Program Penanggulangan Covid-19 di Desa

Komite I DPD RI Jalin Sinergi dengan Kemendes RI

Komite I DPD RI Jalin Sinergi dengan Kemendes RI
Ketua Komisi I DPD RI Fachrul Razi memimpin Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Desa PDTT RI yang berlangsung secara daring (Foto: Ist)

Jakarta | Komite I DPD RI dan Kemendes akan bersinergi dalam Program Penanggulangan Covid-19 di desa. Kesepakatan itu merupakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Desa PDTT RI yang berlangsung secara daring, 8 September 2020 lalu.

Ketua Komite I, Fachrul Razi, Sabtu, 12 September 2020 menyebut. Komite I DPD RI dan Kemendes PDTT RI akan saling bersinergi dengan Komite I DPD RI dalam pelaksanaan program-program penanggulangan Covid-19 di desa.

Dia berharap, dengan sinergitas ini, selain program-program penanganan Coovid-19, juga ada pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) yang merupakan jaring pengamanan sosial bagi desa. Tujuannya, agar tepat waktu dan tepat sasaran.

20200912-mendes

(Foto: Ist)

"Sinergitas ini juga diharapkan juga berlaku dalam mengawasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa," ujar Fachrul Razi.

Rapat Kerja Komite I DPD RI ini dipimpin langsung Ketua Komite I, Fachrul Razi, didampingi Wakil Ketua Komite I, Abdul Khalik, Djafar ALqatiri, dan Fernando Sinaga.

Hadir juga anggota Komite I, GKR Hemas; Agustin Teras Narang; Habib Ali Alwi; Achmad Sukisman; Lily Salurapa; Leonardy Harmainy; Badikenita Sitepu; Maria Goreti; Filep Wamafma; Otopianus Tebay; Amang Syafrudin; A. Hudarni Rani; Richard Hamonangan Pasaribu; Jialyka Maharani; Almalik Pababari; dan Dewa Putu Ardika Saputra.

Sementara dari Kemende PDTT dihadiri langsung Menteri Desa PDTT RI yakni A. Halim Iskandar dan Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi beserta jajaran.

Menurut senator asal Aceh ini, desa haruslah menjadi perhatian serius pemerintah khususnya dalam pembangunan dan menjadi perhatian pemerintah dengan berbagai program dan kebijakan yang mampu mempercepat pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Hanya saja ada beberapa catatan yang mesti dibenahi Kemendes PDTT RI, khususnya bagaimana desa menghadapi berbagai persoalan dalam penanganan Covid-19.

Sementara beberapa hal yang menjadi catatan dari anggota Komite I, berkaitan dengan Desa Adat yang berada di kawasan hutan adalah, terkait  perkembangan program Padat Karya Tunai Desa.

"Banyak regulasi turunan yang harus menjadi acuan bagi desa; nasib dana desa yang bersumber dari APBN ke depan, dengan adanya UU Nomor 2/2020 yang menghapus Pasal 72 UU Desa; pemekaran desa; koordinasi dengan Pemda; dan kesejahteraan perangkat Desa," sebut Fachrul Razi.

Inilah Kesimpulan Rapat Kerja Komite I DPD RI Bersama Menteri Desa PDTT RI 

  • Komite I DPD RI meminta Kemendes PDTT untuk menyederhanakan regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan Dana Desa, untuk penanganan Covid-19 dengan tetap memperhatikan asas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
  • Komite I DPD RI meminta Kemendes PDTT RI dapat bersinergi dengan Komite I DPD RI dalam pelaksanaan program-program penanggulangan Covid-19 di desa dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, agar tepat waktu dan sasaran serta dalam mengawasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPD RI; dan
  • Komite I DPD RI sepakat dengan Kemendes PDTT RI untuk dapat melibatkan Komite I DPD RI dalam Kegiatan Digitalisasi Desa dan Program Percepatan Pembangunan Desa lainnya tahun 2020-2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

Komentar

Loading...