Tindaklanjut Pengaduan Aidil dan Proses Hukum Terhadap Akrim

Komnas HAM Saran Kapolda Aceh Gunakan UU Pers

Komnas HAM Saran Kapolda Aceh Gunakan UU Pers
Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh, Sepriadu Utama SH (Foto: dok.MODUSACEH.CO)
Rubrik

Banda Aceh | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Aceh, menyarankan Kapolda Aceh agar penyidik (Polres Aceh Barat) mengunakan Undang-Undang No:40/1999, tentang pers (khusus), disamping KUHP dan KUHAP serta perudang-undangan terkait lainnya.

Saran dan permintaan itu, terkait pengaduan Aidil Firmansyah, wartawan MODUS ACEH liputan Aceh Barat dan Nagan Raya, yang mengalami teror dan ancaman pembunuhan dengan mengunakan senjata api, Minggu dini hari, 5 Januari 2020 di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

“Berdasarkan asesmen dan penilaian awal atas materi pengaduan yang disampaikan pengadu kepada Komnas HAM, mata telah disimpulkan bahwa kasus pengancaman dan intimidasi yang dialami pengadu adalah terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan profesinya sebagai wartawan (jurnalis). Karenanya kami menyarankan agar penyidik kasus tersebut mengunakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers (khusus),  disamping KUHP dan KUHAP serta perudang-undangan terkait lainnya,” tulis Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh, Sepriadu Utama SH.

Surat tanggal 10 Januari 2020, dengan Nomor: 557/PMT 3.5 1/I/2020 ini ditujukan kepada Kapolda Aceh di Banda Aceh.  Salinannya disampaikan kepada Ketua Komnas HAM RI di Jakarta, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI di Jakarta serta Aidil Firmansyah sebagai pengadu.

Selain itu, pada tanggal yang sama, Komnas HAM RI Perwakilan Aceh, juga mengirim surat kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI di Jakarta.

Dari ketua surat tersebut, pada intinya menjelaskan bahwa, kasus yang dialami Aidil Firmansyah, wartawan MODUS ACEH, berkaitan dengan tugasnya sebagai wartawan atau jurnalis.

“Bahwa, ancaman dan intimidasi sebagaimana yang dialami oleh pengadu adalah terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan profesinya sebagai wartawan (jurnalis) dan tidak ada kaitan sama sekali dengan urusan pribadi antara pengadu dengan Akrim, Direktur PT.TUAH AKFI UTAMA,” tulis surat tersebut.

Terkait perlindungan terhadap Aidil, Komnas HAM RI Perwakilan Aceh dalam suratnya menyebutkan. “Pasca peristiwa pengancaman dan intimidasi yang dialami pengadu (Aidil) dan setelah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Komnas HAM, pengadu masih mengalami trauma dan ketakutan dan karenanya, pengadu harus tinggal di Banda Aceh untuk sementara waktu. Selain itu, pengadu juga mengkhawatirkan kondisi keluarganya di Meulaboh yang juga didatangi oleh orang-orang yang tidak dikenal dan berbicara dengan keluarga terkait dengan peristiwa tersebut”.***

Komentar

Loading...