Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Ketua KPK Beri Kuliah Umum di USK

Ketua KPK Firli Bahuri: Aceh Masuk Perhatian KPK

Ketua KPK Firli Bahuri: Aceh Masuk Perhatian KPK
Ketua KPK, Firli Bahuri beri kuliah umum di USK. Foto: Ist.
Rubrik

Banda Aceh | Tidak ada asap kalau tak ada api. Pepatah ini agaknya tepat untuk disandarkan, terkait kedatangan Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri ke Banda Aceh.

Dia hadir bersama sejumlah staf dan disambut Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil, Wakapolda Brigjen Pol. Drs. Raden Purwadi, SH, dan Pejabat Utama Polda Aceh, Rabu siang di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Kabarnya, Firli dan staf hadir ke Bumi Serambi Mekah, dengan agenda monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan anti korupsi di Aceh.

Itu dilakukan, Kamis (25/3/2021). Ketua KPK ini memberi kuliah umum di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

Pada kesempatan itu Firli mendorong civitas akademika USK agar lebih berperan dalam pembangunan daerah.

"Saya sedih kalau kampus tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Program pemerintah harus diawasi, siapa lagi yang akan melakukan studi, penelitian, dan pengkajian, kalau bukan kampus. Karenanya, saya mendorong kampus untuk bisa meningkatkan perannya," ajak Firli.

Dalam sejarah Aceh sambung Firli, lahir banyak pahlawan yang memberikan andil besar bagi kemerdekaan dan perwujudan cita-cita negara bangsa Indonesia.

Karenanya lanjut Firli, KPK berpesan agar roh, energi dan tenaga untuk memajukan bangsa tetap ada dalam civitas kampus, yaitu dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kami akan terus semangati kampus untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan bernengara. Salah satunya melalui implementasi pendidikan antikorupsi. Agar kampus menghasilkan lebih banyak lagi lulusan-lulusan yg berintegritas, sebut Firli.

Universitas Syiah Kuala kedatangan Ketua beserta Tim KPK. Foto: Ist.

Lebih lanjut Firli menyebut, akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melaporkan, apabila ada aset-aset daerah yang dikuasai pihak asing. "Akan kami kerjakan," tegasnya.

Kalau dilihat rating tingkat korupsi nasional,  Aceh berada di nomor urut 12 dari 34 provinsi di Indonesia.

Selain itu mencatat sudah 14 kasus korupsi yang ditangani KPK sejak 2004 sampai 2020 dari Aceh dengan berbagai jenis dan modus tindak pidana korupsi.

"Dari angka ini Aceh masuk perhatian khusus KPK dalam penanganan dan pencegahan korupsi," kata Firli.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengamanahkan, KPK untuk melaksanakan tugas pendidikan anti korupsi. Itu dilakukan melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peranserta Masyarakat.

KPK sebut Firli, melaksanakan tugas tersebut dengan mendorong civitas akademika menguatkan perbaikan tata kelola universitas dan insersi pendidikan anti korupsi.

Firli berpesan kepada mahasiswa sebagai bagian dari elemen masyarakat untuk turut andil dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan bernegara.

“Mahasiswa adalah bagian dari anak bangsa yang harus turut andil untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Caranya dengan menjadi mahasiswa yang berintegritas dan jujur, demi memumpuk sikap anti korupsi di masa mendatang," pesan Firli.

Dalam kuliah umum ini Firli juga menjelaskan tentang sebab-musabab seseorang melakukan korupsi. Di antaranya karena sifat keserakahan manusia, kesempatan yang dimiliki, sistem yang buruk, serta lemahnya integritas pada diri seseorang.

Karenanya Firli mengingatkan pentingnya membangun integritas kampus dengan salah satunya menerapkan pendidikan anti korupsi.

"Dari sini, saya ingin melihat nantinya muncul agen-agen pembangun integritas dan penyuluh anti korupsi, agar orang di sekitar kita takut dan tidak lagi melakukan korupsi," tutup Firli.

Kemudian Tim Direktorat Jejaring Pendidikan KPK mengadakan kegiatan koordinasi yang berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Aceh dan dihadiri Inspektorat provinsi/kabupaten/kota se-Aceh, Biro/Bagian Hukum provinsi/kabupaten/kota se-Aceh, Kepala Kanwil Kemenag Aceh dan Kepala BPSDM Aceh. Kegiatan koordinasi ini berlangsung secara daring dan luring terbatas.

Menariknya, kegiatan di Dinas Pendidikan Aceh kemudian dikait-kaitanya  dengan dugaan korupsi pada pekerjaan pengadaan Wastafel Portabel di dinas tersebut.

Apakah aroma dugaan korupsi di instansi ini sudah tercium KPK, atau kehadiran Tim KPK hanya untuk memberi pendidikan anti korupsi.

Seperti diketahui, Selasa, 23 Februari 2021, Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh sedang membidik indikasi dugaan korupsi pekerjaan pengadaan Wastafel Portabel berkisar Rp 41,2 miliar pada Dinas Pendidikan Aceh, pengadaan 400 paket tempat cuci tangan Rp41,2 miliar dari dana refocussing Covid-19 dalam APBA 2020 pernah mencuat di publik, dalam pelaksanaan ada dugaan korupsi. Bahkan, sebagian pekerjaan pengadaan itu dilakukan dengan sistem penunjukkan langsung (PL).***

Komentar

Loading...