Ketua KPK Dukung Wacana Hukuman Mati Koruptor Oleh Jaksa Agung

Ketua KPK Dukung Wacana Hukuman Mati Koruptor Oleh Jaksa Agung
Ketua KPK, Firli Bahuri
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), H. Firli Bahuri menanggapi wacana hukuman mati oleh Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin.

Menurut Firli, pernyataan Jaksa Agung RI terkait pengkajian penerapan tuntutan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah beralasan. 

"Hal ini dikarenakan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghentikan perilaku koruptif," kata Firli dalam siaran pers yang diterima media ini Jumat (29/10/2021).

Upaya yang telah dilakukan diawali dengan pendidikan masyarakat untuk memberikan kesadaran atas dampak buruk korupsi, sehingga membangun karakter yang berintegritas serta menimbulkan budaya anti korupsi.

"Kita pun melakukan pencegahan untuk memperbaiki sistem supaya tidak ada peluang dan kesempatan untuk korupsi. Upaya tegas dan keras dengan penindakan juga dilakukan dengan pemidanaan badan dan merampas seluruh  aset para pelaku korupsi untuk menimbulkan orang takut melakukan korupsi," ucap Firli.

Tapi korupsi dan perilaku koruptif pun belum bisa terhenti. "Saya menyambut baik dengan adanya gagasan Jaksa Agung RI tentang rencana untuk mengkaji hukuman mati kepada pelaku korupsi," ujar Firli.

Menurut Firli, hal ini perlu didukung karena ancaman hukuman mati hanya diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang Undang Tipikor perlu diperluas, tidak hanya tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 undang undang tipikor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai mana dilansir dari TEMPO.CO, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.

Menurut Burhanuddin, dua kasus itu sangat berdampak luas baik kepada masyarakat maupun para anggota TNI-Polri.

"Karena itu, Bapak Jaksa Agung sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara dimaksud," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui keterangan tertulis pada Kamis, 28 Oktober 2021.

Kendati demikian kata Leonard, tentu penerapannya harus tetap memperhatikan hukum positif yang berlaku serta nilai-nilai hak asasi manusia.

Selain itu, Jaksa Agung juga menyampaikan kemungkinan konstruksi lain yang akan dilakukan. Yakni, bagaimana mengupayakan agar hasil rampasan juga dapat bermanfaat langsung, dan adanya kepastian baik terhadap kepentingan pemerintah maupun masyarakat yang terdampak korban dari kejahatan korupsi.

Sebagaimana diketahui, dari dua kasus itu, kerugian negara yang ditimbulkan adalah Rp 16,8 triliun dari Jiwasraya dan Rp 22,78 triliun dari Asabri.***

Komentar

Loading...