Ketua PN Warning DPRK Aceh Barat

Ketua PN Warning DPRK Aceh Barat
Sidang Paripurna LKPJ/Foto Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Ketua Pegadilan Negeri (PN) Meulaboh Muhammad Kasim, Kamis (22/4/2021) menegur, Pimpinan dan Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat.

Teguran itu disampaikan, terkait molornya sidang paripurna atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2020.

“Mohon izin ketua sidang segera dimulai,” ucap Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, Muhammad Kasim. Sebab, sidang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.06 WIB belum juga dibuka oleh pimpinan dewan terhormat itu.

Bahkan baru dibuka sekira pukul 11.08 WIB oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Barat H. Kamaruddin, setelah salah seorang tamu dari forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopinda) Aceh Barat Muhammad Kasim menegur wakil rakyat ini.  

Usai rapat paripurna LKPJ tahun 2020, Muhammad Kasim pada media ini mengaku, ia berangkat dari Kantor PN Meulaboh menuju ke gedung dewan , pada pukul 10. 20 WIB.

Tiba di gedung ini, Muhammad Kasim masuk ke ruang sidang utama dan berbincang-bincang dengan Forkompinda lainnya sekitar 30 menit. Tetapi, sidang paripurna dewan belum juga kunjung dibuka.

Sementara, Muhammad Kasim punya tanggungjawab di lembaga tempat ia bekerja. Sebagai ketua majelis hakim, bila ia tak ada, otomatis anggota majelis hakim di PN Meulaboh tidak bisa bersidang dan harus menunggu dia.

“Maka dalam ruangan saya memberi warning. Mohon agar rapat dimulai tepat waktu, jika tidak paling lewat 5-10 menit. Disinilah kita kurang disiplin,” kata Muhammad Kasim.

Ketua DPRK Aceh Barat Samsim Barmi membenarkan jadwal paripurna pada pukul 10.00 WIB, Kamis, 22 April 2021. “Agendanya jam 10.00 WIB,” ucap Samsi Barmi, usai rapat paripurna.

Namun, wakil rakyat dari daerah pemilihan (DP) Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat itu mengakui, molornya rapat paripurna karena rapat tersebut menyangkut LKPJ.

Untuk agenda seperti ini, kata Samsi Barmi seharusya Bupati atau Wakil Bupati hadir. Ternyata keduanya tidak hadir. Tetapi pembacaan LKPJ tahun anggaran 2020 disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Marhaban.

Sehingga sebut Samsi Barmi, pimpinan dewan membuat rapat kembali dengan anggota DPRK Aceh Barat untuk minta pendapat dan persetujuan apakah boleh Sekda yang hadir.

"Ini kan rapat LPKJ, jadi  saya rasa yang harus hadir Bupati atau Wakil Bupati. Terjadi molor tadi, karena tidak hadiran kepala daerah karena diwakili Sekda, terpaksa kami buat lagi rapat fraksi, untuk minta persetujuan kembali,” bantah Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi.

Sementara itu, Sekda Aceh Barat Marhaban sebelum membacakan LKPJ tahu anggaran 2020, telah menyampaikan alasan kenapa Bupati Aceh Barat Ramli MS tidak hadir.

"Melalui mimbar ruang rapat paripurna ini kami sampaikan Bupati Aceh Barat tidak bisa hadir karana kurang sehat," jelas dia.***

Komentar

Loading...