Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung: Aceh Kita Usulkan Normal 2022

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung: Aceh Kita Usulkan Normal 2022
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung (Foto: Ist)
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebut, pihak mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Pilkada Aceh berlangsung secara normal yaitu tahun 2022.

Sementara khusus untuk Pilkada 2020, dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Itu disampaikan saat rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” kata mantan Ketua PB HMI itu, saat dikonfirmasi media ini, Rabu pagi.

Menurut Doli, kesimpulan rapat bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, telah dibacakan, Selasa kemarin di Jakarta.

Begitupun sebutnya, sebelum dimulai kembali tahapan Pilkada Serentak, Komisi II bersama Mendagri serta KPU hingga Bawaslu akan melaksanakan rapat kerja terkait kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada 2020.

Rapat itu dilaksanakan setelah masa tanggap darurat pandemi virus Corona berakhir atau sekitar awal Juni 2020.

“Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020,” ujar Doli.

Lantas, apa saja kesimpulan lengkap rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020?

Pertama, Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Kedua, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan satu  periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya.

“Nanti akan menjadi bagian amandemen Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu. Termasuk Aceh kita usulkan berjalan normal,” jelas Doli.

Sebelumnya, Wakil Bendahara DPP PAN H. Nazaruddin (Dek Gam) juga menyampaikan, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), secara virtual memutuskan dan mengusulkan kepada pemerintah, Pilkada Aceh serentak pada 2022 mendatang.

Informasi itu disampaikan H. Nazaruddin (Dek Gam), Minggu siang di Banda Aceh. “Benar, kita sudah putuskan Pilkada Aceh serentak 2022, kecuali Pidie Jaya, Subulussalam dan Aceh Selatan, direncanakan 2024 mendatang,” jelas Dek Gam, begitu diakrab disapa.

Selanjutnya sebut Presiden Persiraja ini, DPP PAN akan memerintahkan anggotanya di Komisi II DPR RI, untuk menindaklanjuti keputusan tadi.

Sebagai wakil rakyat asal Aceh, Dek Gam mengaku memiliki kewajiban moral dan konstitusi untuk memperjuangkan Pilkada Aceh 2022 mendatang.

“Secara nasional, Pilkada serentak 2021 pada sejumlah daerah juga rencananya akan ditunda, sebab semua dana pesta demokrasi lima tahunan ini telah dialihkan untuk penangganan virus corona Covid-19),” kata anggota DPR RI Fraksi PAN, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Aceh ini.

Menurut Dek Gam, DPP PAN telah mengkaji secara mendalam mengenai efektifitas pelaksanaan Pilkada mendatang. Terutama soal alokasi anggaran ditengah wabah corona.

Itu sebabnya, sejumlah partai politik, lebih mendahulukan penyelesaian dan penangganan wabah ini hingga tuntas.

Terkait Pilkada Aceh 2022, kata Dek Gam, selain kondisi saat ini juga dikuatkan dengan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), No: 11/2006. “Jadi, selain pertimbangan tadi, juga ada aturan hukum dan perundang-undangan yang mengikat,” ungkap dia.

Dek Gam berharap, usulan dan keputusan DPP PAN tersebut, juga menjadi tanggungjawab jajaran partai ini hingga provinsi, kabupaten serta kota. Terutama DPR Aceh dan DPRK se-Aceh mengenai alokasi anggaran mendatang.

“Saya kira, semua elemen rakyat Aceh harus satu suara dan sikap mengenai masalah Pilkada ini. Kita memiliki kekhususan, sesuai UUPA yang kita miliki,” ajak Dek Gam.***

Komentar

Loading...