Proyek Jembatan Tak Kunjung Selesai

Koalisi Peduli Aceh Desak Kejati Aceh Usut Tuntas

Koalisi Peduli Aceh Desak Kejati Aceh Usut Tuntas
Massa Koalisi Peduli Aceh (KPA) melakukan aksi demontrasi di Gedung Kejaksaan Tinggi Aceh (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Sejumlah massa dari Koalisi Peduli Aceh (KPA) melakukan aksi demontrasi di Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati), Banda Aceh, Senin, 8 Februari 2021.

Aksi tersebut dilakukan, mensikapi berbagai masalah proyek jalan dan jembatan yang tak kunjung selesai di Aceh.

Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, Syarbaini mengungkap, proyek yang ditargetkan selesai tahun 2022 mendatang, justru sekarang mengalami gangguan.

"Karena itu, kami meminta dan mendesak jajaran Kepolisian serta Kejaksaan segera mengusut tuntas kasus tersebut, karena sampai sekarang pengerjaannya belum selesai tapi sudah dibayar," ungkap dia.

Masih kata Syarbaini. "Berdasarkan audit BPK, perusahan pemenang tender seharusnya melampirkan SKA dalam form sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) atau fasilitas upload kualifikasi lainnya untuk pegawai tetap. Tapi itu tidak dilakukan," ujar dia.

Nah, yang disasar Sarbaini dan rekan-rekan peserta demo adalah, pemenang tender paket Jembatan Samar Kilangan, Kabupaten Aceh Singkil yang dimenangkan PT. Sumber Cipta Yoenanda. Padahal, perusahaan itu diduga tidak memenuhi syarat.

"Proyek tersebut seharusnya tidak memenuhi syarat, karena tidak mencukupi sisa kemampuan keuangan (SKN)," tegas Syarbaini.

Sekedar informasi, anggaran proyek tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2019, Rp 47,99 milliar. Namun SKN perusahaan tersebut hanya berkisar Rp42,4 milliar.

Syarbaini juga mengutip pernyataan Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) bahwa perusahaan itu jelas tidak mencukupi syarat pemenang tender namun tetap saja dipaksakan untuk menang.

Dalam aksi tersebut, Koalisi Peduli Aceh (KPA) mengusung beberapa petisi, antara lain. Pertama, mendesak Kepolisian dan Kejaksan menguusut tuntas pembangunan jembatan kilangan Aceh Singkil, yang diduga terjadi kecurangan dalam proses pelaksanaan serta terindikasi korupsi.

Kedua,  meminta Kejaksaan tinggi menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan temuan BPK RI terhadap anggaran proyek yang bersumber dari APBA. Salah satunya pengerjaan Jembatan Kilangan Aceh Singkil.

20210208-demo2

Foto: Ist

Ketiga, Kejaksaan tinggi Aceh diminat tidak padang bulu dan bersikap tegas dalam mengungkap semua persoalan korupsi di Aceh.

Keempat, Kejaksaan tinggi harus tegas menindak siapa saja yang melakukan pekerjaan di Aceh dengan syarat yang tidak cukup. Dan, kelima, meminta Kejaksaan tinggi untuk mengawal 15 paket proyek multiyears yang tersebar di seluruh Aceh.***

Komentar

Loading...