Di Sel Mapolres Lhokseumawe

Langkah Geusyiek dan Bendahara Gampong Ujung Pacu Terhenti

Langkah Geusyiek dan Bendahara Gampong Ujung Pacu Terhenti
MH (45) dan ES (31), Keuchik dan Bendahara Desa Ujong Pacu, Kota Lhokseumawe dititipkan di tahanan Mapolres Lhokseumawe (Foto: Din Pasee)

Lhokseumawe | Kasus dugaan penyimpangan dana desa (gampong) di Aceh kembali bertambah.

Nasib apes ini pula dialami MH (45) dan ES (31), Keuchik dan Bendahara Desa Ujong Pacu, Kota Lhokseumawe. Merekamenjadi pelengkap cerita tak elok itu.

Bayangkan, karena diduga melakukan penyimpangan, pengelolaan dana desa Rp360 juta. Keduanya terpaksa menginap di “hotel prodeo” Mapolres Lhokseumawe. Mereka ditahan pihak Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe, mulai Kamis sore kemarin.

Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Dr. Mukhlis, S.H., M.H, didampingi Kasi Intelijen Miftahudin, S.H., dan Kasi Pidana Khusus Saifuddin, S.H., M.Hz, Jumat (16/10), membenarkan penahanan ini.

Kasi Intel Jaksa Miftahuddin mengatakan, kedua tersangka terjerat dugaan pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana Desa Ujung Pacu Rp360 juta.

Ironisnya, ketika diminta pertanggung jawaban soal raibnya dana desa tadi, Geusyik dan Bendahara desa ini malah sama-sama tidak mengakuinya dan saling tuding kesalahan.

Tapi, itu tak membuat aparat penegak hukum goyang. Kata Miftahudin, S.H.

Kedua tersangka terpaksa ditahan di Rutan Polres Lhokseumawe, lantaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, menolak titipan tahanan selama masa pandemi Covid-19.

"Kedua tersangka ditahan selama 20 hari, mulai 15 Oktober sampai 3 November 2020 di Rutan Polres Lhokseumawe," ujarnya.

Berawal dari pemeriksaan Inspektorat Kota Lhokseumawe, terkait dana Desa tahun 2019 yang dikelola Gampong Ujong Pacu.

Sesuai aturan, bila ditemukan adanya penyimpangan anggaran, maka diberikan kesempatan kepada Geusyik dan jajarannya untuk memperbaiki.

Karena yang terpenting, uang yang sudah dipakai untuk kepentingan tertentu harus ada pertanggungjawaban yang jelas, sehingga bisa diterima sesuai peraturan berlaku.

Ternyata, ditemukan Rp360 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu Geusyik mengembalikan sekitar Rp73 juta ke kas gampong. Namun, 20 hari kemudian uang itu ditarik kembali hingga berapa bulan tidak jelas pertanggungjawabannya.

“Sesuai ketentuan, kalau diperiksa pengawas internal, ada waktu 60 hari harus dikembalikan. Ternyata tidak ada iktikad baik dari penyelenggara gampong untuk mengembalikan uang yang menjadi temuan dugaan penyimpangan itu. Sehingga kami melakukan penyelidikan pada awal Agustus 2020," ungkapnya Miftahudin.

Miftah mengaku  selama proses penyelidikan, pihaknya sudah menyarankan supaya Geusyik menindaklanjuti dengan iktikad baik dan mengembalikan uang negara.

"Ternyata uang itu tidak bisa dikembalikan, karena memang tidak ada lagi sumber keuangannya. Kemudian kita melakukan penyidikan sejak 7 September 2020 sampai hari ini. Alat bukti sudah kita kumpulkan, ahli telah kita hadirkan, dan hasil penghitungan sementara terhadap kerugian keuangan negara oleh Inspektorat memang sudah ada," paparnya.

Nah, awalnya penyidik memeriksa MH dan ES sebagai saksi. Lalu, dinaikkan statusnya sebagai tersangka, sesuai alat bukti ada serta keterangan saksi, keterangan ahli. Termasuk keterangan calon tersangka.

20201016-tahan

MH (45) dan ES (31), Keuchik dan Bendahara Desa Ujong Pacu, Kota Lhokseumawe tiba di ruang tahanan Mapolres Lhokseumawe (Foto: Din Pasee)

Sehingga, saat ini keduanya diperiksa sebagai tersangka. Lalu, penyidik merasa perlu melakukan penahanan.

"Karena ada keterangan-keterangan yang saling bertentangan antara kedua tersangka. Kalau kita biarkan dia di luar, takutnya ada hal-hal yang ekses negatif terhadap tersangka ini, karena keduanya saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.

“Bila keduanya tidak ditahan, maka dikhawatirkan bisa kehilangan alat bukti seiring dengan upaya mencari alat bukti lain yang tidak bisa dipengaruhi oleh tersangka,” sebut Miftahudin.***

Komentar

Loading...