Breaking News

Rumah Dhuafa, Kebijakan Nova dan Nelangsa Kaum Miskin Aceh

Kinerja Buruk, Cakap tak Serupa Bikin

Kinerja Buruk, Cakap tak Serupa Bikin
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama istri pertamanya melakukan pertemuan dengan pimpinan dan staf Baitul Aceh, Jumat, 6 September 2019 (Foto: Humas Setda Aceh)
Rubrik

Hingga akhir November 2019, program  pembangunan 1.100 unit rumah duafa Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal Aceh belum terealisasi. Aktivis GeRAK menduga, ada tekanan politik di balik pembatalan tersebut. Anggota DPR Aceh Bardan Sahidi menilai, ini bukti kinerja buruk dan cakap tak serupa bikin.

DITEMANI istri pertamanya, Dyah Erti Idawati.  Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Jumat, 6 September 2019, mendatangi Kantor Baitul Mal Aceh di Banda Aceh.

Seperti kunjungan kerja lainnya, Nova bertemu pimpinan dan staf badan pengelola dana zakat, infaq dan sedekah umat tersebut.

Tapi, pertemuan itu menjadi penting, karena Ketua Partai Demokrat (PD) Aceh ini, menaruh perhatian serius terhadap pembangunan 1.100 unit rumah kaum duafa Aceh.

“Ini untuk orang miskin, jadi harus diseriuskan dan harus berkualitas,” tegas Nova saat itu.

Apalagi, sisa waktu pembangunannya tinggal empat bulan lagi. “Untuk seluruh rakyat Aceh, mari menjaga komunikasi dan koordinasi dengan Baitul Mal Aceh terkait infaq, zakat, dan sedekah,” ajak Nova Iriansyah, yang juga diamini sang istri.

Namun, alih-alih terwujud dan terlaksana. Bayangkan, hingga akhir November 2019, rumah yang sangat diharap dan dinanti kaum miskin ini, justeru tak jelas nasibnya.

Ironisnya, hingga Jumat pekan lalu, tak ada satu pun keterangan resmi dari Pemerintah Aceh mengenai kondisi tersebut.

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Rahmat Raden yang diminta keterangannya, tak menjawab secara rinci.

“Pembangunannya bukan dibatalkan, tapi ditunda. Sebaiknya biar dijawab Jubir saja,” katanya, Jumat malam pekan lalu. Sampai kapan ditunda? Rahmat mengaku. “Belum ada arahan. Hanya keputusan ditunda,” ucapnya enteng.

Setali tiga uang, Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh Saifullah A.Gani (SAG) saat dikonfrimasi media ini Jumat malam pekan lalu, malah meminta media ini menghubungi Rahmat Raden.

“Saya sedang OTW ke Nagan Raya. Coba dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal, Pak Rahmat Raden,” saran SAG.

Namun, ketika disebut bahwa Rahmat Raden justeru menyarankan media ini untuk konfirmasi pada dirinya. SAG menjawab. "Saya koordinasi dulu dan mohon diberi waktu,” katanya.

Tapi, sampai Sabtu pekan lalu, SAG belum memberi keterangan lanjutan. Begitu entengkah persoalan ini? Entahlah!

Anggota DPR Aceh dari Fraksi PKS, Bardan Sahidi menilai. Kebijakan Pemerintah Aceh menunda pembangunan 1.100 rumah dhuafa (ditunda) dari tahun 2019 ke tahun 2020, tidak ada dalam mekanisme dan tertib penggunaan anggaran dalam APBA 2019.

"Kalau alasan waktu, pertanyaannya selama satu  tahun Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Baitul Mal Aceh membahas dan telah sepakat. Lalu SKPA kerjanya ngapain saja," kritik politisi asal dataran tinggi Gayo ini, melalui siaran pers, Minggu, 24 November 2019.

Menurut Bardan, peryataan dikerjaakan kembali pada tahun dinas dan/atau tahun anggaran 2020, juga harus dipastikan kembali pada dokumen anggaran APBA 2020 yang sudah disahkan. "Ketok palu pada pertengahan Agustus 2018 lalu," jelasnya.

Itu sebabnya nilai Bardan, gagalnya pembangunan 1.100 unit rumah dhuafa yang tersebar di seluruh Aceh, akan menambah SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) berjalan 2019. "Bukan hanya sekedar menambah derita "sipapa" karena harapan palsu dari rezim ini," ungkap dia.

Masih kata Bardan. "Tak ada kata lain yang dapat saya sampaikan atas penilai pelaksanan Pemerintah Aceh sekarang, kecuali kinerja buruk dan tidak tanggap pada perasaan publik,” katanya.

Masih kata Bardan. "Rumah dhuafa ditunda, beli mobil jalan terus, mobiler dan ATK Kadin Aceh masuk dalam usulan perubahan dipenghujung tahun. Ini dzalim, cakap tak serupa bikin. postur APBA terserap pada porsi belanja aparatur mencapai 78, 56 persen  dari total APBA 2018," ungkap dia. (selengkapnya baca Laporan Utama edisi cetak).***

Komentar

Loading...