Terkait Putusan MK, Pilkada Gayo Lues

Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi: Wajib Laksanakan Paling Lama 30 Hari Sejak Putusan

Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi: Wajib Laksanakan Paling Lama 30 Hari Sejak Putusan
antara-foto

Banda Aceh | Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Ridwan Hadi menegaskan. Pihaknya dan  KIP Kabupaten Gayo Lues wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait Pilkada ulang di lima TPS di kabupaten tersebut. Sebab, putusan MK bersifat final dan mengikat. “Harus dilaksanakan putusan tersebut, paling lama 30 hari sejak putusan diucapkan,” kata Ridwan Hadi pada MODUSACEH.CO, Kamis pagi (27/4/2017). Saat dikonfirmasi, Ridwan Hadi sedang berada di Jakarta.

Begitupun sebutnya, KIP Aceh hanya bertindak sebagai advisor atau supervisi dan mengawal proses itu dengan baik dan sempurna. “Kami akan berkoordinasi? Rencananya malam ini duduk, membahas berbagai persiapan anggaran dan lainnya. Kawan-kawan KIP Aceh yang saat ini masih berada di Jakarta akan pulang ke Aceh dan mempersiapkan segala keperluan,” ujar Ridwan Hadi.

Seperti diwartakan, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh dan KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di lima TPS. "Menyatakan batal Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017," ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Lima TPS yang diperintahkan untuk PSU yakni TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib; TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; dan TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren. (baca: MK Perintahkan Pencoblosan Ulang Pilkada Gayo Lues Aceh). Tak hanya itu, MK juga memerintahkan supaya PSU dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah putusan diucapkan, dan KIP Kabupaten Gayo Lues harus melaporkan kepada Mahkamah hasil penghitungan suara paling lama tujuh hari kerja setelah ditetapkan. PSU di lima TPS ini diputuskan karena dalam persidangan telah terbukti secara sah adanya pencoblosan lebih dari satu kali di lima TPS tersebut.

Fakta tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren, yang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada enam orang yang terbukti melakukan pidana pemilu, yakni memilih lebih dari satu kali. Mahkamah juga menyatakan bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah melakukan pelanggaran, karena tidak memberikan rekomendasi kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan PSU. "Padahal yang bersangkutan mengetahui adanya pencoblosan lebih dari satu kali tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016," ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum.

Demi kepastian hukum, MK menegaskan jumlah dan nama pemilih dalam PSU harus menggunakan jumlah dan nama pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT, Daftar Pemilih Pindahan, serta Daftar Pemilih Tambahan di TPS-TPS dimaksud dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues tanggal 15 Februari 2017.***

Komentar

Loading...