Komite I DPD RI Minta Presiden Tandatangani RPP Detada dan Desertada

Komite I DPD RI Minta Presiden Tandatangani RPP Detada dan Desertada
Fachrul Razi menerima Tim Pembentukan Kota Panton Labu (Foto: Ist)
Penulis
Sumber
Reporter Banda Aceh

Jakarta | Pimpinan Komite I H. Fachrul Razi, MIP kembali meminta pemerintah pusat, melalui Kemendagri RI untuk segera menyiapkan RUU Desertada dan Detada. Tujuannya, agar Presiden Jokowi segera menandatangani RUU tersebut sebagai celah hukum lahirnya DOB (Daerah Otonomi Baru) seluruh Indonesia.

Itu disampaikan Fachrul Razi saat menerima tim calon daerah otonomi baru (CDOB) Kota Panton Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara di ruang pertemuan DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019.

Dia berjanji konsisten dan konsen memperjuangkan daerah otonomi baru (DOB) untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah.

Fachrul juga meminta pemerintah segera mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP), tentang penataan daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) sebagai dasar pemekaran daerah dan melakukan verifikasi faktual dengan membentuk tim independen.

”Kami meminta pemerintah segera tandatangani PP Desertada agar pembentukan DOB cepat terwujud,” harap dia.

Fachrul Razi menyatakan, pemekaran Kota Panton Labu sudah masuk dalam usulan baik oleh DPD RI, DPR RI, maupun Kementerian Dalam Negeri. Menurut Fachrul, enam  calon daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten/Kota di Aceh antara laim, calon Kabupaten Aceh Selatan Jaya (ASJA), calon Kabupaten Seluat Besar (Simeulue), calon Kabupaten Aceh Raya (Aceh Besar), calon Kota Meulaboh, calon Kabupaten Aceh Malaka, dan calon Kota Panton.

“Pemekaran itu komitmen nawacita Jokowi untuk membangun daerah, tujuan lahirnya tambahan Kabupaten/Kota adalah efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan Daya Saing Nasional dan Daya Saing Daerah,” imbuhnya.

Menurut Senator asal Aceh ini, Presiden Jokowi pernah berjanji dalam kampanye saat melakukan kunjungan ke Papua untuk membuka keran DOB.

“Kita akan tuntut janji itu, dan kita yakin Presiden Jokowi sangat berpihak kepada daerah dan pemekaran akan segera terwujud,” tegasnya.

Fachrul Razi juga menyebutkan Komite I DPD RI Konsisten dan konsen memperjuangkan adanya DOB, yang disesalkan pemerintah hanya melihat dari sisi anggaran bahwa pemekaran itu menyerap banyak anggaran yang saat ini difokuskan kepada pembangunan infrastruktur.

“Kami menyayangkan dan menyesalkan alasan moratorium DOB adalah kurangnya dana dari APBN, padahal jika kita menilik banyak BUMN yang pailit setiap tahun dan ditopang disuntik oleh anggaran negara. Jika dana tersebut dapat dialihkan ke daerah untuk mewujudkan DOB itu akan cukup dan saya yakin lebih bermanfaat,” ungkapnya.***

Komentar

Loading...