Dana Refocusing Pemerintah Aceh

Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Falevi Kirani: Ada Dugaan Kecurangan Dalam Penganggaran

Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Falevi Kirani: Ada Dugaan Kecurangan Dalam Penganggaran
M Rizal Falevi Kirani (Foto: Serambi Indonesia-Tribunnews. Com
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024,  terus melakukan upaya pengawasan terhadap Pemerintah Aceh. Salah satunya, alokasi dana refocusing yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020.

Itu sebabnya, untuk mengetahui pengunaan dana refocusing tersebut, wakil rakyat ini pun terbang ke Jakarta, Rabu (15/9/2020). Mereka melakukan pertemuan langsung dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian.

Ketua Komisi V M. Rizal Falevi Kirani, Senin (21/9/2020) di Banda Aceh menjelaskan, selain melaporkan anggaran proyek multy years 2020 yang tidak masuk KUA-PPAS 2020. Mereka juga mempertanyakan anggaran refocusing untuk urusan penanganan Covid-19 di Aceh.

Politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang akrab dipanggil Falevi ini mengaku kaget. Sebab, dari keterangan pejabat di Kemendagri jumlah anggaran refocuing Aceh hampir Rp2,6 triliun.

"Pertama kita tahu anggaran refocusing Rp1,7 triliun. Tiba-tiba menjadi Rp2,3 triliun. Kemarin, saat kami ke Kemendagri, menjadi Rp2,5 triliun lebih atau  hampir Rp2,6 triliun," ungkap Falevi. 

Jelas Falevi, secara garis besar pejabat Kemendagri menjelaskan kepada DPRA bahwa, untuk anggaran kesehatan sangat kecil dianggarkan dalam refocusing. Jumlahnya sekitar Rp 200 miliar lebih dari anggaran Rp 2,5 triliun lebih tadi.

Diduga, lebih banyak dialokasikan untuk program hibah mencapai Rp1 triliun lebih. Sedangkan sisanya setelah untuk kesehatan dan hibah, diperuntukkan bagi pengamanan sosial (Sefety Net).

"Menurut teman-teman di Dirjen Keuangan Daerah, paling banyak dana hibah yang dialokasikan di DPKKA," jelas Falevi, Senin.

Dana hibah tersebut kata Falevi akan diserahkan ke kabupaten-kota. Namun DPRA tidak mengetahui bagaimana mekanisme hibah tersebut dilaksanakan, karena eksekutif tidak menyerahkan dokumen refocusing, terutama Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Refocusing tersebut.

"Beberapa kali kita minta penjelasan dari Plt. Gubernur, tidak pernah menjelaskan secara detail ke DPRA," kata Falevi.

Padahal keterbukaan dari eksekutif soal dana refocusing, itu tidak hanya pagunya saja. Namun harap DPRA, Pemerintah Aceh memberi penjelasan secara komprehensif. Misal pemberdayaan ekonomi masa pandemi seperti apa.

"Kita tidak pernah tahu itu, sudah capek DPRA meminta dan menyurati tidak pernah ada, " akui Falevi.

Itu sebabnya, Ketua Komisi V DPRA yang membidangi kesehatan ini menilai, penanganan Covid-19 di Aceh, tidak ada skema khusus, terutama cara penanganannya.

Misal terhadap 11 rumah sakit yang menjadi rujukkan pasien Covid-19 di Kabupaten-Kota, apa saja yang telah dibangun dan bantu.

Contoh jika kekurangan ruangan, apakah sudah dibangun. Bila tidak, maka pasien menumpuk di Banda Aceh dan akan menjadi kewalahan dalam penangganannya.

"Jadi, disinilah tidak terbuka pemerintah atau takut terbuka, takut ketahuan, " duga Falevi.

Karena itu sebut Falevi, ada dugaan kecurangan-kecurangan dalam penganggaran. Sebab untuk mengetahui dana refocusing, dewan juga sudah melakukan pertemuan dengan pejabat-pejabat instansi vertikal.

Ironisnya, mereka juga mengaku tidak mengetahui jumlah pasti dana refocusing Aceh itu ada berapa.

Maka menurut Falevi, penanganan Covid-19 di Aceh cenderung berjalan sendiri.

"Perlu digaris bawahi Plt Gubernur Aceh, dia tidak sanggup membangun Aceh sendiri, " ujar politisi pendukung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah Pilkada 2017 lalu, Falevi ini. **

Komentar

Loading...