Kisruh AKD dan Skenario Membungkam DPR Aceh

Kisruh AKD dan Skenario Membungkam DPR Aceh
Muhammad Saleh (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Rubrik
Sumber
Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Politik pada dasarnya fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, makhluk sosial yang dinamis dan berkembang, serta selalu menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya. Sebab, secara kodrat memang selalu hidup dalam masyarakat (rakyat).

SEBAGAI anggota masyarakat, seorang atau kelompok (baca; politisi dan partai politik), tentu terikat nilai dan aturan yang diakui dan dianut. Karena itu, politik akan selalu menggejala, mewujudkan dirinya dalam proses perkembangan manusia (sosial).

Karena keterkaitan tadi, maka manusia merupakan inti utama dari realitas politik. Namun, apa pun alasan dan pengamatan atau analisa politik, tentu tidak dapat begitu saja meninggalkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Ini menunjukkan bahwa, hakekat politik adalah perilaku manusia (sosial), baik aktivitas atau pun sikap, yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.

Itu sebabnya, penyelenggaraan kekuasaan secara konstitusional tak lepas dari pembagian kekuasaan politik dan proses legitimasi, karena fungsi kekuasaan serta tujuan politik yang mudah dicapai.

Begitupun, tidak semua itu berjalan mulus dan ideal. Perusakan reputasi adalah usaha untuk mencoreng reputasi seorang (politisi) atau partai politik. Tindakan ini bisa berupa pernyataan yang melebihkan atau manipulasi fakta dan data. Sasaranya, membungkam parlemen.

Tujuannya,  memberikan citra yang tidak benar tentang sasaran yang dituju. Itu yang disebut; pembunuhan karakter. Perbuatan dan praktik ini bisa dalam bentuk pencemaran nama baik dengan pola argumen ad hominem  melalui media pers dan media sosial.

Istilah ini sering digunakan pada peristiwa saat massa atau media pers, melakukan “pengadilan” terhadap seorang politisi dan partai politik. Caranya dengan memberitakan, telah terjadi kejahatan atau pelanggaran norma sosial di tubuh parlemen.

Pembunuhan karakter ini dapat mengakibatkan reputasi seorang politisi atau partai politik menjadi rusak di depan publik (rakyat) serta akibat yang lebih besar. Salah satunya, menghilangkan kepercayaan publik terhadap politisi secara personal dan partai politik secara komunal.

Karena itu, pembunuhan karakter lazim terjadi dalam dunia politik. Misal, penolakan kebijakan yang seharusnya tidak ditolak, bahkan menghina sesuatu yang seharusnya tidak boleh dihina.

Makanya, membunuh satu karakter, secara otomatis membunuh karakter- karakter lainnya. Bahkan bisa menyebabkan penderitaan lahir dan bathin, malu, tersiksa, rasa bersalah dan lain sebagainya.

Pembunuhan karakter dalam dunia politik biasanya disebabkan persaingan yang ketat. Tujuannya untuk melemahkan kreatifitas seseorang atau sekelompok, demi memenangkan persaingan atau bisa juga karena adanya sentiment pribadi atau kelompok.

Dalam dunia politik, pembunuhan karakter ini disebut dengan istilah “black campaign, yaitu kampanye negatif sebagai upaya menjatuhkan lawan melalui isu-isu negatif, terkadang tidak benar atau cenderung fitnah.

Kondisi ini tidak saja menyangkut fitnah dan menyebarkan berita bohong tentang karakter seorang politisi atau partai politik. Tapi juga menyangkut pencitraan tentang seseorang dari orang lain. Termasuk performa serta kinerja satu partai politik.

Nah, bisa dibayangkan akibat yang harus ditanggung ketika mengalami sebuah pembunuhan karakter tadi. Seorang politisi dan partai politik akan sulit berkembang serta  kehilangan daya kreasi.

20200108-ricuh

Joseph Goebbel, seorang ahli propaganda Nazi berpendapat. Jika pembunuhan karakter dilakukan dengan cara memfitnah dan memanipulasi data, maka faktor kebohongan memegang peranan sangat menentukan. Semakin besar kebohongan itu dilakukan, maka semakin dia meyakinkannya.

Seorang  ahli strategi Italia, Niccolo Machiavelli dalam bukunya; “the ends justify the means”  menulis tentang tujuan menghalalkan segala cara. Pemikiran ini kemudian melahirkan istilah “Machiavellism” yang bermakna taktik yang licik. Dua prinsip inilah yang dianut para pelaku pembunuhan karakter.

Lantas, apa hubungannya dengan kasak kusuk dan dinamika Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR Aceh yang kini sedang bergulir? Sadar atau tidak jelas terlihat, telah terjadi pembunuhan karakter yang dimainkan penguasa (eksekutif) terhadap politisi dan partai politik di lembaga legislatif. Tujuannya dapat diasumsikan, untuk melemahkan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran di DPR Aceh.

Terutama posisi anggota Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) yang dimotori Partai Aceh (PA), jika tak elok disebut telah terjadi; face to face  dengan esekutif. Lihat saja dalam satu pekan terakhir, berbagai komentar dan pendapat miring diarahkan ke Gedung DPR Aceh, Banda Aceh.

Ini terkait dinamika yang terjadi paska Sidang Paripurna AKD yang ricuh dan akhirnya deadlock. Opini muncul, propaganda pun dimainkan. Mulai dari hujatan terjadi aksi preman hingga wakil rakyat tak peka terhadap publik atau rakyat.

Bahkan, secara personal diarahkan pada Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin dari Partai Aceh. Akibatnya, publik termasuk akademisi dan aktivis LSM lupa pada persoalan substansi yang terjadi selama dua tahun terakhir.

Bukalah kembali jejak digital, soal relasi Pemerintah Aceh (eksekutif) versus DPR Aceh (legislatif), terutama dalam pembahasan dan pengesahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 hingga 2020, tidak seindah kata yang terucap dan opini yang dibentuk.

Tahun 2018 misalnya, terjadi pengesahan APBA sepihak dengan kebijakan lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub). Kebijakan ini muncul dan disebut-sebut karena kuatnya tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif.

Tapi, permainan ini berakhir dengan terciptanya persepsi negatif terhadap eksekutif (DPR Aceh). Maklum saja, dengan modal kekuasaan dan kapital yang dimiliki, eksekutif begitu mudah mengiring opini bahwa, semua muara persoalan ada di DPR Aceh.

Gubernur Aceh saat itu Irwandi Yusuf mengambil resiko dan jalan pintas, setelah langkah “kompromi” tak membuahkan hasil. Kondisi dan situasi ini nyaris, membuat realisasi APBA 2018 menjadi tak terkontrol atau mendapat pengawasan ketat dari DPR Aceh.

Berbagai asumsi kemudian timbul di media pers dan sosial, terutama tudingan; soal tak sama bagi dan porsi anggaran (APBA). Irwandi memang lihai memainkan propaganda ini. Tapi, di sisi lain, Irwandi harus menerima resiko dan konsekwensi.

DPR Aceh akhirnya mengunakan hak interpelasi dan tak lama kemudian, dia dijerat KPK, 3 Juli 2018, karena dugaan praktik korupsi. Salah satu yang mencuat ketika itu adalah, alokasi dana untuk Aceh Marathon, yang dimotori Stefy Burase, sohib Irwandi yang kemudian menjadi istrinya.

Itu sebabnya, nyaris hampir satu semester ( 6 bulan) berikutnya, pengelolaan APBA 2018 berada di tangan Wakil Gubernur Aceh yang kemudian menjadi Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Walau awalnya terkesan penuh kehati-hatian, tapi tetap saja ada praktik dan dugaan “pat gulipat” yang dimainkan orang-orang di sekitar kekuasaan, Nova Iriansyah.

Belajar dari pengalaman pahit inilah, pembahasan APBA 2019, relatif lebih mencair. Serangkaian lobi dan komunikasi dibangun Nova Iriansyah bersama “Tim Skoci” bernama; SKPA. Termasuk adanya deal-deal dana program aspirasi (Pokir) anggota DPR Aceh. Hasilnya, APBA disahkan dan disepakati pada awal tahun atau bulan Januari 2019.

Sebatas ini, publik pun berkecak kagum pada Nova Iriansyah. Namun, tak berarti  minus persoalan. Dalam perjalanan akhir masa bakti anggota DPR Aceh Periode 2014-2019. Tentu banyak kepentingan (anggaran) yang muncul. Terutama “modal” bagi incumbent  yang kembali bertarung menuju kursi DPR Aceh dan DPR RI.

Tapi, keinginan tak selalu sesuai kenyataan. Harapan di sisa akhir masa jabatan untuk mendapatkan suntikan fulus melalui Pokir tadi, ternyata tak seindah yang dijanjikan. Kasak kusuk kembali muncul. Diduga, kondisi ini memang sengaja dimainkan agar realisasi APBA 2019 tetap berada dalam gengaman eksekutif.

Bukan Nova Iriansyah namanya jika tak mampu “memainkan” bandul. Teriakan anggota DPR Aceh, terutama yang gagal terpilih kembali untuk mendapatkan porsi melalui program aspirasi (pokir) yang telah dijanjikan pada APBA murni 2019, justeru tak terwujud.

Misal, bantuan dana hibah kepada dayah dan pesantren. Termasuk pembangunan rumah dhuafa. Logika regulasi pun dimunculkan. Tak sesuai aturan dan perundang-undangan sehingga berpotensi menjadi masalah hukum. Disisi lain, sejumlah program eksekutif justeru bergulir dengan mulus. Lihat saja, dana aparatur justeru lebih besar dari dana publik.

Reaksi pun muncul kembali di paruh akhir masa tugas anggota DPR Aceh 2014-2019. Tapi, Nova Iriansyah sangat paham dengan peta di DPR Aceh. Maklum, dari 81 anggota DPRA produk Pileg 2019, hanya 25 wajah incumbent. Sisanya wajah baru. “Janji manis” kembali bergulir. Eksekutif akan “memenuhi” sejumlah program dan kegiatan APBA-P 2019 bagi anggota dewan dan pimpinan partai politik.

Sebatas ini, riak dan gejolak di Gedung Parlemen Aceh memang relatif reda. Lagi-lagi, Nova Iriansyah mampu dan berhasil “membungkam” DPR Aceh.

Begitupun, pekan berganti bulan dan tahun, realisasi fulus yang dijanjikan melalui program aspirasi tadi “gagal” terwujud. Wakil rakyat yang gagal terpilih hasil Pileg 2019 gigit jari. Bayangkan, jangankan mendapat porsi, pembahasan saja tidak dilakukan secara mendalam. Jadilah, mereka sebagai penonton dari pertunjukkan ketoprak humor.

Sementara “janji manis” kembali digulirkan, untuk memuluskan pembahasan APBA 2020. Hasilnya? Sukses story kembali diraih Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam “melumpuhkan” dan “membungkam” anggota DPR Aceh Periode 2019-2024. Dia pun sesumbar, kebijakan tersebut merupakan keberhasilan luar biasa dari pemerintahannya. Ya, karena berhasil men-golkan APBA 2020 lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya.

Ibarat pepatah, sekali memotong, dua atau tiga pohon tumbang. Pemerintah Aceh (eksekutif) dibawah komando Nova Iriansyah kembali memainkan peran dan janji manis. Strategi ini, sekaligus memangkas posisi dan kepentingan anggota DPRA Periode 2019-2024 hasil Pileg 2019.

Sebatas ini dan sekali lagi, Nova Iriansyah mampu dan berhasil “melumpuhkan” para wakil rakyat di DPR Aceh. Dan, realisasi APBA 2020 pun bisa dimainkan secara “tunggal” oleh eksekutif.

Bisa jadi, fakta inilah yang kemudian diterjemahkan sebagai “tipu muslihat” dan jebakan Batman dari eksekutif oleh anggota DPR Aceh 2019-2024. Entah trauma dan tak mau terulang kembali, politisi dari Partai Aceh, PNA, PAN, PKS, Gerindra, PKPI dan SIRA, sepakat membentuk Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) Jilid II.

Berbagai strategi dan taktif pemberdayaan digagas. Tentu, mereka belajar dari fakta dan realita dua tahun sebelumnya yang nyaris tanpa daya dan peran maksimal. Karena itu, sejumlah komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) bermaksud untuk dikuasai. Tujuannya, KAB Jilid II benar-benar mampu menjadi alat kontrol bagi eksekutif (Pemerintah Aceh) dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengelola anggaran daerah.

Begitupun, pola dan alur ini dengan mudah dibaca Nova Iriansyah. Pelan tapi pasti. Berbagai “operasi bawah tanah” di jalankan. Pemainnya adalah para kepala SKPA serta pimpinan partai politik diluar KAB seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP, PKB, PDA dan PDIP.

Sasaran dan tujuannya juga sudah jelas; mengulang kisah sukses “melumpuhkan” dan “membungkam”  peran dan fungsi DPR Aceh, guna memuluskan realisasi APBA 2020. Eksekutif sepertinya memang benar-benar “aman” dan “nyaman” dengan pola realisasi APBA 2018 dan 2019.

Pola aksi dan strategi kembali dimainkan. Salah satunya, mengulirkan isu dan propanganda soal tema kebersamaan serta pembagian porsi berimbang untuk komisi dan AKD lainnya di DPR Aceh. Caranya, dengan “menciptakan” kegaduhan di DPR Aceh sehingga tanpa sadar proses lelang proyek APBA 2020, kembali dilakukan.

Untuk sementara, langkah dan strategi “membungkam” DPR Aceh oleh eksekutif memang menuai hasil. Terbukti dengan berlarut-larutnya pengesahan AKD. Sementara, waktu terus bergulir, seiring perjalanan roda pemerintahan yang penuh dinamika dan warna.

Karena itu, keputusan dan pilihan pahit harus segera diambil para wakil rakyat di DPR Aceh. Suka atau tidak, AKD harus segera terbentuk. Semua itu untuk menjawab pesimisme rakyat yang kadung muncul, ditengah desain propanganda untuk membungkam parlemen Aceh. (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...