar menginstruksikan Kepala SKPK terkait selaku Pengguna Anggaran untuk meningkatkan pengawasan atas belanja perjalanan dinas pada SKPK yang dipimpinnya, juga memerintahkan PPTK supaya lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas bukti- bukti pertanggungjawaban pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas serta BPK RI meminta Bupati Aceh Barat menarik kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp449.671.000 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Dari temuan berdasarkan LHP BPK RI tanggal 16 Juni 2020, disebutkan rekomendasi itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menindaklanjuti kelebihan pembayaran dengan setoran ke Kas Daerah sebesar Rp245.607.000.

Komentar

Loading...