Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Terkait Nasib Honorer dan Reformasi Birokrasi

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi Pimpin Rapat dengan Menteri PAN-RB RI

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi Pimpin Rapat dengan Menteri PAN-RB RI
Fachrul Razi, Ketua Komite I DPD RI
Penulis
Rubrik

Jakarta | Komite I DPD RI yang dipimpin Senator Fachrul Razi memimpin rapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, Selasa, 17 November 2020 lalu.

Hasilnya, Komite I DPD RI mendukung upaya berkelanjutan Kementerian PAN-RB RI terkait dengan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara.\

Selama enam tahun terakhir telah banyak mengatur hal-hal baru secara substansial, dari ketentuan UU sebelumnya. Banyak perubahan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini.

Namun disisi lain, Komite I DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan representasinya sebagai wakil daerah, telah menerima aspirasi masyarakat dan menemukan beberapa permasalahan di daerah terkait dengan ASN yang belum selesai sampai dengan saat ini.

Fachrul Razi mengatakan, terdapat 4 permasalahan pokok yang dibahas dengan Menteri PAN RB, antara lain berkaitan dengan tenaga honorer/pegawai tidak tetap.

Perubahan manajemen ASN dalam UU Nomor 5 tahun 2014 mengakibatkan hilangnya status hukum bagi tenaga honorer/pegawai atau tidak tetap selama ini telah mengabdi kepada pemerintah.

Penyebabnya, karena belum ada satupun kebijakan yang memberikan perlindungan kepada tenaga honorer akibat perubahan manajemen tersebut. Karena itu, membutuhkan kebijakan yang lebih pasti dari pemerintah pusat agar bisa segera diselesaikan.

Ketidakpastian masa depan tenaga honorer telah lama menimbulkan keresahan, terlebih bagi mereka yang telah berusia lebih diatas 35 tahun.

Foto: Ist

Fachrul Razi juga menjelaskan, dalam rapat tersebut terkait implementasi atas Pengaturan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Diketahui, UU ASN membagi manajeman ASN dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun pengaturan dan rekrutmen kepegawaian dalam manajeman PNS lebih diutamakan, terjadwal dengan baik, sedangkan pada manajemen PPPK berjalan terlambat dan berlarut-larut. Ini bisa dilihat sampai dengan tahun keenam pelaksananan UU ASN ini, namun belum terwadahinya ASN dari PPPK.

Fachrul Razi juga menegaskan, terkait netralitas ASN dalam Pilkada 2020. Hasil evaluasi yang dilakukan DPD RI berkaitan dengan netralitas dan profesionalitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada masih terdapat beberapa persoalan.

Misal, banyak ditemukan ASN yang menjadi tim sukses terselubung pada saat Pilkada. Karena itu, dibutuhkan sebuah terobosan penting agar Aparatur Sipil Negara fokus pada pelayanan publik bagi masyarakat.

Ada upaya memproteksi sistem merit agar dilaksanakan di semua wilayah Indonesia sehingga tercipta birokrasi aparatur sipil yang netral, profesional dan jauh dari intervensi politik.

Fachrul Razi menjelaskan, rapat juga terkait progres atas program reformasi birokrasi. Kebijakan penyederhaan birokrasi yang kemudian dituangkan dalam dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) No. 393 Tahun 2019, tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Dipandang akan membawa angin segar bagi terciptanya birokrasi yang semakin lincah.

"Publik sedang menunggu, sejauhmana hasil dari reformasi birokrasi yang sedang dilakukan pemerintah," kritik Senator asal Aceh ini.
 
Dalam rapat tersebut, Komite I DPD RI juga mendukung upaya berkelanjutan Kementerian PAN-RB RI dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang netral, profesional, efektif dan efisien dengan melaksanakan sistem merit dibidang perencanaan, pengadaan (rekrutmen); pengembangan kapasitas; penilaian kinerja dan penghargaan; pengembangan karier; dan peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.

Komite I DPD RI mendorong Kementerian PAN-RB RI untuk mempercepat penyelesaian Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap melalui mekanisme pengangkatan dan melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tak hanya itu, Komite I DPD RI juga sepakat dengan Kementerian PAN-RB RI untuk melibatkan Komite I dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara yang berpolitik dalam Pilkada Serentak.

Termasuk mendukung sikap tegas kementerian terhadap pelanggaran Aparatur Sipil Negara yang berpolitik dalam Pilkada Serentak; Komite I DPD RI mendorong kebijakan penyederhanaan birokrasi di pusat dan daerah yang dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi daerah.***

Komentar

Loading...