Terkait Alokasi Anggaran Pilkada 2022 dan Komitmen Pemerintah Aceh

Komisioner KIP Aceh Munawarsyah: Plt.Gubernur Aceh Nova Iriansyah Isyaratkan Keraguan

Komisioner KIP Aceh Munawarsyah: Plt.Gubernur Aceh Nova Iriansyah Isyaratkan Keraguan
Divisi Teknis Penyelenggaran Pemilu, Komisioner Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh Munawarsyah (Foto: Ist)

Banda Aceh | Komisioner Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh Munawarsyah menilai. Alasan Plt.Gubernur Aceh Nova Iriansyah terkait pembahasan usulan rencana kegiatan anggaran belanja pelaksanaan Pilkada Aceh Serentak Tahun 2022, menunggu revisi UU Pemilu dan Pilkada, mengisyaratkan adanya keragu-raguan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Sementara, UU No: 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan  Aceh, pada Pasal 65 ayat (1) jelas menyebut. “Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Walikota/Wakil Walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali, melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil”.

Pendapat itu disampaikan Munawarsyah, Komisioner KIP Aceh yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaran Pemilu, melalui siaran pers pada media ini, Rabu sore di Banda Aceh.

Munawarsyah mengutip hasil kesepakatan Rakor Komisi I DPRA dengan Komisi A DPRK se-Aceh, Pemerintah Aceh, KIP Aceh dan Panwaslih Aceh, Senin lalu. Hasilnya, menyampaikan komitmen kesepakatan tersebut kepada pemerintah pusat.

“Sebagai penyelenggara Pemilu tentunya kami dari KIP Aceh mendorong dan mengapreseasi langkah-langkah tersebut,” ujar Munawarsyah Komisioner KIP Aceh.

Namun jelasnya, pembahasan usulan rencana kegiatan anggaran belanja pelaksanaan Pilkada Aceh Serentak Tahun 2022, yang menurut Plt. Gubernur Nova Iriansyah menunggu putusan pemerintah pusat, karena ada revisi UU Pemilu dan Pilkada, apakah dilaksanakan pada tahun 2022 atau tidak. Ini menyiratkan adanya keraguan dari Plt  Gubernur Aceh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Padahal, beban biaya pemilihan telah diatur pada Ayat (3) dan (4) bahwa. “Biaya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBA dan biaya pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBK dan APBA”.

Itu sebabnya ujar Munawarsayah, jika harus menunggu selesainya perubahan regulasi terkait revisi UU Nomor: 10 Tahun 2016, tentang Pilkada dan UU Nomor: 7 Tahun 2017, tentang Pemilu, yang saat ini RUU Pemilu tersebut akan atau sedang dalam pembahasan Komisi II DPR RI, baru kemudian Pemerintah Aceh memasukkan anggaran Pilkada tahun 2021. Maka, berpotensi tidak memungkinkan lagi secara waktu.

“Sebab pembahasan RUU Pemilu dipastikan membutuhkan waktu lama, pertengahan tahun 2021 belum tentu selesai. Dampaknya waktu pengajuan dan pembahasan anggaran APBA tahun 2021 telah terlewati. Proses pembahasan anggaran di TAPA dan TAPD pasti juga membutuhkan waktu, apalagi mekanisme anggaran sekarang secara e-planing, e-budgeting dan e-komponen,” kritik Munawarsyah.

Karenanya KIP se-Aceh telah mengambil inisiatif, mengusulkan kepada Pemerintah Aceh, tentang rencana kegiatan anggaran Pilkada Serentak Aceh Tahun 2022 pada tahun 2020.

“Secara normal jika AMJ Gubernur Aceh 5 Juli 2022 dan 20 Kab/Kota lainnya juga sekitaran bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2022, maka jadwal kegiatan tahapan Pilkada Serentak Aceh Tahun 2022, setidaknya sudah dimulai sejak bulan Maret 2021 dengan alokasi biaya pemilihan pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022,” ungkap dia.

Maklum, Pilkada Aceh normanya sudah diatur dalam UU 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh yaitu Pasal 65 ayat (1). Begitu juga UU 10 Tahun 2016, tentang Pilkada pada Pasal 199, sesungguhnya sudah menjamin pelaksanaan Pilkada di daerah yang memiliki UU tersendiri.

“Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DIY, Papua, dan Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri,” urai dia.

Ketentuan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024, sebagaimana Pasal 201 Ayat (8) UU 10 Tahun 2016, menjadi salah satu muatan point penting dalam revisi UU Pemilu.

Sebab, draf RUU Pemilu Komisi II DPR RI tanggal 6 Mei 2020, sesungguhnya akan mengatur skema penyelenggaraan Pemilu mendatang di Indonesia, yang akan dirancang dalam dua model pemilu yaitu, Pemilu Daerah (memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota).

Nah, pertama diselenggarakan pada tahun 2027, untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan Pemilu Nasional (memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR RI dan DPD) pertama diselenggarakan pada tahun 2029, untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali (Pasal 734).

Demikian juga Pasal 731 dalam RUU Pemilu bahwa, Pilkada serentak Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota hasil Pilkada Tahun 2015, dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020.

Pilkada serentak Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota hasil Pilkada tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022 dan Pilkada serentak Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota hasil Pilkada tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.

“Dalam RUU Pemilu juga memuat Pasal 728 bahwa; ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilu Daerah di Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DIY, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri,” sebut Munawarsyah.

Bahkan pada Pasal 733 disebutkan, Pilkada serentak untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota pada tahun 2020, 2022, dan 2023, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.***

Komentar

Loading...