Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Diduga Dokumen 15 Paket MYC tak Sesuai Permen PUPR14/2020

Koordinator LPLA: Syarat Izin Prinsip Dirikan AMP Diskriminatif  

Koordinator LPLA: Syarat Izin Prinsip Dirikan AMP Diskriminatif  
Koordinator LPLA Nasruddin Bahar (Foto: acehtrend.com)
Rubrik

Banda Aceh I Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) mendesak Pemerintah Aceh untuk melakukan lelang ulang 15 paket proyek multi years contract (MYC). Alasannya, tak sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) PUPR No:14/2020.

“Kami mendesak tersebut, karena syarat setiap calon penyedia yang mengajukan penawaran, wajib melampirkan Surat Izin Prinsip Mendirikan AMP dari pemerintah setempat. Ini persyaratan diskriminatif,” tegas Koordinator LPLA Nasruddin Bahar kepada media ini, Rabu sore di Banda Aceh.

Menurut Nasruddin, syarat izin prinsip mendirikan AMP, merupakan syarat berkontrak dan bukan syarat untuk ikut tender sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

“Hanya penyedia tertentu saja yang sudah mendapatkan izin prinsip tersebut. Karena itu, LPLA meminta persyaratan diskriminatif tersebut dihilangkan,” ungkap Nasruddin.

Itu sebabnya, Lembaga Pemantau Lelang Aceh meminta BPKP Aceh dan APIP Aceh, membatalkan hasil penetapan pemenang tender 15 paket MYC, karena dokumen pemilihan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku yaitu, Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020, tentang standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi melalui penyedia.

Selain itu, Pokja pemilihan sebut Nasruddin juga perlu melakukan review dokumen pemilihan. Terutama menyangkut tahun anggaran. Sebab, dalam dokumen pemilihan masih menggunakan 3 tahun anggaran yaitu; 2020,2021 dan 2022.

“Faktanya, anggaran 2020 sudah tidak bisa digunakan lagi. Pokja melakukan review penambahan syarat personil manajerial dengan melampirkan surat persetujuan APIP Aceh dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aceh,” jelas Nasruddin.

Apresiasi Kepada BPKP dan APIP Aceh

Sementara itu, LPLA memberikan apresiasi kepada BPKP dan APIP Aceh atas temuan 4 paket MYC yang diduga melakukan pengaturan atau persekongkolan dan telah memberikan  rekomendasi tender ulang kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

“LPLA bukan hanya mencium adanya persekongkolan tapi lebih dari itu. Dokumen pemilihan juga tidak sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku yaitu; Permen PUPR Nomor 14/2020,” ungkap Nasruddin.

Menurut dia, masukkan ini sengaja disampaikan kepada BPKP dan APIP Aceh. Termasuk kepada Gubernur Aceh agar tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari.

“Maka LPLA meminta Gubernur Aceh membatalkan 15 Paket MYC dan segera melakukan tender ulang,” desak Nasruddin Bahar.***

Komentar

Loading...