Surat Edaran Nomor: 440/14789, tentang Pemulangan Jenazah Covid-19

Ketua Komisi V DPRA M. Rizal Falevi Kirani: Pemerintah Aceh Lari dari Tanggungjawab

Ketua Komisi V DPRA M. Rizal Falevi Kirani: Pemerintah Aceh Lari dari Tanggungjawab
Ketua Komisi V DPRA Falevi Kirani (Foto: Ist)
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Komisi V DPRA M.Rizal Falevi Kirani menyatakan protes keras terhadap Plt Gubernur Nova Iriansyah. Ini terkait Surat Edaran (SE) Nomor: 440/14789, tentang Pemulasaran Jenazah Covid-19, tanggal 15 Oktober 2020.

Menurut politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini, keluarnya surat edaran tadi sebagai bentuk dan upaya Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Nova Iriansyah untuk lari dari tanggung jawab terhadap nasib masyarakat korban Covid-19.

“SE ini menunjukkan legitimasi kuat bahwa Pemerintah Aceh sejak awal tidak serius dalam penanganan pandemi Covid-19,” kritik Falevi melalui siaran pers yang dikirim, Senin malam.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 440/14789, tentang Pemulangan Jenazah Covid-19, tanggal 15 Oktober lalu.

SE tersebut dikeluarkan dengan alasan tingginya angka kematian kasus Covid-19 di Aceh dan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang menangani pemulasaran jenazah Covid-19.

Ada pun beberapa poin dalam SE tadi menyebut. Penatalaksanaan pengurusan jenazah Covid-19 sampai dengan penempatan jenazah ke dalam peti jenazah dan siap dimobilisasi untuk dikuburkan, hanya berlaku bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh.

Kedua, penjemputan jenazah Covid-19 pada RSUD dr. Zainoel Abidin dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ketiga, apabila ada pasien Covid-19 meninggal dunia saat dirujuk ke RSUD dr. Zainoel Abidin, maka penatalaksanaan jenazah tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah pasien meninggal.

20201102-levi2

Keempat, Kabupaten/Kota diminta dapat mengkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan RSUD masing-masing.

“Nah, SE pemulasaran jenazah Covid-19 ini jelas sebagai bentuk buang badan Pemerintah Aceh terhadap tanggung jawab mengurus nasib rakyat. Sehingga tanggung jawab ini mau dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota,” ungkap Falevi.

Karena itu mereka menyatakan protes keras atas SE tersebut. “Alasan yang disampaikan dalam SE ini pun sangat tidak masuk akal. Wajar jika Pemerintah Kabupaten/Kota keberatan dengan SE tersebut. Bahkan beberapa dari mereka sudah menyampaikan juga keberatannya kepada kami,” sebut Falevi.

Dia menegaskan, Pemerintah Aceh harus melakukan instropeksi menyeluruh, terkait data yang sebenarnya karena tingginya angka kematian akibat Covid-19. Alasan Falevi, semua itu tidak terlepas dari gagalnya Pemerintah Aceh dalam penanganan pandemi ini.

“Pelimpahan beban kepada kabupaten/kota bukanlah solusi yang baik dan cenderung mengakibatkan rusaknya protokol penanganan Covid-19 secara menyeluruh,” ujar dia.

Dia mengaku, dari awal sudah memberi saran untuk merekrut tenaga medis dan tenaga penunjang tambahan. Termasuk petugas pemulangan jenazah dalam penanganan Covid-19. “Tapi tak pernah dilakukan sebagai upaya penanganan yang baik,” ujar dia.

“Coba bayangkan kalau pasien Covid-19 yang di rujuk dari RS Aceh Tenggara dan Singkil ke RSUZA. Kemudian pasien meninggal, maka Rumah Sakit Singkil dan Aceh Tenggara harus menjemputnya. Bisa kita bayangkan berapa lama waktu dihabiskan untuk menjemput pasien yang sudah meninggal di RSUZA untuk di kebumikan. Apa ini kebijakan yang on the track atau menyengsarakan rakyat? Disini perlu tindakan dan kebijakan yang objektif demi kepentingan bersama,” gugat Falevi.

Menurut dia, Aceh merupakan salah satu provinsi dengan anggaran penanganan Covid-19 terbesar. Tapi persoalan dasar seperti pengurusan jenazah pasien saja tidak terurus.

“Kalau tenaga pemulangan jenazah terbatas, rekrut yang baru sesuai kebutuhan. Anggarannya tersedia. Kalau kekurangan ambulance beli baru atau sewa saja. Tidak perlu minta kabupaten/kota untuk jemput jenazah,” tegas dia.

“Kalau ini tidak dilakukan, jadi kemana juga anggaran refocussing penanganan Covid-19 sebesar Rp2,5 trilyun selama ini digunakan? Apa tidak malu sama kabupaten/kota yang anggarannya kecil dibebani untuk ambil alih tanggung jawab provinsi,” ucap Falevi bertanya.

Itu sebabnya, dia meminta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mencabut SE 440/14789.

“Kami juga meminta Pemerintah Aceh untuk memberi pelayanan gratis kepada seluruh pasien Covid-19, baik yang dirawat RSUD dr. Zainoel Abidin maupun RS lain di seluruh Aceh. Apakah layanan swab, perawatan, termasuk pengurusan jenazah. Jangan ada pilih kasih dalam melayani rakyat. Pemerintah Aceh wajib belanjakan anggaran refocussing untuk penanganan Covid-19. Ingat, APBA itu uang rakyat. Jangan ada upaya untuk tahan-tahan hak rakyat,” tegas dia kembali.***

Komentar

Loading...