Pertemuan Pansus Onkologi dengan Inspektorat Aceh

Ketua Pansus: Tender Proyek Onkologi Cacat Prosedur

Ketua Pansus: Tender Proyek Onkologi Cacat Prosedur
Pertemuan Pansus Onkologi DPRA dengan Inspektorat Aceh/Foto Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Panitia Khusus (Pansus) Proyek Gedung Onkologi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (20/10/2020) kembali melanjutkan permintaan keterangan kepada Inspektorat Aceh.

Pertemuan itu dipimpin Ketua Pansus M. Rizal Falevi Kirani. Sedangkan dari Inspektorat dihadiri langsung Inspektur  Aceh, Zulkifli bersama tim yang ditugaskan untuk berikan pertimbangan terkait proyek Onkologi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh.

Kepada tim Pansus Onkologi DPR Aceh, Inspektur Aceh Zulkifli menjelaskan, atas permintaan Direktur RSUZA tentang proyek Onkologi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Inspektorat Aceh selaku pengawas internal Pemerintah Aceh, sudah mengeluarkan rekomendasi pada 27 Januari 2020.

Isinya, ada rekomendasi teknis dan pendampingan Inspektorat selama proses pelaksanaan gedung Onkologi yang sedang dibangun,” ujar Zulkifli.

Lalu, penjelasan dilanjutkan beberapa anggotanya. Menurut Inspektorat Aceh, pertimbangan yang diberikan kepada direktur rumah sakit plat merah itu ada tiga.

Pertama terkait tahapan tender yang selesai pada 30 Desember 2019.

Menurut Inspektorat, terhitung selesai masa tender, harus sampai tujuh hari masa sanggahan. Sedangkan masa sanggah banding dimaksud Inspektorat Aceh, seharusnya sampai tanggal 7 Januari 2020.

“Dalam proses sanggah banding mendeley dari proses. Seharusnya proses kontrak tunggu dulu, menunggu proses sanggah banding selesai,” kata staf Inspektorat Aceh yang hadir bersama Zulkifli.

Pertimbangan kedua yang dikeluarkan Inspektorat Aceh terhadap proyek Onkologi, adalah, PT. Adhi Persada Gedung dan PT. Andesmont Sakti KSO untuk mengembalikan uang muka.

Sedangkan pertimbangan ketiga, Inspektorat Aceh meminta Direktur RSUZA melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Setda Aceh.

Inspektorat Aceh mengaku kepada Pansus Onkologi DPR Aceh, pertimbangan yang dikeluarkan Inspektorat sudah ditindaklanjuti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Bahkan Inspektur Aceh Zulkifli mengaku, pertimbangan tersebut juga sudah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, saat beberapa tim Pansus Onkologi mengejar dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada tim Inspektorat Aceh, hasilnya tidak bisa dijawab dengan pasti.

Alasan mereka, dalam proyek Onkologi tersebut, pihaknya tidak masuk lebih jauh karena bukan kewenangan mereka.

Itu sebabnya, usai pertemuan dengan Inspektorat Aceh, Ketua Pansus Onkologi M. Rizal Falevi Kirani menegaskan. Pelaksanaan tender proyek Onkologi, cacat prosedur.

Kesimpulan sementara Pansus DPRA tersebut, setelah mendengarkan penjelasan dari Inspektorat dan penjelasan dari pihak perusahaan yang kalah dari kegiatan lelang proyek Onkologi tersebut.

Selain itu, dalam proses gugatan di pengadilan, pihak penggugat juga memenangkan proses hukum.

Karena itu, kata politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini baik Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Aceh dan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu RSUZA, cacat prosedur.

“Kita sudah menyimpulkan cacat prosedur. Dari penjelasan Inspektorat, dari pertanyaan-pertanyaan ada tidak bisa dijawab. Penggugat juga menang,” kata Falevi.

Sedangkan proses pendalaman Pansus Onkologi DPRA, akan melakukan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

Setelah itu, baru Pansus memanggil ULP, KPA Onkologi dan perusahaan yang memenangkan proyek tersebut.

Karena itu, Falevi berjanji kerja Pansus tersebut selesai, paling lambat pada awal Desember 2020 mendatang.***

Komentar

Loading...