Kebijakan Tes Antigen Antar Kabupaten/Kota Dinilai Membebani Masyarakat

Ketua Komisi V DPRA: Harus Segera Dicabut!

Ketua Komisi V DPRA: Harus Segera Dicabut!
M. Rizal Falevi Kirani, Ketua Komisi V DPR Aceh. (Foto: acehpress.com)
Rubrik

Banda Aceh | Kebijakan pemberlakuan wajib menyertakan hasil tes rapid antigen bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh sejak 3 Mei hingga 17 Mei 2021, dinilai membenani masyarakat. Karena itu diminta segera dicabut.

Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi V DPR Aceh, M. Rizal Falevi Kirani melalui rilis pada media ini, Minggu malam di Banda Aceh.

Sebelumnya Dirlantas Polda Aceh, Kombes Dicky Sondani menyebut adanya syarat dimaksud sehingga dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menurut politisi PNA itu, kondisi ini terjadi karena kebijakan tersebut, dikeluarkan secara mendadak tanpa ada sosialisasi sebelumnya.

Ditambah lagi beban biaya yang tidak kecil yang harus ditanggung masyarakat yang akan melakukan perjalanan. 

Itu sebabnya, pemberlakuan wajib tes antigen tersebut dinilai sangat meresahkan, membebani dan merugikan masyarakat.

"Karena itu kami meminta agar kebijakan tersebut segera dicabut pihak Polda Aceh. Bukannya kita tidak mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19, tapi harus dilakukan dengan cara yang lebih tepat dan terukur," ujar M. Rizal Falevi Kirani, Ketua Komisi V DPR Aceh.

Lanjut dia, kalau dengan cara-cara kontroversi seperti wajib tes antigen antar kabupaten/kota, itu hanya akan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Jika tanpa dukungan dari masyarakat luas, justru akan menyulitkan kita dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Aceh.

"Karena itu sekali lagi kami mengingatkan agar kebijakan tersebut segera dicabut," tegasnya. 

"Kalau tidak dicabut kita khawatirkan akan menimbulkan persoalan serius kedepannya. Apalagi mobilitas masyarakat antar kabupaten/kota di Aceh saat hari-hari biasa saja tergolong tinggi. Utamanya di wilayah kabupaten/kota yang bertetangga. Mobilitas masyarakat mayoritas karena faktor profesi seperti pekerja dan pedagang," ujar dia.

"Apalagi pada saat libur Hari Raya Idul Fitri nanti. Mobilitas masyarakat akan meningkat berkali lipat. Baik masyarakat yang melakukan perjalanan karena mudik maupun masyarakat yang melaksanakan silaturrahmi lebaran," jelas Falevi.

"Kami turut mempertanyakan eksistensi Satgas Covid-19 Pemerintah Aceh. Apakah Satgas tugasnya hanya sekedar buat pengumuman jumlah kasus. Kenapa bisa ada kebijakan menyangkut penanggulangan Covid-19 keluar sepihak dari Ditlantas Polda Aceh," tanya Fahlevi.

Hal ini menunjukkan Satgas Covid-19 Aceh selama ini tidak pernah berfungsi secara maksimal. Setiap kebijakan yang dikeluarkan harusnya berdasarkan hasil kesepakatan kolektif semua stakeholder yang terlibat penanggulangan Covid-19.

"Karena itu kami minta saudara gubernur untuk mengevaluasi kinerja tim Satgas," pintanya.

Untuk menyikapi persoalan upaya penanggulangan Covid-19 selama musim libur hari raya, Falevi Kirani mendorong Pemerintah Aceh segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat.

"Ini penting agar semua kebijakan yang diambil dan disepakati bisa keluar satu pintu. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat," ujarnya.

Seperti yang terjadi hari ini terkait kebijakan pemberlakuan wajib tes antigen. Dirlantas Polda mengatakan akan diberlakukan, sementara Kadis Kesehatan Aceh mengatakan tidak mengetahui kebijakan tersebut.

"Kebijakan tanpa koordinasi dan kajian seperti ini harus segera diakhiri," tutup Falevi.***

Komentar

Loading...