Terkait Peristiwa di Pendapa Bupati Aceh Barat

Komisi I DPRA Fuadri: Rakyat Menunggu Kepastian Hukum

Komisi I DPRA Fuadri: Rakyat Menunggu Kepastian Hukum
Anggota Komisi I DPRA Fuadri/Foto AcehOnline.co

Banda Aceh |  Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fuadri meminta jajaran kepolisian di Polda Aceh, dapat memberi kepastian hukum pada rakyat, terkait dugaan pemukulan yang dilakukan Bupati Aceh Barat Ramli MS terhadap Zahidin alias Tengku Janggot, di Pendapa Bupati pada Februari 2020 lalu.

Wakil rakyat asal Aceh Barat itu menjelaskan, bila berkas perkara tersebut sudah diterima penyidik dari Polda Aceh, maka diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, Fuadri mengaku bagaimana perkembangan kasus tersebut, harus diketahui publik. “Masyarakat bisa tahu apakah kasus ini layak dan memenuhi unsur pidana untuk diteruskan atau tidak tidak,”  ujar Fuadri melalui sambungan telpon, Kamis.

Menurut anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRA itu, sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UPPA) bagian kelima penyelidikan dan penyidikan. Nah, pada Pasal 55 ayat (1) diatur, bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.

Namun pada pasal sama ayat (2) dijelaskan, apabila persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.

“Kalau memang sudah disurati dan sudah 60 hari, sesuai UUPA maka pihak Polda harus menindaklanjuti. Artinya meneruskan proses berikutnya,” kata mantan Wakil Bupati Aceh Barat tersebut.

Nah, soal surat penyidik kepada Presiden sudah diberitakan sejumlah media, karena itu harap bagaimana pun perkembangan kasus dugaan pemukulan ini, harus terbuka dan diketahui publik.

“Harus terbuka. Nanti persoalan bersalah atau tidak, itu persoalan aturan yang ada bagaimana Kepolisian melakukan penyidikan,” kata alumni Unsyiah itu.

Menurut anggota Komisi I DPRA periode 2019-2024 ini, rakyat hari ini menunggu perkembangan kasus dan kepastian hukum. Itu sebabnya, sebagai wakil rakyat yang duduk di komisi I membidangi pemerintahan, harap Fuadri proses hukum tidak dilama-lamakan.

“Kita Komisi I minta proses hukum ini tidak dilama-lamakan, kalau bisa dipercepat,” sebut Fuadri.

Bukan hanya itu, aktivis 98 ini juga menjelaskan, kalau dalam kasus dugaan pemukulan tersebut terbukti bersalah, maka harus diproses. Sebaliknya jika tak terbukti tidak maka harus dihentikan. “Kalau proses damai, hukumnya diizinkan damai, silakan damai. Kalau tidak, silakan diproses hukum,” tegas Fuadri.

Disinggung dalam kondisi wabah virus corona (Covid-19), Fuadri mengaku tak jadi alasan dalam menangani perkara tersebut. Sebab, walau dalam kondisi tidak dibolehkan bertemu secara langsung,  tetapi soal berkas perkara harus ditindaklanjuti.

“Oh masalah permeriksaan saksi, banyak cara yang bisa dilakukan, tidak harus saling berdekatan. Untuk kondisi Aceh sudah pulih, sudah membaik,” ujarnya.

Begitupun, Fuadri yakin Kapolda Aceh akan melakukan semua proses yang ada dengan profesional dan menganut azas praduga tak bersalah. “Kita optimis dengan Pak Kapolda sekarang, mudah-mudahan kasus ini cepat ada titik terangnya dan masyarakat tidak banyak bertanya-tanya lagi tinggal menunggu kepastiannya seperti apa,” harap Fuadri.

Hingga berita ini diwartakan, media ini belum mendapat konfirmasi dari Polda Aceh mengenai kemajuan penyelidikan. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Ery Apriyono belum berhasil dihubungi. Telpon selulernya tidak bisa menerima panggilan, meskipun sempat bordering-tanda masuk. Sedangkan pesan WhatsApp yang dikirim media ini belum ada balasan dan masih centrang dua.

Dikutip dari laman kompas.com, insiden dugaan adu jotos antara Bupati Aceh Barat Ramli MS dengan penagih utang telah dilaporkan ke Polres Aceh Barat, yaitu oleh korban Zahidin, Selasa (18/2/2020). Sementara Kasatreskrim Polres Aceh Barat Iptu Muhammad Isral menjelaskan, pihak telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Polda Aceh.***

Komentar

Loading...