Terkait Permintaan Agung Laksono

Langkah TM. Nurlif Menuju Senayan 2019 di Ujung Tanduk?

Langkah TM. Nurlif Menuju Senayan 2019 di Ujung Tanduk?
dok.MODUSACEH.CO

Banda Aceh | Jika permintaan atau usulan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, dikabulkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, terkait tak menerima mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg) menuju Pileg 2019. Maka, dapat dipastikan langkah Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, TM. Nurlif akan tersandung menuju kursi DPR RI, Senayan, Jakarta. Sebab, ini soal menjaga marwah Partai Golkar sesuai slogan saat ini yaitu “Golkar Bersih”. “Dewan Pakar mengusulkan, agar jangan mencantumkan daftar caleg dari mereka yang pernah menjadi narapidana, apa lagi karena kasus korupsi,” kata Agung Laksono, di Kantor DPP Golkar, Selasa (17/4/2018) malam.

TM Nurlif sendiri dikabarkan akan maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Golkar mewakili daerah pemilihan (Dapil II) Aceh pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Jika kabar ini benar, berarti dia akan mengadu nasib kedua, setelah gagal menjadi calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2017 lalu.

Seperti diwartakan kabargolkar.com. Agung Laksono meminta DPP Golkar mendukung usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak menempatkan mantan narapidana kasus korupsi dalam daftar caleg. “Karena itu, Dewan Pakar meminta DPP sungguh-sungguh memerhatikan prinsip prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela dalam menetapkan daftar caleg di semua tingkatan dan memperkuatnya dengan pakta integritas,” lanjut dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan dua opsi untuk mengatur larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Kedua opsi ini memiliki substansi yang sama, hanya perbedaan redaksional pada Peraturan KPU (PKPU) yang kini tengah dibahas. “Norma tersebut akan dilakukan sebagaimana yang tertera dalam (rancangan) PKPU. Secara teknis opsi dua akan diberlakukan pada parpol, tapi tetap substansi sama tidak boleh caleg mantan napi korupsi,” tutur Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Selasa (17/4/2018).

Wahyu menjelaskan, opsi pertama akan sesuai dengan rancangan PKPU tentang Pencalonan. Di dalam pasal 8 ayat 1 Huruf j rancangan PKPU menyebutkan bakal calon anggota legislatif (caleg) bukan mantan narapidana korupsi. Apabila pasal ini tidak diterima, kata Wahyu, KPU akan membuat opsi kedua yang punya substansi yang sama, namun lebih masuk ke dalam ranah parpol. Opsi kedua ini memberikan syarat kepada partai politik melakukan rekrutmen caleg yang bersih. Kedua opsi ini, tutur Wahyu, tidak hanya bisa memilih salah satu, melainkan saling menguatkan. “Sebab substansinya sama. Jadi, bukan berarti opsi A lebih keras dari opsi B,” ujar Wahyu.

Sekedar mengulang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, akhirnya memberhentikan TM Nurlif dari kursi anggota badan tersebut. Pemberhentian ini terkait dengan status Nurlif sebagai tersangka suap pemberian cek pelawat paska pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Nurlif diberhentikan sementara sejak 20 Oktober 2010 melalui Surat Keputusan Ketua BPK Nomor 12/K/I-XIII.2/10/2010 yang ditandatangani Ketua BPK, Hadi Purnomo.

Keputusan ini sesuai dengan penetapan 26 anggota DPR RI sebagai tersangka saat itu, karena suap pemberian cek pelawat usai pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. Saat itu, pemilihan dimenangkan Miranda Swaray Goeltom.

20180419-tm-nurlif1

Nurlif menjadi tersangka karena menerima Rp 550 juta usai pemilihan. Ketika itu Nurlif duduk sebagai anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Partai Golkar. KPK menyangkakan para mantan anggota DPR itu melanggar ketentuan mengenai penyuapan yakni Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tak lama kemudian atau Jumat, 17 Juni 2011. TM Nurlif bersama Baharuddin Aritonang, Asep Ruchimat Sudjana, Reza Kamarullah dan Hengky Baramuli dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap dalam proses pemilihan tersebut. Kelimanya dinyata terbukti dan bersalah oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," ujar Ketua Majelis Eka Budi Prijatna membacakan vonis di pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (17/6/2011).

Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan bagi kelimanya. Majelis menjerat kelimanya dengan dakwaan kedua yaitu Pasal 11 undang-undang pemberantasan Tipikor. Hukuman ini sendiri jauh lebih ringan dari tuntutan penuntut umum. Adapun yang menjadi pertimbangan meringankan majelis hakim menjatuhkan vonis tersebut adalah para terdakwa telah bertindak sopan selama mengikuti jalannya persidangan, mengalami masalah kesehatan dan tidak menikmati hasil perbuatannya. Sementara yang memberatkan adalah para terdakwa tidak menerapkan unsur kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dan tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberantas praktek korupsi, kolusi, nepotisme.***

Komentar

Loading...