Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Ketika LSM "Pencegahan Korupsi" Terima Dana Hibah Pemerintah Aceh

Ketua GNPK-RI Perwakilan Aceh Munadir Hamid: Jangankan Rp100 Juta, Rp25 Juta Juga Pantas!

Ketua GNPK-RI Perwakilan Aceh Munadir Hamid: Jangankan Rp100 Juta, Rp25 Juta Juga Pantas!
Munadir Hamid (Foto: newsbandaaceh.com)
Rubrik

Dari 100 nama organisasi masyarakat (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP) serta organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus. Tercatat salah satunya lembaga swadaya masyarakat (LSM), Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Perwakilan Aceh. Menurut Ketua GNPK-RI Munadir Hamid, lembaga yang dipimpinnya itu pantas dan patut menerima dana hibah yang berasal dari anggaran refocusing Covid-19 tahun 2020, karena lembaga ini sebagai mitra pemerintah. Lantas, dimana fungsi pengawasan dibalik tuntutan transparansi dari masyarakat?

WALAU anggaran sudah ditarik dan cairkan. Program kerja juga sudah dilaksanakan. Tak berarti persoalan penyaluran dan penerima dana hibah Rp100 juta dari Pemerintah Aceh kepada 100 Ormas dan OKP di Aceh, selesai begitu saja.

Kendati tak seperti awal tahun 2021 yang heboh di media pers dan sosial.

Ternyata, perbincangan di warung-warung kopi, belum juga reda.

Persoalan mencuat bukan hanya soal pantas atau tidak beberapa Ormas dan OKP menerimanya.

Tapi, muncul pula gugatan mengenai kepatutan. Sebab, bukan mustahil, bantuan tersebut sebagai bentuk lain dari “pembungkaman” penguasa terhadap sikap kritis sejumlah elemen masyarakat sipil plus aktivis mahasiswa di Aceh.

Terutama, mengenai transparansi pengelolaan Rp2 triliun lebih dana refocusing yang dilakonkan Pemerintah Aceh.

20210127-munadir-hamid2

Pengurus GNPK-RI Perwakilan Aceh bertemu Walikota Banda Aceh Aminullah Usman (Foto: mediaandalas.com)

Menariknya, muncul nama Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Perwakilan Aceh. Salah satu LSM berpusat di Jakarta.

Maklum, selama ini, LSM ini ngetol menyuarakan “pencegahan” korupsi di Aceh. Itu sebabnya, mereka pun menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah.

Yang jadi soal, Bagaimana semua itu bisa terjadi? Berikut petikan wawancara wartawan MODUSACEH.CO Muhammad Saleh dengan Ketua GNPK-RI Aceh Munadir Hamid, Senin, 25 Januari 2021 di Banda Aceh.

Bisa Anda ceritakan awal mula bantuan itu diterima?

Berawal dari ajakan untuk berpartisipasi, mewakili unsur masyarakat tentang pelibatan dalam pencegahan Covid-19 di Aceh. Lalu, karena memang lembaga kami memiliki legalitas. Begitu juga yang lain. Jika tidak memiliki legalitas, ini tentu saja jadi persoalan.

Dana itu sudah cair dan Anda gunakan?

Sudah, akhir Desember 2020 lalu dan semua dana tadi telah digunakan sesuai proposal seperti penyediaan masker dan sanitizer.

Bukankah Pemerintah Aceh sudah menyediakan 1 juta masker dan ada juga bantuan Presiden. Kenapa harus masker?

Ini yang menarik, lokasi yang kita distribusi pada daerah-daerah yang belum tersentuh, sehingga perlu dibuat validasi, berapa masker yang disediakan dan yang sudah terdistribusi. Itu kita hitung, setiap rumah berapa yang ada masker.

Contoh kongkretnya?

Misal, penduduk Aceh ada 5 juta, kita kurangi anak kecil dan bayi atau jumlahnya 4 juta. Nah, semua harus pakai masker.

Tapi, pemerintah kabupaten dan kota juga sediakan masker. Dan pemberitaan selama ini, elemen masyarakat mendesak adanya transparansi pengunaan dana Covid-19. Disisi lain, GNPK-RI adalah lembaga pencegahan korupsi. Agak unik juga jika ikut menerima. Pendapat Anda?

Saya justeru sudah masuk ke sana, kita coba transparansi. Ini harus menimbulkan transparansi.

Dimana transparansinya?

Kita harapkan penerima harus berani mengekspos melalui media pers dan media sosial.

Tapi Ormas, OKP dan organisasi mahasiswa lainnya termasuk GNPK-RI hanya menerima bantuan, bagaimana Anda bisa masuk dalam regulasi Pemerintah Aceh?

Nah, ini bentuk lain cara GNPK untuk masuk ke masyarakat. Kami lagi kerja untuk menghimpun semua data.

Satu sisi, lembaga Anda mengawasi dan banyak yang mengkritik. Tapi Anda juga menerima bantuan tersebut?

Yang harus kami perjelas, GNPK-RI fungsinya sebagai mitra pemerintah dalam rangka pencegahan korupsi. Yang kita cegah adalah pelanggaran terhadap aturan dalam pelaksanaan.

Baik, dari proses awal Covid-19 di Aceh hingga saat ini yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, apa yang sudah menjadi temuan dari GNPK terhadap proses pencegahan tersebut?

Kalau kita lihat perencanaan harus matang. Bukan peruntukan dana karena kondisi darurat. Tapi pemerintah kita harapkan mempublikasi semua pengunaan dana tersebut. Memang saat ini belum terbuka.

Contohnya?

Misal, berapa masker yang diberikan Presiden untuk Aceh? Distribusinya kemana saja? Sifatnya masih umum. Berapa ribu masker yang disediakan pemerintah kabupaten dan kota.

Kok sampai hari ini GNPK-RI Aceh masih mempertanyakan itu, bukankah sudah lebih setahun?

Kami lagi masuk ke arah sana.

Sebagai lembaga yang berpusat di Jakarta dan mitra pemerintah, apakah GNPK-RI ada bantuan dari pusat. Kalau tidak, sama saja atau tak mungkin bisa masuk untuk mengawasi secara transparan?

Bisa, ini salah satu cara. Misal ada yang kritik sekarang. GNPK-RI masih dalam tatanan pencegahan. Makanya ada statemen saya, hentikan korupsi anggaran yang dikonsumsikan. Ini sebenarnya jabarannya banyak dan panjang. Cara saya sebenarnya menginggatkan. Kalau pun kita ributkan, semua sudah terjadi. Misal, beli mobil sekian unit. Kalau kita lihat dari regulasi pasti tertabrak. Tapi sudah masuk APBA atau konstitusinal. Ini yang perlu kita kaji dimananya yang salah?

Selama terbentuk dari mana sumber dana GNPK-RI?

Kami masih swadaya anggota dan pengurus. Tidak ada bantuan dari pusat.

Nah, selain organisasi Anda, ada juga yang lain. Menurut Anda apakah organisasi besar seperti Anda pantas menerima Rp100 juta?

Kalau bicara pantas, ya pantas, kita lihat programnya. Jangankan Rp100, jika Rp25 juta pun pantas dengan catatan harus ada kejelasan program. Ndak boleh kita tutup. Terima tapi asal-asalan. Bagi kami itu haram!

Baik, pendirinya top dan memiliki link langsung dengan Presiden. Menurut Anda, patut ndak Anda menerima?

Patut! Karena mitra pemerintah

Ya, semua juga bermitra dengan pemerintah?

Harus kita dudukkan permasalahannya. Kecuali untuk pribadi atau mengatasnamakan organisasi tapi untuk pribadi. Itu yang tidak boleh.

Baik, Anda masukkan proposal ke Kesbangpol atau Dispora untuk memperoleh bantuan itu?

Kami ke Pemerintah Aceh. Cq diarahkan ke Dispora. Disitu memang muncul tanda tanya dari kami.

Inikan bukan OKP dan mahasiswa, tapi LSM tentu disposinya keluar bukan dari Dispora. Sebaliknya Kesbangpol Aceh. Kapan Anda masukan proposal?

Pertengahan tahun 2020, sekitar Juli 2020.

Anda yang masukkan atau diminta masukkan dari Pemerintah Aceh?

Diminta, tapi saya lupa namanya.

Dari Kesbangpol atau Dispora?

Ada tim saat itu. Tujuan proposal ke Gubernur. Lalu bertemu kawan-kawan. Ada informasi akan dibentuk tim. Lantas, diminta masukkan melalui Ketua KNPI Aceh sebagai tim verifikasi. Nah,  prosesnya lama dan turun setelah adanya surat edaran Mendagri mengenai pengunaan dana Covid-19. Itu juga menimbulkan tanda tanya bagi kami sebagai LSM, karena Cq ke Dispora bukan Kesbangpol.

Menurut Anda sebagai LSM apakah sejalan dengan Dispora?

Sah saja, karena dinas-dinas itu pembantu gubernur.

Seharusnya ke Kesbangpol?

Ya, seharusnya begitu. Karena memang terakhir saya dengar, harus ada satu penanggungjawab keuangan, maka leading sectornya Dispora. Dan nomor rekeningnya ke Dispora. Jadi, tidak ada yang salah.

Baik, program apa yang Anda jalankan dan dimana?

Bireuen, ada lima desa dan terpublikasi. Saat itu juga ada kawan-kawan wartawan. Ada 2.500 masker scuba dan kain motif Aceh dan 2.500 sanitizaer. Langsung kita order.

Bicara pencegahan korupsi. Selain mahasiswa dan onderbow parpol.  Tercantum juga seperti IWAPI. Menurut Anda pantas ndak mereka terima?

Seharusnya, ini yang harus kita verifikasi.

Tapi pengurus mereka mampu yaitu pengusaha wanita, seharusnya mereka ikut membantu?

Jangan kita lihat ke situ. Lihat dari tujuannya dan memang harus bisa memilah-milah.

Apa IWAPI itu wajar atau tidak?

Kalau kita lihat seperti itu dan jika kegiatan yang mereka buat harus kita sandingkan.

Apa pendapat Anda ada BEM yang menolak, termasuk Rektor USK?

Harus kita lihat legalitas formal. Misal BEM, dibawah koordinasi PR III. Saat mereka membuat proposal, apakah ada izin dari Rektor.  Soal BEM USK, saya bukan menolak perbuatan mereka, tapi mekanismenya yang tidak diikuti adik-adik. Ada syaratnya, Ormas misalnya, terdaftar di Kesbangpol Aceh.

Nah, Anda sudah baca semua daftar 100 penerima?

Saya lagi pelajari satu persatu.

Sebab, ada namanya organisasi Perempuan Mandiri dan lain-lain. Kami belum tahu organisasi ini?

Ya bisa dicek apakah sudah terdaftar di Kesbangpol. Itu syarat untuk menerima bantuan.

Inikah salah satu fungsi lembaga Anda?

Kami sedang melakukan verifikasi dan belum membukanya. Pergub Aceh tersebut akan menjadi peganggang kami.

Kapan kira-kira hasil dari Anda verifikasi?

Nanti pasti akan saya hubungi.***

 

Komentar

Loading...