Breaking News

Gawat! Periode Desember 2020-Juni 2021 Ada 83 Nelayan Hilang di Laut

Koordinator DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan: Mendesak Program Asuransi Untuk Nelayan

Koordinator DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan: Mendesak Program Asuransi Untuk Nelayan
Tim SAR mencari Kambia, nelayan asal Desa Kumbung, Kabupaten Bangka Selatan (Basel) dikabarkan hilang di laut. Minggu (11/010/2020). Foto: radarbangka.co.id
Rubrik
Sumber
dari berbagai sumber

MODUSACEH.CO I Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohd Abdi Suhufan menegaskan, perlunya desakan untuk terobosan implementasi program asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI terhadap para nelayan di Indonesia.

Itu bisa dilakukan KKP maupun perusahaan penyelenggara asuransi, bekerja sama dengan HNSI atau Serikat Pekerja Perikanan. Tujuannya, untuk meningkatkan jangkauan kepesertaan asuransi bagi nelayan dan ABK terutam di wilayah dan sentra nelayan di lokasi-lokasi terpencil.

Pendapat tersebut disampaikan Abdi kepada media pers di Jakarta, Minggu kemarin. "Dari 42 insiden tersebut, kami mencatat 142 orang korban dengan rincian 83 hilang, 14 meninggal dan 42 selamat. Rata-rata dalam satu bulan 7 kejadian dialami nelayan dan pasti memakan korban," ungkap Abdi.

Selain itu, dari periode Desember 2020 hingga Juni 2021, tercatat ada sebanyak 83 nelayan yang hilang di laut akibat musibah dan kecelakaan laut.

Ia juga mengungkapkan, mayoritas kecelakaan tersebut dialami oleh perahu nelayan yang berukuran di bawah 10 GT (gross tonnage).

Untuk itu, ujar Abdi, kementerian teknis seperti KKP dan Kementerian Perhubungan perlu meningkatkan strategi perlindungan nelayan kecil agar mengurangi jatuhnya korban nelayan yang sedang mencari nafkah di tengah laut.

Menurut dia, program asuransi nelayan yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menjangkau nelayan di daerah terpencil dan perlu inovasi pelayanan sebab selama ini sulit di akses.

Apalagi, Koordinator DFW Indonesia mengemukakan bahwa banyaknya insiden yang dialami kapal nelayan ini mengindikasikan tingginya tingkat kerentanan nelayan ketika mencari nafkah.

"Mereka bekerja tanpa perlindungan diri, minim sarana keselamatan, dan beberapa tanpa asuransi," kata Abdi. Sedangkan untuk program asuransi nelayan selama ini, ia berpendapat bahwa hal tersebut masih sarat birokrasi dan prosedural sehingga sulit diakses oleh nelayan.

Seperti diwartakan laman antaranews.com, Minggu kemarin. Menurut Abdi, indikasi dari hal tersebut dapat terlihat antara lain dari program asuransi nelayan yang diatur dalam ketentuan tersebut belum banyak diketahui nelayan.

"Banyak nelayan dan ABK yang tidak mengetahui tentang program dan skema asuransi tenaga kerja bagi nelayan dan ABK sebagai kelompok pekerja Bukan Penerima Upah," kata Abdi.

Sementara itu, peneliti DFW Indonesia, Subhan Usman meminta kepada KKP untuk meningkatkan perhatian dan intervensi kepada kelompok nelayan kecil dan tradisional.

"Kami khawatir, KKP saat ini fokus pada pengembangan perikanan skala besar atau industry karena mengejar target PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)," kata Subhan.

Padahal, ia mengingatkan bahwa perikanan skala kecil adalah mayoritas dari usaha perikanan Indonesia saat ini, yaitu 99,16 persen struktur armada perikanan Indonesia adalah kapal dengan bobot di bawah 30 GT.***

Komentar

Loading...