Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Dibalik Pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh

Ketua Fraksi Partai Aceh DPRA: Berefek Kekacauan dan Kepastian Hukum

Ketua Fraksi Partai Aceh DPRA: Berefek Kekacauan dan Kepastian Hukum
Iskandar Usman Al-Farlaky (Foto: Ist)
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) DPR Aceh,Iskandar Usman Al-Farlaky, SHI menilai. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34 – 4791 Tahun 2016, tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, yaitu Bendera dan Lambang Aceh, telah menuai polemik dan berefek pada  kekacauan tertib hukum serta kepastian hukum.

“Sesungguhnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 itu lahir, ditetapkan dan diundangkan, masih  dalam rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga tidak  tepat mengulang penilaian proses kelahiran Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 itu dengan/melalui instrumen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah,” tegas Iskandar.

Menurutnya, dalam rezim UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dimuat pada Pasal 144, sebuah Rancangan Perda/Qanun yang telah disetujui bersama disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Perda/Qanun, paling lama 30 hari sejak rancangan Perda/Qanun disetujui bersama.

“Pasal 145  UU Nomor 32 Tahun 2004 menggarisbawahi  Perda/Qanun yang telah ditetapkan itu, disampaikan kepada pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan  yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah”.

Itu sebabnya sebut Iskandar, keputusan pembatalan Perda/Qanun ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda/Qanun tersebut. Bilamana Provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan tersebut, maka dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung MA).

“Tetapi jika pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda/Qanun dimaksud, maka Perda/Qanun dinyatakan berlaku,” jelas dia. Karena itu kata dia,  Qanun Nomor 3 Tahun 2013 ini lahir, sesuai proses menurut rezim Pemerintahan Daerah yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan, tidak pernah dikeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkannya. 

“Dalam konteks ini, maka Menteri tidak dapat menetapkan keputusan membatalkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013, dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebab dalam pembentukan sebuah Qanun, mulai rancangan, persetujuan, penetapan/pengesahan, pengundangan, pembatalan dan pengujian  diikat oleh waktu (jumlah hari) dan tunduk pada undang-undang yang berlaku saat itu,” ulas dia.

Maka sebut Iskandar, Undang-undang tidak berlaku surut (non retroaktif/ex post facto), tapi prospekstif ke depan. Sehingga Qanun bendera dan lambang Aceh yang telah dibentuk melalui proses yang diatur berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, tidak dapat dibatalkan dengan argumen bahwa proses pembentukannya tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Eksekutif review dalam bentuk pembatalan dengan keputusan Menteri (Pasal 251 ayat (4) UU No23/2014), tidak dapat dilakukan atas Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut. Pilihan yang tersedia adalah yudisial review ke Mahkamah Agung,” ujarnya.

Iskandar mengutarakan. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013  yang diundangkan pada 25 Maret 2013, telah pernah di yudisial review ke Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2016, karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Nah, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 47P/HUM/2016 menyatakan, permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon tidak dapat diterima. Ke depan ruang eksekutif review berupa  pembatalan Perda/Qanun oleh Menteri, melalui Keputusan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 sudah tergusur dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. Mulai saat itu, Menteri Dalam Negeri tidak dapat lagi mencabut Perda/Qanun.

“Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang pembentukan produk hukum daerah, maka tidak ada lagi persoalan dengan qanun bendera secara regulasi sudah selesai. Tinggal saja komitmen politik pusat,” ujarnya.

Makanya, DPR Aceh sampai sejauh ini juga tidak pernah menerima secara resmi surat keputusan Mendagri seperti yang beredar tersebut. “Surat itu sendiri sudah melewati fase untuk pembatalan sebuah produk hukum daerah,” tegas Iskandar Usman Al-Farlaky.***

Komentar

Loading...