Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Pemaksaan Suntik Vaksin Covid-19 Bagi ASN dan Tenaga Kontrak

Fahlevi: Berpotensi Melanggar HAM, LBH Banda Aceh Siap Beri Bantuan Hukum

Fahlevi: Berpotensi Melanggar HAM, LBH Banda Aceh Siap Beri Bantuan Hukum
Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani (Foto: rmol.id)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | M. Rizal Fahlevi Kirani, Ketua Komisi V DPR Aceh berpendapat, pemaksaan suntik vaksin Covid-19 yang diputuskan Pemerintah Aceh berpotensi melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).

”Seharusnya Gubernur Aceh memikirkan skema lain. Sudah tidak zamannya lagi main paksa, justru yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan agar masyarakan tidak lagi panik dengan isu hoax mengenai Vaksin Sinovac tersebut," kata Fahlevi kepada reporter MODUSACEH.CO, Dedi Ismatullah, Senin, 7 Februari 2021, di Banda Aceh.

Memang, dua hari lalu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) No: 2/INSTR/2021, tanggal 5 Februari 2021. Isinya mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak di lingkup instansi kesehatan Pemerintah Aceh, melakukan penyuntikan vaksin dimaksud.

Namun ada point yang menimbulkan pro dan kontra, terutama sanksi terhadap tenaga kontrak yang menolak untuk divaksin. Mereka wajib menandatangani surat pernyataan tidak bersedia di vaksin dan juga bersedia diberhentikan dari statusnya sebagai tenaga kontrak.

Kata Fahlevi, bahkan kepada ASN belum tersampaikan tentang kegunaan suntik vaksin, justru langsung memaksakan seperti itu. “Penolakan ini timbul akibat ketidaktahuan kalangan ASN dan tenaga kontrak itu sendiri,” ungkap Fahlevi.

Itu sebabnya sebut Fahlevi, Komisi V DPRA telah memberikan pandangan dan masukan kepada gubernur mengenai vaksin tersebut. Kata dia Gubernur Aceh harusnya melakukan sosialisasi secara masif dan terstruktur, bukan dengan cara memaksa.

“Ada system reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) yang harus didapat ASN dan tenaga kontrak. Tapi, selama ini yang muncul hanya hukuman (punishment) sementara reward hampir tidak ada,” kritik politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini.

Sementara itu, Direktur LBH Banda Aceh Syahrul berpendapat, adanya pemaksaan suntik vaksin bagi ASN dan tenaga kontrak di jajaran Perintah Aceh membuktikan komunikasi Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang sangat buruk.

“Seharusnya gubernur mengedepankan musyawarah termasuk dengan ulama untuk mencari formulasi yang tepat agar target vaksinasi itu tercapai. Bukan malah dengan mengancam, hingga pemecatan,” kritik Syahrul, Senin di Banda Aceh.

Syahrul mengungkapkan dampak dari pemecatan tersebut masuk ke ranah pelanggaran HAM. “Ketika ada upaya penghilangan hak pekerjaan seseorang, itu sudah masuk pada pelanggaran HAM,” tegas dia.

Untuk memberikan sanksi kepada ASN, gubernur tidak bisa semena-mena tapi harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2010, tentang ASN.

“Apakah dengan tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 gubernur bisa memberikan sanksi berat berupa pemecatan? Saya rasa tidak semudah itu. Ada tahapan yang mesti di penuhi. Tidak bisa seenaknya memberhentikan orang,” ungkap dia kepada reporter MODUSACEH.CO, Mufazzal, Senin di Banda Aceh.

Apabila perorangan yang mengalami kehilangan pekerjaan dan jabatan di lingkungan Pemerintah Aceh akibat ditimbulkan dari Instruksi tersebut, serta memerlukan bantuan hukum. “LBH Banda Aceh siap mendampingi para korban untuk mendapat bantuan hukum,” tegasnya.***

Komentar

Loading...