Pansus DPRA Terhadap LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2019 (bagian dua)

Kualitas Pelayanan dan Budaya Kerja RSUDZA Banda Aceh Masih Sangat Rendah

Kualitas Pelayanan dan Budaya Kerja RSUDZA Banda Aceh Masih Sangat Rendah
Pasien sempat terjatuh di RSUDZA Banda Aceh (Foto: mediaaceh.com)
Rubrik

Urusan kesehatan yang dilaksanakan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin (RSUZA) Aceh, menjadi isu penting dan catatan DPR Aceh. Sebab, berdasarkan pencermatan dan aspirasi masyarakat, kualitas pelayanan dan budaya kerja di rumah sakit plat merah ini masih sangat rendah.

MODUSACEH.CO | “Sesungguhnya persoalan ini merupakan masalah mendasar dari tahun ke tahun sehingga tetap menjadi keluhan masyarakat”. Begitu ungkap Iskandar Usman Al Farlaky, Juru Bicara Pansus LKPJ Gubernur Aceh tahun anggaran 2019, dalam Rapat Paripurna DPR Aceh, Jumat, 24 Juli 2020 lalu di Banda Aceh.

Tak hanya itu, ada pula persoalan yang perlu dicermati terkait manajemen dan tata kelola pelayanan di RSUZA. Contoh etika. Nah,  tenaga medis saat melayani pemeriksaan pasien tidak mengindahkan prosedur pelayanan, seperti menggunakan handphone dan berbicara yang tidak perlu.

Kedua, budaya kerja. Masih adanya pengelompokan atau blok kerja tertentu yang terbangun dalam manajemen RSUZA. Blok kerja tertentu ini, mendominasi dan memberi pengaruh besar terhadap manajemen kerja RSUZA secara keseluruhan.

Ketiga, pelanggaran etika yang tidak diproses; dalam kapasitas RSUZA sebagai Rumah Sakit Pendidikan, diketahui muncul persoalan etika/skandal mesum yang dilakukan salah satu mahasiswa.

Tetapi masalah tersebut ditutupi dan tidak diproses manajemen RSUZA. Persoalan ini menjadi penting dicermati karena status RUSDZA Banda Aceh sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Karena itu, harusnya menjadi teladan bagi profesi tenaga kesehatan, ditambah adanya pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.

Dalam pertemuan pembahasan anggaran beberapa kali telah disampaikan. Pemeliharaan ruang pasien, pemantauan sarana dan pembenahan sarana yang rusak, harus mendapatkan perhatian yang serius agar pasien mendapatkan pelayanan maksimal.

Kenyataannya masih terdapat sarana yang rusak dan tidak layak pakai dan masih saja dibiarkan. “Atas kondisi tersebut, DPRA meminta kepada saudara Plt Gubernur Aceh untuk memperhatikan bangunan gedung, dan melakukan pembenahan yang ada secara keseluruhan,” desak Iskandar.

Diantaranya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus terpenuhi. Karena kondisi tersebut, DPRA meminta kepada Plt Gubernur Aceh untuk dapat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit termasuk 5 (lima) Rumah Sakit Rujukan Regional dan harus dituntaskan pada tahun 2022.

Kegiatan pendampingan ibu hamil melalui penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu dan bayi beresiko tinggi, menurut pandangan DPRA perlu dipertanyakan, karena ternyata masih ditemukan adanya ibu hamil beresiko tinggi yang meninggal dan tidak terdeteksi.

Secara terpisah, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin juga menyorot soal Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata.

Katanya, berdasarkan LHP BPK RI terhadap Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019 ditemukan adanya kerugian negara mencapai Rp1,5 miliar pada pembangunan Gedung Oncology Center Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Temuan kerugian itu terkait PPh dan PPN saat tender yang dimenangkan KSO APG-AS (PT Adhi Persada Gedung dan PT Andesmont Sakti).

“Uang muka yang sudah disetorkan kepada pihak perusahaan pemenang tender sebesar Rp 11.8 miliar (belum termasuk PPn dan PPh). Dimana PPh dan PPN yang harus disetorkan kembali ke kas Pemerintah Aceh itu mencapai Rp1,5 miliar,” ungkap Dahlan, mengutip LHP BPK tadi.

Sebelumnya, proyek tersebut dimenangkan KSO APG-AS (PT Adhi Persada Gedung dan PT Andesmont Sakti). Salah satu perusahaan yang ikut dalam tender ini yaitu PT MAM Energindo, kemudian keberatan, terkait dimenangkannya perusahaan tersebut.

Lalu, PT MAM Energindo mengajukan keberatan atas kemenangan perusahaan itu. Berbagai cara ditempuh PT MAM Energindo. Bahkan, melaporkan proses tender itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Alasannya, karena tidak menghiraukan keberatan yang diajukan PT MAM Energindo, sehingga Pengguna Anggaran (PA) RSUDZA, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan melakukan perikatan kerja dengan PT. Adhi Persada Gedung-PT. Andesmont Sakti KSO.

Ini sesuai tandatangan kontrak Nomor: 027/12079/02.A/2019, Senin, 30 Desember 2019 dengan Nilai Kontrak Rp 219 miliar. Bahkan di hari yang sama, pihak RSUDZA juga melakukan pembayaran uang muka kerja berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00407/SPM-BL/1.01.02.02/2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00400698/LS-BL/2019, Rp 13,5 miliar melalui rekening KSO APG-AS pada Bank Mandiri Kantor Pusat Banda Aceh.

Setelah menempuh berbagai proses dan keberatan yang diajukan PT. MAM Energindo serta adanya surat dari Inspektorat Aceh, sehingga proyek tender yang dimenangkan KSO APG-AS (PT Adhi Persada Gedung dan PT Andesmont Sakti) terpaksa dibatalkan.

Atas pembatalan itu, Inspektorat Aceh meminta kepada perusahaan pemenang tender untuk segera mengembalikan uang muka yang sudah diserahkan dengan nilai Rp 13,5 miliar (sudah termasuk PPh dan PPN).

“Dalam LHP BPK Aceh, memang uang muka sebesar Rp11,5 miliar yang sudah dikembalikan perusahaan. Namun, PPN dan PPh yang sudah dipotong Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, Rp 1,5 miliar belum dikembalikan ke kas Pemerintah Aceh,” ungkap Dahlan.

Masih sesuai LHP BPK RI. Dalam laporannya menyampaikan. Terhadap kejadian itu, Pemerintah Aceh akan dirugikan sebesar Rp1,5 miliar atas potongan PPN dan PPh untuk proyek yang dibatalkan.

“Nah, jika uang itu tidak disetor kembali ke kas Pemerintah Aceh. BPK berkesimpulan bahwa hal itu terjadi karena Direktur RSUDZA, belum melaksanakan upaya permohonan pengembalian PPN dan PPh ke kantor pajak. Untuk itu, BPK merekomendasikan Plt Gubernur Aceh, agar memerintahkan Direktur RSUDZA selaku Pengguna Anggaran (PA), mempertanggungjawabkan pengembalian PPN dan PPh yang belum disetor ke kas Pemerintah Aceh Rp 1,5 miliar,” jelas Dahlan.

Sementara itu, Direktrur RSUDZA, Azharuddin kepada media pers di Banda Aceh mengaku. Mengenai temuan tadi sudah diselesaikan sebelum Pemerintah Aceh mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "RSUDZA wajib menyelesaikan dan sudah clear," kata Azharuddin.***

Komentar

Loading...