Ketua MTP DPP PNA Irwansyah: Dana dari Kesbangpol Aceh Harus Dipertanggungjawabkan Terbuka

Ketua MTP DPP PNA Irwansyah: Dana dari Kesbangpol Aceh Harus Dipertanggungjawabkan Terbuka
Ketua MTP PNA Irwansyah
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Partai Nanggroe Aceh (PNA) Irwansyah, Sabtu pagi (13/3/2021), menanggapi surat peringatan (SP1) yang dikeluarkan Ketua Umum DPP-PNA Irwandi Yusuf dan Sekretaris Jenderal Miswar Fuady untuk lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi PNA.

Menurut Irwansyah atau akrab disapa Maksalmina ini, setelah Kongres Luar Biasa (KLB) dilaksanakan, Irwandi Yusuf tidak lagi dalam posisi mengambil kebijakan DPP PNA.

"Setelah KLB di gelar dan hasilnya sudah di pilih ketua baru dengan struktur pengurus baru. Itu berarti, Irwandi tidak lagi dalam posisi mengambil kebijakan partai," tegas tokoh Aceh Besar ini, melalui pesan WhatsApp (WA).

Bahkan lanjut mantan anggota DPR Aceh Periode 2014-2019 ini, masalah apa pun tidak bisa lagi diintruksikan Irwandi Yusuf.

Nah, terkait soal dana partai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, diakui Irwansyah Ketua DPP PNA hasil KLB Samsul Bahri alias Tiyong pernah memberitahukan pada dirinya.

"Saudara Samsul ada memberi tahu ke saya  dan arahan saya kepada saudara Samsul sebagai Ketum, penggunaan dana tersebut wajib dipertanggungjawabkan secara transparan di tingkat rapat DPP, " tegas Irwansyah.

Menurut Samsul sebut Irwansyah, dana partai semuanya harus dipertanggungjawabkan. Baik saat dirinya dipercaya sebagai Ketua Umum DPP-PNA maupun pada masa jabatan Irwandi Yusuf dan Samsul Bahri alias Tiyong. Itu dipertanggungajawabkan oleh Ketum DPP-PNA sekarang.

Sebelumnya, Sabtu kemarin Samsul Bahri mempertanyakan dana di Kesbangpol Aceh yang diperoleh PNA dibawah kepemimpinan Irwandi Yusuf-Miswar Fuady dibawa kemana.

Sebab, jumlahnya juga lumayan untuk menghidupi dapur partai. Berdasarkan pengakuan Samsul, untuk tahun 2020 saja mencapai Rp217 juta. Bahkan Tiyong juga sempat menyebut, pelaporan pertanggungajawaban dimaksud, diduga fiktif.***

Komentar

Loading...