Ditengah Sorotan Publik dan Aparat Penegak Hukum

Komisi III DPRA Rapat Kerja Tertutup dengan Direksi Bank Aceh Syariah, Ada Apa?

Komisi III DPRA Rapat Kerja Tertutup dengan Direksi Bank Aceh Syariah, Ada Apa?
Pertemuan Direksi PT.BAS dengan Komisi III DPR Aceh (Foto: FB Asrizal Asnawi)
Rubrik

Banda Aceh | Komisi III DPR Aceh, mengelar dapat kerja dengan jajaran Direksi PT. Bank Aceh Syariah (BAS) di Ruang Badan Musyawarah (Bamus), Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Rabu.

Hanya saja, rapat kerja yang semula direncanakan terbuka kepada publik dan media pers, seketika disepakati secara tertutup.

Akibatnya, beberapa wartawan yang telah hadir ke gedung wakil rakyat tersebut, untuk meliput terpaksa keluar dan menunggu di luar.

Misal, saat wartawan media ini memasuki ruang pertemuan, langsung dipertanyakan oleh salah satu staf dari PT. Bank Aceh Syariah (BAS). Dia mengaku mendapat teguran dari Ketua Komisi III DPR Aceh Khairil Syahrial (Partai Gerindra). 

Setelah berkomunikasi dengan Khairul, staf tadi meminta media ini untuk meninggalkan ruangan, karena alasan pertemuan tertutup. Aneh!

Keputusan mendadak ini tentu saja menimbulkan sejumlah tanda tanya. Sebab, selain tanpa pemberitahuan atau papan informasi di ruang Bamus. Anggota Komisi III DPR Ace dari Fraksi PAN, Asrizal Asnawi, sehari sebelumnya atau Selasa, 2 Mei 2020, telah mengunggah pertemuan tersebut melalui media sosial (medsos) facebook.

Bahkan, rencana tadi juga sudah dipublikasi beberapa media siber. "Besok itu kita tindaklanjuti hasil Pansus Bank Aceh Syariah yang sempat tertunda karena Covid-19," kata Asrizal melalui siaran persnya kepada media pers. Salah satunya laman acehtrend.com.

Menurut politisi asal dapil VI Aceh (Langsa dan Aceh Tamiang) ini, salah satu isu yang akan dibahas bersama Bank Aceh Syariah adalah kredit kepada Perusahan Kepala Sawit (PKS) di Aceh Tamiang.

Asrizal mengaku tulis theglobal.id, mendapat banyak laporan masyarakat terkait perusahan pemenang lelah PKS Aceh Tamiang senilai Rp 27, 4 miliar.

Tak hanya itu, Bank Aceh Syariah juga menyalurkan pinjaman kredit Rp83 miliar kepada perusahaan tersebut atau tiga kali lipat dari nilai jual PKS dimaksud. Saat ini, tambah Asrizal, perkara dan penyaluran kredit tersebut telah ditangani Polda Aceh.

Namun, sejauh ini Asrizal mengaku belum ada penjelasan resmi sejauhmana perkara ini bergulir. "Menjadi penting bagi kami besok mempertanyakan kepada Direksi Bank Aceh Syariah, kemana uang rakyat Aceh itu dipergunakan," jelas Asrizal.

"Keterangan Direksi Bank Aceh tentu bisa kami teruskan ke masyarakat nantinya," ujar Asrizal. Diakui, pabrik kelapa sawit di Aceh Tamiang yang menjadi objek perkara adalah milik pengusaha lokal yang cukup populer.

Karena itu, Asrizal mengaku terkejut mendapat kabar lelang pabrik tersebut cukup murah dan mendapat kucuran pembiayaan begitu besar dari Bank Aceh Syariah. Selanjutnya, hal krusial kedua adalah kredit para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lagi-lagi, Asrizal banyak mendapat masukan tentang cicilan pembayaran kredit di Bank Aceh yang lebih besar dari bank konvensional. "Kita juga akan pertanyakan, terkait nilai cicilan para ASN yang lebih tinggi di Bank Aceh Syariah ketimbang bank lain, yang tidak berlabel syariah. Mudah-mudahan, besok pihak Bank Aceh Syariah bisa memberi penjelasan terang benderang sehingga bisa disampaikan kembali ke publik secara utuh,” tegas Asrizal.

Begitupun, keinginan Asrizal ternyata tak sesuai kenyataan. Sebab, berbagai pertanyaan terkait berbagai persoalan yang melilit PT. Bank Aceh Syariah (BAS) dan penjelasan dari Direksi PT. BAS kepada wakil rakyat tadi, hanya dikonsumsi sendiri alias tak boleh dipublikasi. Ada apa?

Harusnya, sebagai perusahaan perbankan plat merah milik Pemerintah Aceh yang saham serta modalnya dari APBA dan APBK. Baik PT. BAS maupun DPR Aceh,  harus terbuka kepada publik (rakyat Aceh) sehingga tidak melahirkan berbagai prasangka yang sempat muncul selama ini.

Apalagi, terkait kasus penyaluran kredit Rp83 miliar dari PT. BAS kepada seorang pengusahaan di Aceh, telah masuk ke ranah penyidik Polda Aceh.

Sementara itu, Asrizal Asnawi yang dicegat media ini saat di luar ruang pertemuan mengaku. Awalnya memang disepakati pertemuan itu terbuka untuk media pers. Namun, jelas rapat, anggota Komisi III DPR Aceh dan pihak PT. BAS menyepakati agar berlangsung secara tertutup terhadap media pers.

Ironisnya, beberapa jam kemudian, Asrizal Asnawi justeru mengunggah rekaman video dan foto pertemuan itu melalui akun media sosialnya facebook. Termasuk penjelasan dari Dirut PT. Bank Aceh Syariah.  Jadi, dimana logika pertemuan itu menjadi tertutup?***

Komentar

Loading...